Home Berita Seminar Nasional : Pemberlakuan Hukuman Mati, Lalu Bagaimana Soal Hak Asasi?

Seminar Nasional : Pemberlakuan Hukuman Mati, Lalu Bagaimana Soal Hak Asasi?

155
0
SHARE

ManifesT-Malang (13/02), Telah berlangsung Seminar Nasional tentang “R-KUHP, Unfair Trial, Access to Justice, dan Problematika Praktik Hukuman Mati di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) bekerja sama dengan Lembaga Imparsial dan Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PPHD). Acara ini diselenggarakan di ruang Auditorium Gedung A FH UB. Seminar ini mengundang para ahli di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM). Pemateri yang dihadirkan untuk mengisi seminar ini adalah Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. dan Setiawan Wicaksono, S.H., M.KN. yang merupakan akademisi FH UB, Erwin Natosmal Oemar selaku Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable, serta Al Araf selaku Direktur Imparsial.

Acara yang dimoderatori oleh Muktiono, S.H., M.Phil. yang menjabat pula sebagai Ketua PPHD ini membahas terkait pengaturan hukuman mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), masih seringnya terjadi unfair trial dalam peradilan di Indonesia, minimnya akses masyarakat dalam mencari keadilan, dan juga terkait problematika pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Seminar ini diawali dengan kisah banyaknya penjatuhan hukuman mati yang keliru sehingga melanggar HAM terkait hak hidup yang sejatinya tergolong underogable rights, misalnya kasus Sengon dan Karta. Melalui kasus ini pula menjadi awal mula terjadinya pembaharuan dalam peradilan pidana di Indonesia dengan dilahirkannya mekanisme peninjauan kembali (PK).

Menurut Setiawan Nurdayasakti yang menulis secara khusus terkait hukuman mati di dalam disertasi beliau, alasan masih dicantumkannya hukuman mati dalam R-KUHP adalah wujud penyeimbang antara pandangan abolisionis dengan pandangan retensionis dalam menyikapi pidana mati. Namun, dalam rancangan ini terdapat perubahan dari yang sebelumnya hukuman mati termasuk dalam pidana pokok, dimasukkan dalam pidana bersyarat.

“Jadi, tujuan akhir dari R-KUHP ini sebenarnya bukan untuk mengakomodasi penjatuhan hukuman mati. Tapi ini tergolong pidana bersyarat. Bisa jadi nanti secara de jure kita masih ada pidana mati, tapi secara de facto kita sudah tidak lagi menerapkan”, lanjut beliau.

Namun, Setiawan Wicaksono yang juga merupakan perwakilan dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UB, memberikan penegasan lain. Beliau mengharapkan hukuman mati benar-benar dihapuskan dalam peraturan di Indonesia. Hal ini karena banyaknya problematika hukuman mati yang terjadi, seperti proses pengadilan yang tidak adil dan kurangnya aparat penegak hukum dalam memberikan informasi sehingga masyarakat, khususnya yang terlibat kasus pidana, kesulitan dalam mengakses informasi terkait hak-hak mereka yang seharusnya dijamin. Pernyataan ini didukung pula oleh pemateri lain, Erwin Natosmal Oemar, yang melampirkan data-data kasus kekeliruan penjatuhan hukuman mati pada mereka yang tidak bersalah karena sistem pengadilan kita yang masih cacat. Hal ini tentu melanggar HAM, disertai pula oleh data tren prinsip HAM indeks negara hukum di Indonesia yang relatif menurun setiap tahunnya.

Al Araf pun menjelaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati pada kenyataannya tak memberikan efek jera, sehingga muncul pertanyaan terkait apa sejatinya tujuan dari pemidanaan itu sendiri. “Hukuman mati jelas harus dihapuskan, karena ini berbahaya di tengah peradilan kita yang tak adil. Ketika terjadi kesalahan, hal ini sudah tidak bisa dikoreksi lagi”, lanjut tokoh yang juga merupakan alumni dari FH UB ini.

Antusiasme dari peserta seminar sangat baik. Terbukti dari tingginya tingkat partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dominasi peserta seminar yang merupakan mahasiswa ini menggambarkan bahwa sejatinya masih banyak anak muda yang peduli dan menaruh perhatian lebih pada isu ini. Seminar diakhiri dengan pemutaran film pendek tentang perjuangan Zulfikar Ali, yang juga merupakan korban dari unfair trial, dalam memperjuangkan keadilan hingga akhir hayatnya. (/erc)

“Negara tidak boleh lupa atau bahkan pura-pura lupa. Negara harus bertanggungjawab atas  pemenuhan hak asasi manusia dan menjamin tegaknya keadilan.”

(Al Araf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here