Home Berita Aturan Kurang Sosialisasi, Mahasiswa Terancam Gagal Konsentrasi

Aturan Kurang Sosialisasi, Mahasiswa Terancam Gagal Konsentrasi

195
0
SHARE

ManifesT – Malang (20/12), Di sela-sela jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil ini beberapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) terlihat memadati Gedung A FH UB sejak pukul 10.30 WIB. Hal ini ditujukan sebagai aksi protes terhadap pihak akademik terkait diberlakukannya prasyarat wajib telah menempuh seluruh mata kuliah keilmuan dan keterampilan hukum (MKKKH) untuk mengambil mata kuliah konsentrasi. Aksi ini dimobilisasi oleh beberapa mahasiswa yang berinisiatif untuk mengumpulkan massa aksi demi terwujudnya permintaan mereka terkait prasyarat MKKKH ini.

Ketika mahasiswa memasuki Gedung A FH UB dengan tujuan menemui Ketua Program Studi (KPS) S-1, mereka dihadang oleh pihak akademik dengan alasan bahwa Bapak Nurdin, S.H., M.Hum., selaku KPS S-1, tidak sedang berada di tempat. Pun pihak akademik berargumen bahwa aturan terkait prasyarat wajib menempuh MKKKH ini telah ada di tahun-tahun sebelumnya, sehingga adanya kesalahan dalam penyusunan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa di awal semester adalah murni kesalahan dari pihak mahasiswa. Adanya deadlock antara perwakilan mahasiswa dengan akademik terkait hal ini menyebabkan massa sepakat untuk menunda melakukan aksi hingga esok hari agar dapat lebih mematangkan konsep keberatan dan tuntutan mereka kepada pihak dekanat.

Pasca adanya deadlock ini, para massa aksi bertolak ke Gedung C FH UB untuk kembali melakukan pengkajian lebih mendalam terkait poin-poin keberatan dan tuntutan mereka. Para mahasiswa ini berpendapat bahwa pemberlakuan aturan prasyarat wajib menempuh MKKKH untuk mengambil konsentrasi yang tercantum dalam Bab III tentang Kurikulum Sub Bab Mata Kuliah Prasyarat huruf g Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FH UB ini sangat tidak adil bagi mereka. Hal ini lantaran para mahasiswa angkatan 2016 tidak mendapatkan buku pedoman tersebut dalam bentuk fisik sehingga dapat menjadi acuan mereka dalam menyusun KRS. Pun mahasiswa angkatan-angkatan sebelumnya yang belum juga menempuh seluruh MKKKH masih diizinkan untuk mengambil konsentrasi.

“Kebijakan ini memang aturan baru, jadi baru diberlakukan sekarang adanya perbaikan sistem dalam SIAM untuk konsentrasi”, ujar salah satu pegawai akademik ketika para mahasiswa meminta penjelasan.

Argumentasi pihak akademik inilah yang menjadi dasar keberatan mahasiwa dimana aturan baru terkait perbaikan sistem dalam Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) tidak pernah disosialisasikan. Beberapa dosen pembimbing akademik (PA) masih berbeda pendapat dalam menyikapi aturan ini, sehingga membingungkan para mahasiswa ketika menyusun KRS. Beberapa mahasiswa bahkan ketika meminta tanda tangan dosen PA saat masa KRS tidak diberitahu oleh sang dosen PA untuk menyelesaikan semua MKKKH terlebih dahulu. Permasalahan lain adalah pedoman pendidikan yang baru diperbaiki pun dirilis (7/11) setelah semester ganjil ini setengah berjalan. Aturan baru tersebut yang kental kaitannya dengan kepentingan mahasiswa ini juga dilakukan secara sepihak tanpa adanya pelibatan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).

“Pihak akademik terkesan lepas tangan dalam hal ini. Dulu ketika KRS padahal banyak sekali mata kuliah dengan status MKKKH yang saling bentrok, sehingga mau tidak mau mahasiswa harus mengambil matkul lain di luar MKKKH demi memenuhi 24 SKS”, ujar salah satu mahasiswa. Mahasiswa lain juga mengalami kesulitan dalam mengurus permohonan batal tambah mata kuliah untuk memenuhi MKKKH hanya karena pihak akademik sendiri menyarankan tidak perlu melakukan batal tambah karena konsentrasi yang diinginkan mahasiswa tersebut biasanya membolehkan untuk mengambil konsentrasi tersebut meskipun belum penuh seluruh MKKKH.

Kebijakan ini tentunya akan sangat merugikan mahasiswa, terkhusus bagi angkatan 2016, karena berdampak pada molornya waktu kuliah mereka. Apabila konsetrasi baru dapat diambil pada semester tujuh, maka semester depan para mahasiswa ini hanya akan mengambil sedikit mata kuliah. Tentunya uang kuliah tunggal yang akan dikeluarkan mereka untuk semester depan berakhir percuma.

Sehingga mereka sepakat untuk melanjutkan tuntutan kepada pihak dekanat melalui “Hearing Dekanat” yang akan diselenggarakan esok hari (21/12). Rencana untuk esok adalah perwakilan mahasiswa akan menyampaikan poin-poin tuntutan, seperti menolak Bab III tentang Kurikulum Sub Mata Kuliah Prasyarat huruf g Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FH UB, menuntut dilibatkannya mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan kepentinga mahasiswa, MKKKH dapat ditempuh berbarengan dengan mengambil konsentrasi di semester depan, adanya perbaikan sistem SIAM, dan dibagikannya buku pedoman pendidikan dalam bentuk fisik. Hearing Dekanat yang difasilitasi oleh pihak akademik ini sendiri dijadwalkan akan dihadiri oleh Wakil Dekan I FH UB dan beberapa Kepala Bagian Konsentrasi. (/erc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here