Home Opini RUU Permusikan, Urgensi atau Penghambat Kreasi?

RUU Permusikan, Urgensi atau Penghambat Kreasi?

168
0
SHARE

Oleh : Alfiansyah Ramadyan Sofyan

ManifesT – Pro kontra Rancangan Undang – Undang (RUU) Permusikan di Indonesia telah menjadi trending topic di berbagai negara dan juga menarik perhatian banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan banyaknya pasal-pasal yang dinilai sangat diskriminatif serta meresahkan para Musisi. Lalu apakah RUU ini sudah tepat sasaran atau malah mengancam para musisi? Serta bagaimana dengan peraturan yang mengatur musik di negara lain?

Pasal – pasal karet RUU Permusikan       

Seperti yang kita ketahui bersama, RUU Permusikan berisi pasal – pasal yang membungkam para musisi dengan mengatur penciptaan lagu yang memprovokasi, menistakan agama, serta mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum. Sebanyak 262 pekerja musik, membentuk Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Dalam koalisi ini menilai setidaknya ada 19 Pasal yang bermasalah, yaitu  pasal 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 42, 49, 50, dan 51. Lima di antara pasal tersebut merupakan pasal karet, “Pasal karet seperti ini membukakan ruang bagi kelompok penguasa atau siapapun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai”, kata Cholil Mahmud dari Efek Rumah kaca, seperti yang dikutip oleh tribunnews,com.

Beberapa musisi berpendapat, bahwa RUU ini mengingatkan mereka terhadap batasan permusikan dalam Orde Baru,. Selain itu, RUU Permusikan juga dianggap mengancam kesejahteraan dari para musisi, terutama bagi mereka yang berkarya di jalur independen. Di pasal 10 dalam RUU Permusikan juga tidak memberi ruang untuk para musisi mendistribusikan karyanya secara mandiri. Di lain pasal, yakni pasal 32 yang menjelaskan bahwa harus uji kompetensi musisi. Pada ayat (1) berbunyi, “Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi”. Padahal para pelaku musik tidak bisa disama ratakan.

“Perlu diperhitungkan sejumlah sekolah musik mempunyai standar kompentensi yang terafiliasi dengan standar internasional. Juga ada pelaku musik yang lulus dari pendidikan musik luar negeri, dan memenuhi kompetensi internasional” ujar Isyana Sarasvati, melalui Instagram (4/2/2019).

Beda Aturan Permusikan di Luar Negeri

Secara umum, RUU Permusikan di Indonesia dianggap membatasi kreativitas dari pelaku musik, serta mengatur yang tidak perlu diatur dalam permusikan. Bagaimana dengan UU Permusikan di luar negeri, sebagai contoh di Amerika Serikat? Baru saja mereka mengesahkan UU Modernisasi Musik pada 2018 lalu. Dilansir The Verge, UU ini mengubah bagian 115 UU Hak Cipta AS dan bertujuan untuk mempercepat hukum hak cipta di era streaming. Modernisasi membantu para pelaku musik untuk mendapatkan royalti mereka, selain itu Amerika juga memiliki American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP). ASCAP itu sendiri adalah organisasi yang mengumpulkan komposer, pencipta lagu, dan publisher untuk membantu mereka mendapatkan haknya secara transparan. Sedangkan di Inggris ada UU yang memproteksi musisi akan royalti lagu – lagu mereka yang dikenal dengan “Hukum Cliff “. UU yang berlaku mengubah aturan hak cipta pada rekaman musik atau lagu yang awalnya 50 tahun menjadi 70 tahun. Jadi, jika ada musisi yang merilis lagu pada tahun 1960, maka dia akan tetap mendapatkan royalti hingga 70 tahun ke depan, yakni 2030. UU ini telah diratifikasi European Union (EU) sejak 2011. Selain itu, Inggris juga memiliki UK Music, badan yang mewakili kepentingan kolektif dari pelaku musik.

Lalu Korea Selatan, mereka mempunyai organisasi yang bernama Korean Music Copyright Association (KOMCA). KOMCA adalah organisasi manajemen kolektif hak cipta nirlaba Korea Selatan untuk karya – karya musik. Fungsinya, mengelola kinerja publik dan hak siar, serta hak rekaman mekanik dan reproduksi. Nantinya, pemilik Hak Cipta bisa bergabung dengan KOMCA sebagai anggota asosiasi, sama seperti ASCAP. Melihat UU dari tiga negara tersebut terlihat yang diutamakan adalah hak cipta dan royalti. Soal kebebasan berekspresi, meski tidak membatasi kreativitas AS dan UK mempunyai panduan yang jelas, yakni dengan memberikan label ‘Parental Advisory : Explicit Content’. Sementara untuk uji kompetensi di luar negeri bersifat opsional. Kalau di luar negeri ada ASCAP, UK MUSIC, dan KOMCA, di Indonesia ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mengatur terkait royalti. Namun, lembaga ini masih disempurnakan dan butuh waktu untuk itu.

Harus ada RUU yang sesuai keinginan para musisi

Akan tetapi, di sisi lain ada juga beberapa musisi yang pro terhadap RUU Permusikan. Salah satunya adalah Iqbal Ramadhan yang optimis terhadap RUU Permusikan. “Saya percaya kalau RUU itu dibuat untuk sesuatu yang baik untuk musisi, karena saya juga selaku musisi saya juga ingin musisi punya pengakuan di dalam tata kenegaraan di Indonesia. Saya ingin di KTP nanti tidak hanya ditulis sebagai musisi saja tapi bisa ditulis sebagai musisi, aktor dan lainnya,” ujar Iqbal di Jakarta pada Sabtu (9/2/2019) yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Di dalam RUU Permusikan itu sendiri juga membahas perlindungan hak para kru musik dan masih banyak pasal – pasal yang baik untuk masa depan untuk para musisi Indonesia. Profesor dangdut dan musik underground dari Bowling Green State Univesity, Ohio, Amerika Serikat, Jeremy Wallach,  menyayangkan hadirnya RUU Permusikan tersebut. Ia mengatakan “Jadi, kasihan kalau (musisi Indonesia) dibungkam gara – gara taktik politik begini”, kata Jeremy kepada Tribunnews.com Senin (4/2/2019).

Jadi, RUU Permusikan ini yang berbentuk draf ini dan masih memerlukan banyak perubahan yang menyeluruh terhadap pasal – pasal di dalamnya. Karena jika dibiarkan bisa memangkas kreativitas dalam membuat karya. Selain itu, seorang musisi juga diuji dengan keterbatasan berekspresi dan membungkam suara – suara yang menolak ketidakadilan dalam negeri ini. RUU ini masih perlu diuji lagi dan pembuat UU harus membuat rancangan yang sesuai dengan keinginan para musisi ke depannya.

Sumber :

http://learninghub.icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/02/Draf-RUU-Permusikan-15-Agustus-20181.pdf

http://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/06/mengapa-ruu-permusikan-dikritik-yuk-kupas-isinya-ada-pasal-karet-yang-dinilai-hambat-kreativitas

http://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/06/komentari-ruu-permusikan-professor-musik-amerika-kasihan-musisi-indonesia-dibungkam

https://kumparan.com/@kumparanhits/melihat-uu-permusikan-di-amerika-korea-dan-inggris-1549530344543007094

https://www.wartaekonomi.co.id/read214973/saya-percaya-ruu-permusikan-dibuat-untuk-sesuatu-yang-baik-bagi-musisi.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here