Home Opini Wajah Lembaga Riset & Retrorika: Nepotisme hingga Pembebasan

Wajah Lembaga Riset & Retrorika: Nepotisme hingga Pembebasan

458
0
SHARE

Oleh : AF

ManifesT – Malang (2/2) Di pagi yang cerah, mahasiswa baru datang untuk pertama kalinya ke kampus FH UB dengan wajah sumringah dan penuh semangat. Salah satu mahasiswa bercakap dengan temannya, “Mau ikut organisasi apa nih kita?”, tanya mahasiswa itu kepada temanya.

“Yang nambah softskill hukum, sama menulis, sama debat aja, biar gampang kalo tugas-tugas atau diskusi nanti. Bonusnya ya berprestasi”, jawab temannya.

“Wahh.. okee”, sahut mahasiswa tersebut.

Singkat waktu, ada pembukaan pendaftaran organisasi. Tanpa basa-basi mereka langsung mendaftar lembaga riset dan lembaga retorika. Ya, dimulailah perjalan dua mahasiswa tersebut dalam lingkup organisasi kampus bernuansa riset dan retorika, menjalani segala seleksi-seleksi yang ada, baik formal maupun non-formal atau seleksi alam. Dalam hal ini saya sebagai penulis mau menyampaikan mengenai seleksi alam tersebut.

Kembali lagi. Di satu waktu, kedua mahasiswa tadi pun berniat mencoba dan mengasah skill menulisnya dan tertarik mencoba lomba penulisan hukum yang diumumkan lembaga riset. Ternyata, terdapat seleksi formal dimana seleksinya mencakup penulisan juga. Keduanya pun sungguh-sungguh dalam memenuhi syarat seleksi itu.

Alih-alih bagus, hasilnya pun tak cukup baik. Keluar pengumuman yang tidak terdapat nama dia.

Bingung. Dia mencoba bertanya untuk meminta transparansi.

Nihil. Memang tidak terdapat transparansi.

Dan ternyata, mereka melihat di dalam satu tim, yaitu isinya merupakan teman-teman yang sudah dekat dan mereka terus bersama. Dalam hati mahasiswa itu, “Kalau memang mau ikut lomba aku temenan satu kelompoknya aja, tapi tidak! Boleh lah diadu tulisanku dan pemikiranku dengan dia-dia yang satu gerombolan.”

Pupus sudah keinginan untuk menambah skill menulis tersebut. Ya, itu adalah contoh cerita yang menggambarkan judul dari penulis.

Seleksi alam memang bukan hanya keaktifan, tetapi juga masalah sistem yang menyebabkan seleksi alam. Dalam hal ini kita bisa bilang, “Alam memang jahat, tetapi sistem yang lebih jahat”. Tentunya kita memerlukan sistem yang ideal dan terbaik. Sistem tersebut tentunya dibentuk oleh penguasa, saya rasa itu pelajaran dari ilmu politik.

Lalu tumbuh pertanyaan, “Bagaimana sistem yang baik itu, sih?” dan keterangan ‘baik menurut A, belum tentu baik menurut si B’. Ya, tentunya kebaikan itu harus terus dicari, konsep-konsep abstrak dapat menumbuhkan nilai-nilai yang baik, yang dijadikan dasar atau indikator dalam setiap perilaku, baik perilaku individu maupun perilaku organisasi.

Ya, secara doktrin ilmu hukum atau bahkan doktrin ilmu administrasi, atau bahkan ilmu pemerintahan, terdapat adanya asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini terdapat adanya transparansi. Transparansi disini tentunya menjadi indikator atau dasar dalam setiap perilaku organisasi yang diterapkan dalam setiap progamnya.

Transparansi disini bukan diartikan seperti KPU yang memberikan plastik dalam kotak suara yang tentunya agar bisa dilihat dalamnya. Bukan itu. Transparansi itu menyeluruh dalam semua sistem. Baik dari awal maupun hingga akhir. Hal ini tentunya menyasar kepada kepercayaan publik.

Seperti contoh mengenai transparansi seleksi hakim Mahkamah Konstitusi, yang bisa dibilang asal tunjuk hingga hakimnya bermasalah, atau bahkan transparansi keuangan partai politik yang menyebabkan korupsi politik hingga masalah-masalah besar lainnya mengenai transparansi.

Kembali lagi, jika kita mengacu pada hal tersebut, yaitu transparansi, seharusnya setiap lembaga atau setiap organisasi yang melibatkan masyarakatnya atau anggota harus melakukan transparansi.

“Gunanya apa, sih, transparansi?”

Dalam satu kasus seperti pemerintahan orde baru atau Soeharto, dimana akses informasinya tertutup dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu atau keluarganya saja, atau yang biasa disebut ‘Nepotisme’. Hal ini akan berdampak sangat berbahaya untuk Indonesia, karena seharusnya masyarakat harus mengetahui segala sesuatu mengenai kebijakan tentang rakyat.

Kebiasaan menutup informasi inilah yang menyebabkan nepotisme bertumbuh, atau bahkan sebaliknya, kebiasaan nepotisme menyebabkan tertutupnya informasi bertumbuh. Semua ini tergantung perspektif kita dalam melihat suatu kasus atau fenomena.

Dan jika disuatu organisasi terdapat asas kekeluargaan, perlu ditanyakan. Kalau-kalau suatu bertentangan dengan kebaikan, apakah asas kekeluargaan masih digunakan? Inilah juga yang menjadi sebab kenapa nepotisme sangat berkembang, asas kekeluargaan. Seharusnya ‘asas keadilan’ yang diutamakan.

Tapi adil yang seperti apa?

Kembali kita mempelajari PIH atau Pengantar Ilmu Hukum.

Tetapi, ada satu pegangan yang harus kita pegang yaitu, “Diatas hukum harus ada moral.” Artinya, dalam setiap kebijakan yang mengatur tentunya dapat di’akali’ sekecil apapun celahnya, baik dari pembuat kebijakan sampai rakyatnya. Maka dari itu, harus ada moral yang mewarnai semuanya.

Singkat penjelasan tentang Transparansi dan Nepotisme. Kembali kepada cerita mahasiswa diawal tadi. Singkat waktu, “Alhamdullilah ternyata betul saja tulisan ku memang bagus karena dinilai, dan aku tahu nilainya, dan semua nilai yang ikut.” ucap mahasiswa itu kepada temannya. “Yaa.. untungnya terbuka, siapa yang ikut, dan siapa yang mengirim tulisan, siapa yang menilai, siapa yang diterima.” Jawab teman dari mahasiswa itu.

Selesai lah satu masalah, dengan masalah-masalah baru yang akan bermunculan, tentunya kita harus terus belajar, dan belajar. Walaupun terkadang berpikir, “ Apakah dunia ini akan berubah menuju lebih baik dengan kita terus belajar?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here