Home Opini Dibungkam hingga Upaya Dikriminalisasi, Pers Mahasiswa Masih Punya Hak Demokrasi?

Dibungkam hingga Upaya Dikriminalisasi, Pers Mahasiswa Masih Punya Hak Demokrasi?

346
0
SHARE

Oleh : Ericha Putri R.

ManifesT – Malang (18/1) Miris rasanya melihat pemberitaan di media massa hari-hari ini. Seolah-olah seluruh rakyat Indonesia hanya terfokus pada gegap-gempita menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun ini. Informasi yang disuguhkan di laman media mainstream dimonopoli oleh pemberitaan terkait Pilpres 2019, sehingga menyebabkan banyak masyarakat, terkhusus para mahasiswa, tak menyadari bahwa ada hal lain yang sedang tidak baik-baik saja di negeri ini. Demokrasi.

Demokrasi yang sakit ini bukan terkait pesta demokrasi yang sedang banyak dielu-elukan. Pemaknaan demokrasi di sini adalah dalam lingkup yang sejatinya sangat dekat dengan para mahasiswa itu sendiri, yakni demokrasi di dalam kampus. Akibat banyaknya pemberitaan tentang kontestasi perpolitikan Indonesia, secara tak langsung sangat berpengaruh terhadap berkurangnya atensi atas kasus-kasus genting lain yang seharusnya juga layak menyita perhatian masyarakat dengan diberikan ruang lebih banyak dalam pemberitaan. Kasus keadilan bagi penyintas Agni (bukan nama sebenarnya) misalnya, tak banyak media mainstream hari ini yang turut mengawal keberlanjutan kasus ini. Bahkan setelah proses penyidikan atas kasus ini yang semakin menjauh dari ‘nalar sehat’ yang seharusnya, tak cukup banyak penyuguhan atas informasi terkait kasus ini. Kesehatan nalar yang sungguh luar biasa yang dimiliki para penyidik kasus ini dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bagaimana tidak, bila proses pencarian kebenaran materiil atas kasus ini makin menjauhi pokok permasalahan dan justru menjurus pada upaya kriminalisasi pada jurnalis yang telah membuka tabir kelam adanya kecenderungan pelestarian rape culture dalam lingkungan kampus.

Ya, pers mahasiswa (persma) yang dimaksud yaitu Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berpotensi dikriminalisasi dengan ‘diseret’ dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di UGM secara hukum. Upaya membuka kebobrokan adanya bias gender dalam kasus ini yang dilakukan oleh institusi sekelas UGM, justru dijadikan alat menyudutkan sang penulis. Polda DIY selaku penyidik kasus Agni, telah memanggil dua jurnalis BPPM Balairung untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas tulisan yang diterbitkan BPPM Balairung yang berjudul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan”. Pemanggilan mereka sebagai saksi ini tentu sangat ganjil dan tak tepat dilakukan. Hal ini karena posisi mereka sebagai jurnalis yang tentunya tidak memenuhi kriteria layak sebagai saksi, yaitu mereka yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri. Pun, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik jauh dari pokok permasalahan dan mengarah pada penyudutan jurnalis akan berita yang ditulisnya yang dicurigai tidak benar dan terlalu berlebihan dengan adanya nomenklatur ‘perkosaan’. Pemeriksaan yang harusnya dilakukan sebagai alat menggali imformasi terkait kasus antara HS dengan si penyintas terkait dugaan tindak pencabulan, justru diarahkan untuk mencari kebenaran akan tulisan yang diterbitkan pada 5 November 2018 itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyidik mencurigai adanya berita hoaks yang telah diterbitkan hingga kasus Agni menjadi besar dan dikhawatirkan merugikan banyak pihak. Yang menarik adalah, siapa yang dirugikan oleh pemberitaan dari BPPM Balairung ini? Nama baik UGM? HS selaku tersangka? Ataukah sempat pula terlintas di pikiran para penyidik ini bila saja berita ini tak diungkap, akankah merugikan kesehatan mental Agni selaku korban? Saya rasa pertanyaan yang terakhir jawabannya adalah tidak.

Pihak UGM pun yang berada di atas BPPM Balairung secara hierarki juga mempertanyakan dan menyayangkan penulisan berita ini. Adanya statement menarik yang menyudutkan BPPM Balairung karena sudah nekat menerbitkan artikel tersebut menegaskan bahwa pihak UGM turut menyudutkan posisi sang jurnalis. Terang bahwa pihak UGM sejatinya keberatan akan publikasi dari kasus ini yang dianggap hanyalah sebuah pelanggaran kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Sungguh, bila sudah seperti ini, jurnalis persma harus memohon perlindungan pada siapa? Pada hukum yang harusnya melindungi tapi dapat dipelintir begitu saja untuk mencekik mereka? Atau pada pihak kampus yang seharusnya menjadi ‘orang tua’ namun justru turut menudingkan jari menyalahkan mereka?

Bila penyidik hanya terus berfokus pada upaya penghakiman atas benar atau tidaknya penulisan berita dan melupakan keharusan menyelesaikan kasus yang sebenarnya, sungguh ini akan menjadi preseden buruk bagi kondusifitas persma yang lainnya. Para jurnalis persma tentunya akan semakin terintimidasi oleh hukum yang dapat sewaktu-waktu dapat dikenakan atas apa yang ditulisnya. Tuntutan akan sikap kritis dan selalu independen sungguh sangat membebani pundak para jurnalis ini. Hal ini lantaran jurnalis persma hingga detik ini tak juga memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga ketakutan akan di drop out atau dibui terus menghantui dan menyebabkan mereka tak berani bertindak secara progresif. Tentunya ini adalah kondisi yang memprihatinkan mengingat negara kita yang telah didewakan sebagai negara demokrasi untuk menjamin kemerdekaan pers, termasuk persma yang sepatutnya dihormati kebebasanya dalam melaporkan hasil reportase dan mengungkap suatu isu.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tak menjelaskan secara khusus terkait entitas persma dalam dunia pers Indonesia. Posisi pers dalam ketatanegaraan Indonesia yang dapat disejajarkan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif selaku four estate menjadikan pers mampu menjadi kontrol atas kebijakan-kebijakan negara. Menyedihkannya, posisi persma tak sekuat itu. Persma berada di bawah kendali kampus secara hierarki sehingga tak memiliki posisi tawar yang baik dalam mempertahankan independensinya. Persma pasti masih terus bergantung akan kebaikan dari pihak kampus demi keberlangsungan mereka dimana sumber dana persma jelas dianggarkan oleh pihak kampus. Hal ini menjadikan persma seringkali serba salah ketika ingin turut mengontrol kebijakan-kebijakan kampus. Tekanan adanya pemotongan anggaran atau ancaman sanksi akademik jelas membuat mereka harus berpikir dua kali untuk nekat menulis suatu kebearan versi mereka. Padahal seharusnya jelas, bahwa dalam kerja-kerja jurnalistiknya, anggota pers tidak boleh diintervensi oleh siapa pun.

Seringkali akibat kedudukannya yang lemah, eksistensi persma disepelekan. Banyak kasus adanya intimidasi, pembredelan, atau pembubaran diskusi yang diadakan persma dilakukan oleh pihak kampus karena merasa berhak mendisiplinkan ‘sang anak’. Tak jarang anggota persma terkena sanksi akademik karena menulis laporan yang berseberangan dengan kemauan kampus. Bukankah ini adalah hal lucu saat kampus terus mendikte apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh ditulis oleh persma. Logika kampus yang seperti ini yang menjadikan media persma tak ubahnya media humas kampus itu sendiri. Sedangkan di luar lingkup kampus lebih mengerikan lagi, jurnalis persma akan sangat mudah dikriminalisasi karena tak ada payung hukum yang jelas yang dapat menanunginya. Tak sedikit pula kasus penulisan oleh jurnalis persma yang berujung pada pemidaan.

Rasanya Dewan Pers dalam hal ini tak banyak memberikan bantuan yang sepatutnya diberikan sehingga kondisi persma hari ini masih sering sakit-sakitan. Dalam kasus BPPM Balairung ini saja, sampai detik akhir tulisan ini dibuat, belum ada tindakan nyata dari Dewan Pers untuk membantu atau bahkan sekadar menanggai hal ini. Padahal Dewan Pers mampu berbuat lebih jauh untuk mengakali keberadaan persma yang tak diatur secara jelas di UU Pers, untuk turut terlindungi secara hukum mengingat perkembangan media informasi saat ini tak hanya terfokus pada media mainstream namun juga media-media alternatif, termasuk persma. Bila mengacu pada Memorandum of Understanding antara Dewan Pers dengan Kapolri, Tito Karnavian, jurnalis pers terlindungi haknya dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya. Dalam Pasal 4 kesepakatan ini, ketika seorang jurnalis bermasalah dengan karya jurnalistiknya, maka pemeriksaan pihak kepolisian harus melalui Dewan Pers terlebih dahulu. Hal ini menghindari kemungkinan kriminalisasi terhadap jurnalis dengan langsung menyasar mereka tanpa adanya upaya penyelidikan yang tepat terkait apakah benar mereka menyalahi kode etik jurnalistik dan tanpa adanya pendampingan hukum yang seharusnya mereka terima dari Dewan Pers selaku representasi pers itu sendiri.

Sekalipun konstitusi menjamin kebebasan dalam mencari, mengolah, serta menyampaikan informasi sesuai Pasal 28F UUD NRI 1945, namun urgensi dimasukkan persma dalam entitas yang turut pula dilindungi UU Pers masih menjadi harga mati demi mewujudkan iklim demokratis di lingkup kampus. Sungguh bagi Dewan Pers perlu benar-benar memikirkan cara yang bijak untuk keberlangsungan kemerdekaan pers itu sendiri tanpa mengecualikan eksistensi persma. Karena sejatinya kampus adalah layaknya miniatur negara yang harusnya menjunjung tinggi pula upaya demokrasi. Terlebih sebagai sarana edukasi agar kampus tak menjadi institusi yang ‘alot’ karena anti-kritik serta rajin mengintimidasi. Sehingga keberadaan persma tak direduksi dengan hanya dimaknai sebagai unit kegiatan kampus yang mewadahi mahasiswa menyalurkan hobi menulis saja, namun harus juga sebagai wadah mahasiswa mengeluarkan nalar kritisnya.

 

Sumber berita : m.detik.com/Jurnalis Balairung Diperiksa Polisi, UGM : Kalau Minta Pasti Kita Dampingi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here