Home Opini Mau Dibawa Kemana Kasus HAM kita ?

Mau Dibawa Kemana Kasus HAM kita ?

201
0
SHARE

 

Oleh : Taufany Ikmal

“Untuk permasalahan Hak Asasi Manusia, kedua calon tidak berkompeten dalam bidang tersebut dan bukan tidak mungkin HAM masih menjadi pekerjaan rumah utama bangsa ini”

Haris Azhar – Founder Lokataru

Memasuki tahun 2019 berarti memasuki babak baru pemerintahan Indonesia. Dibalik pesta demokrasi lima tahunan ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan sejak masa reformasi. Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), yang seharusnya direalisasikan oleh setiap pemegang kekuasaan hanya menjadi tunggangan mengobral janji di awal pemerintahan. Memang mengobral janji dengan dalih penegakkan HAM sangat efisien untuk menaikkan elektabilitas suara, namun pada nyatanya janji hanyalah bualan semata bagi para pengucapnya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menjabat dua periode sebagai presiden adalah contoh konkret dari kegagalan penegakkan HAM yang sebelumnya pernah dijanjikan. Bahkan pernah diisukan, dokumen-dokumen penting tentang pelanggaran HAM hilang pada pemerintahan beliau. Untuk kebenarannya sendiri masih menjadi tanda tanya hingga saat ini.

Setelah sepuluh tahun rezim SBY berjalan, beliau digantikan oleh Joko Widodo. Pemerintahan baru menjadi nafas baru bagi mereka para pencari keadilan HAM. Namun, tetap saja rezim Jokowi masih belum mampu menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau. Seperti kasus Munir, Marsinah, Tragedi Semanggi I dan II, Tragedi Trisakti, Talangsari, Genosida 1965, dan masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Bukan hanya itu, terjadi kasus baru yang menimpa Novel Baswedan, seorang penyidik KPK yang disiram oleh air keras oleh oknum yang tidak diketahui dan sampai sekarang pun belum terselesaikan.

Menjelang pemilihan presiden 2019 saya berpendapat tidak akan ada perubahan signifikan yang terjadi pada permasalahan HAM. Prabowo yang mencalonkan diri sebagai presiden hanya akan mengulang kembali trauma-trauma yang diderita para pejuang reformasi. Karena notabenenya Prabowo diduga adalah salah satu pelanggar HAM pada masa orde baru. Jokowi juga sebagai pihak petahana juga akan sulit mengadili para pelanggar HAM, karena dibalik pemerintahan beliau masih ada nama seperti Wiranto, dan Hendropriyono, yang diduga juga terlibat kasus HAM berat masa orde baru. Hal ini terbukti di periode pertama pemerintahannya beliau belum mampu menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi.

Inilah realita Indonesia yang ada, tidak ada calon yang kompeten yang benar-benar mampu menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Nyawa para penegak keadilan harus tersia-siakan oleh pemerintahan yang mementingkan golongan. Bukan tidak mungkin para mahasiswa sebagai penggerak perubahan semakin berani mengambil peran untuk menyelesaikan sendiri persoalan yang tidak bisa dituntaskan. Bukan tidak mungkin peristiwa 1998 dapat terulang kembali. Untuk pemilihan presiden sendiri, keduanya memang tidak berkompeten dalam penegakkan HAM, namun golput bukanlah jalan keluar dari masalah ini. Memilih salah satu dari keduanya adalah kewajiban tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, kita mampu memilih yang setidaknya tidak membuat permasalahan baru negeri kita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here