Home Opini RUU PKS? Apakah Hanya Menjadi Sebuah Wacana?

RUU PKS? Apakah Hanya Menjadi Sebuah Wacana?

150
0
SHARE

Oleh : Mutiara Cahyaningtyas

ManifesT – Malang (10/2) Akhir akhir ini di Indonesia sedang terjadi beberapa fenomena terkait adanya pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur beberapa hal, salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Secara garis besar RUU ini membahas segala sesuatu mengenai kekerasan seksual yang pastinya berkaca dari berbagai macam bentuk kasus kekerasan seksual di Indonesia, sederhana saja yang sering terjadi di lingkungan kita adanya pemikiran bahwa kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual justru dikatakan sebagai pemicu yang menyebabkan dirinya sendiri mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang pastinya tidak mereka inginkan. Kerap kali para perempuan disalahkan atas pakaian yang digunakan, atau tingkah laku di lingkungan masyarakat yang dianggap memicu perkara timbulnya keinginan dari pelaku kekerasan seksual untuk melakukan tindakan keji tersebut. Lalu bagaimana dengan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang   perempuan muslim yang dalam kesehariannya menggunakan pakaian sesuai syariat islam yaitu menutup aurat serta dengan tingkah laku mereka di masyarakat yang sopan dan santun, namun tetap saja menjadi korban?

            Tidak adanya kepastian dalam masyarakat mengenai bagaimana nasib korban setelah mendapatkan kekerasan serta bagaimana hukuman yang menjerat para pelaku perlakuan kekerasan seksual inilah yang menimbulkan adanya keinginan dari para pembuat peraturan perundang-undangan untuk akhirnya menciptakan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur ini semua. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini diharapkan menjadi sebuah bentuk perlindungan dan pengawasan dari negara terhadap warga negara khususnya para perempuan yang menjadi sasaran kekerasan seksual serta bagi para pelaku agar mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dan pastinya membuat pelaku merasa jera agar tidak melakukan lagi hal yang sama nantinya. Pembentukan RUU ini pun dalam penetapannya masih menuai kendala, karena sampai sejauh ini para anggota DPR sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan ini masih menganggap bahwa sebenarnya rancangan ini masih dalam keadaan yang multitafsir sehingga timbul kekhawatiran jika nanti akhirnya RUU ini ditetapkan maka akan ada Undang-Undang yang nantinya akan bertentangan dengan norma adat dan agama yang ada di Indonesia.

            Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan dilakukan sebelum pergantian masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019 yang sebentar lagi akan berakhir. Pengesahan RUU ini sebenarnya sudah setengah jalan, karena hanya langkah akhir yang harus dilalui yaitu adanya persetujuan atau tanggapan balik dari DPR. Dalam pasal 11 ayat (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini terdapat sembilan bentuk yang diindikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang memenuhi unsur tindak pidana yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual.

            Maka dari itu untuk melindungi seluruh wanita yang menjadi korban dari kekerasan seksual berunsur tindak pidana inilah, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan untuk menghindari banyaknya korban yang terus berjatuhan. Kepastian hukum mengenai perlindungan korban maupun jerat hukuman bagi para pelaku juga harus ditetapkan, karena kasus kekerasan seksual ini bukanlah perkara yang mudah. Tak sedikit pula kasus kekerasan seksual yang menimbulkan trauma psikis kepada si korban dan menyebabkan dirinya mengambil keputusan yang tidak benar bunuh diri misalnya, atau bahkan menyebabkan dirinya untuk berlari dan melupakan masalah yang sedang terjadi ke penggunaan obat-obatan terlarang karena tekanan yang ada, hal ini justru akan menimbulkan masalah baru di Indonesia. Untuk menghindari kejadian buruk serupa yang semakin meluas, maka benar bahwa kita butuh adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual.

            Anggota DPR sebaiknya berhenti untuk mengulur-ulur waktu , mencari-cari alasan yang tidak seharusnya ada dan berhenti menggantung status rancangan pada peraturan perundang-undangan ini dengan cara mengesahkannya. Ubahlah RUU ini menjadi Undang-Undang yang sebenarnya. Karena kaum perempuan hanya menginginkan sebuah perlindungan, sebuah bentuk keamanan yang pasti untuk mereka, dan bukan hanya sebuah wacana yang berlandaskan empati.  Dengan masih mencari alasan lain untuk tidak menyetujui rancangan perundang-undangan ini sama halnya dengan  adanya pembiaran kepada para penjahat biadab untuk tetap melakukan perbuatan yang keji ini dan membiarkan begitu saja para korban merana sendirian. Sudah cukup waktu bagi DPR untuk berpikir pantas tidaknya rancangan ini untuk kesejahteraan wanita Indonesia, karena jelas mengenai kepantasan RUU ini dapat disahkan menjadi UU. Saya selaku perempuan Indonesia berharap serta berpesan untuk DPR yang bertugas menangani rancangan peraturan perundang-undangan ini untuk segera mengesahkan RUU ini agar kehormatan wanita tak selamanya harus berada di ambang batas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here