Home Opini Kaum Demagog dan Narsisme Politik di Indonesia

Kaum Demagog dan Narsisme Politik di Indonesia

438
0
SHARE

 Ditulis Oleh : Rinalvin Achmad W

 

            ManifesT – Malang (18/1) Ketika ada pertanyaan tentang sistem apa yang paling pantas digunakan dalam sebuah pemerintahan negara, pasti kebanyakan orang di dunia ini bakal menjawab, “Demokrasi!”. Jawaban tersebut terdengar lantang dan mengalahkan sistem pemerintahan lain seperti monarki, aristokrat, oligarki, diktator, atau tirani. Tetapi para pencetus demokrasi sendiri membenci suatu pemikiran mereka sendiri, menurut mereka demokrasi merupakan suatu pemikiran yang dapat dimanipulasi dan digunakan untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang salah.

Plato dan Aristoteles membenci penyakit demokrasi

            Definisi demokrasi menurut literal, memiliki arti yaitu kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dalam bahasa Yunani, berasal dari kata “demos” (rakyat) dan “cratos” (kekuasaan atau kedaulatan), Jadi “Demo-Cratos” (Demokrasi) memiliki arti, “kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat”. Secara terminologis, demokrasi, menurut Joseph A. Schumpeter menjelaskan bahwa “merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana indivudu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat”.  Dalam penjelasan tersebut dapat kita artikan bahwa suatu pemerintahan negara, dalam proses untuk memperjuangkan hak-haknya, yang memegang dan memutuskan adalah rakyat itu sendiri. Bahkan kita sering mendengar pernyataan terkenal dari bapak demokrasi Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln yang bersuara dengan lantang mengatakan “Dari Rakyat, Untuk Rakyat dan Oleh Rakyat”, yang diagung-agung kan oleh masyarakat dunia yang mempercayai sistem demokrasi. Padahal para pencetus ide demokrasi yaitu dua filsuf terkenal Plato dan Aristoteles menolak tentang demokrasi itu sendiri.

            Pada era pemikir atau filsuf Yunani kuno, muncul para pemikir terkenal seperti Plato yang menjadi guru Aristoteles, yang akhirnya mencetuskan ide tentang sistem demokrasi. Tetapi dalam perkembangannya Plato dan Aristoteles justru menolak sistem politik demokrasi. Mereka mengatakan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang berbahaya dan tidak praktis. Plato mengunggulkan sistem politik aristokrat atau aristokrasi yang memiliki arti suatu pemerintahan yang dipimpin kumpulan “masyarakat kelas atas” seperti seorang raja dan para bangsawan yang memiliki pemikiran visioner serta memiliki gelar dan kedudukan yang tinggi. Sedangkan Aristoteles menganggap demokrasi adalah sistem yang berbahaya, karena pada saat itu di kota Athena Yunani, pemerintahan Athena dipenuhi oleh kaum “demagog” yang kerap kali membawa esensi demokrasi ke dalam sistem kediktatoran, bahkan tirani, mereka secara formal dan prosedural tampak berwujud sebagai sistem demokrasi, tetapi pada akhirnya mereka menggunakan kedok demokrasi menjadi sebuah topeng untuk memanipulasi rakyat dengan tujuan untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang salah, dalam pikirannya berpikir secara culas, licik, dan mementingkan dirinya sendiri, dalam perkataannya berkata bohong dengan cara memanipulasi suatu kebenaran dengan retorika, serta opini dan wacana liar, dan kelakuannya dilakukan dengan menebar pesona dan penciraan kepada publik.

Kaum Demagog dan Narsisme Politik

                Dalam etimologis demagog berasal dari bahasa Yunani mempunyai arti, “demos” (rakyat) dan “agógos” yang berarti (pemimpin yang suka menghasut). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke V, menjelaskan bahwa demagog adalah “penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan”. Singkatnya adalah suatu pemimpin penghasut yang menggerakkan rakyat untuk meraih kekuasaan.

Menurut tulisan Prof. Mahfud MD yang ditulis dalam majalah Gatra pada tanggal 5 september 2007 yang berjudul “Dominasi Kaum Demagog”, menjelaskan bahwa “Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dipilih tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat; bahkan dengan kedudukan politiknya sering mengatas namakan rakyat untuk mengeruk keuntungan. Di Indonesia, belakangan ini, banyak demagog seperti yang ditakutkan oleh Aristoteles itu. Hampir setiap hari rakyat melihat demagog, politisi perseorangan ataupun institusi, yang membohongi rakyat Ada tokoh politik yang berpidato sampai mau menangis karena ingin membela rakyat, padahal pekerjaannya merampok hak-hak rakyat.”

            Selain tentang penyakit demagog ada penyakit lain yang bernama “narsisme politik”, yang memiliki arti bahwa ini adalah suatu pemimpin yang menganggap seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat, serta merasa berjasa atas pencapaiannya, padahal tujuan pemimpin ini adalah untuk menaikkan citra sebagai pemimpin yang sesuai pilihan rakyat, terkadang memakai politik populis sehingga rakyat dibius dan disihir pesona pemimpin tersebut. Dalam janji-janjinya yang menenangkan rakyat, mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi ketika berkuasa perilakunya justru menindas dan membuat sengsara rakyat, membangun citra luhur nan agung untuk menutupi kebobrokan moralnya adalah cerminan kaum demagog dan narsisme politik dalam kehidupan demokrasi kita saat ini.

Kaum Demagog dan dampaknya terhadap pemilu di Indonesia

            Dalam acara politik 5 tahunan sekali yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka memilih pemilihan para calon pemimpin kedepan, ramai sekali hiruk-pikuk yang katanya “pesta demokrasi”, hal tersebut terlihat dari masifnya baliho, spanduk, stiker, bahkan iklan-iklan politik di media massa. Bahkan tak ketinggalan para oligarki pemilik media sekaligus pemimpin suatu partai, atau setidaknya para “simpatisan” yang memiliki afiliasi politik atau kecenderungan terhadap partai politik tertentu, yang mempergunakan corong media miliknya untuk mempropagandakan kelebihan calon yang didukung, para pemilik media tersebut disebut “media partisan”. Dalam upaya mereka untuk merebut hati rakyat, para calon pemimpin ini berlomba-lomba mengumbar janji tak lupa dengan membangun citra positif dan pesona yang dimiliki, ketika waktu kampanye, mereka melakukan agenda rutin 5 tahunan yaitu seperti bertemu dengan rakyat, dan berjanji akan melakukan perubahan dari kepemimpinan sebelumnya. Setelah dipilih, akhirnya pemimpin tersebut melupakan rakyat, bertindak korup, dan menindas kepentingan rakyat itu sendiri.

            Ini yang menjadi ketakutan atas kelemahan sistem demokrasi yang dibuat oleh sang filsuf itu sendiri, yaitu Plato dan Aristoteles. Para kaum demagog dan narsisme politik, yang kian menjamur di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi tersebut. Dampaknya adalah rakyat menjadi antipati terhadap perpolitikan saat ini, mereka melihat terlalu banyak hal yang tidak penting untuk dibahas, dan terlalu banyak retorika dan janji, serta pada akhirnya dapat memecah belah rakyat yang berbeda keyakinan politik. Di satu sisi, sistem demokrasi ini lebih ideal dari sistem-sistem pemerintahan lain, tetapi di sisi lainnya, dapat bersifat destruktif (merusak) dan sistematis, jika digunakan dengan cara-cara yang tidak benar. Tulisan ini tidak bersifat mengeneralisir para pemimpin dan calon pemimpin kedepan, tetapi lebih bersifat kritik dan kritis terhadap permasalahan “isu 5 tahunan” yang terus terjadi di masyarakat.

Sumber :

Dominasi Politik Kaum Demagog, Prof Mahfud MD, Gatra 5 September 2007

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here