Home Berita DISKUSI PUBLIK SOAL KEBIJAKAN KAMPUS LAHIRKAN PEMIKIRAN KRITIS

DISKUSI PUBLIK SOAL KEBIJAKAN KAMPUS LAHIRKAN PEMIKIRAN KRITIS

252
0
SHARE

ManifesT-Malang (26/2), Telah berlangsung Diskusi Publik yang mengangkat topik “Polemik Kebijakan Rektorat Yang Sepihak : Nasib Mahasiswa dan Ojek Online”. Diskusi yang terbuka untuk umum ini diselenggarakan oleh Kementerian Kajian Aksi dan Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Kastrat BEM FH UB). Acara ini dilangsungkan pada pukul 16.00 WIB di lobi Gedung B FH UB dengan menghadirkan tiga pemantik yang merupakan anggota dari kementerian Kastrat BEM FH UB.

Diskusi publik ini diselenggarakan untuk mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektorat UB baru-baru ini yang menimbulkan polemik di kalangan civitas akademika, khususnya para mahasiswa. Kebijakan yang dimaksud adalah terkait adanya pewajiban penggunaan stiker pada kendaraan-kendaraan yang diperbolehkan masuk di lingkungan kampus. Kebijakan ini berdampak pada pelarangan ojek online atau ojek daring masuk ke dalam wilayah UB. Hal ini dianggap tidak efektif dan merugikan mahasiswa karena mobilisasi ke tiap-tiap gedung fakultas menjadi terhambat karena larangan ini. Terlebih bagi mahasiswa di fakultas-fakultas yang berada di tengah lingkungan kampus sehingga jauh dari gerbang dan sulit dijangkau oleh mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi tanpa adanya bantuan berupa ojek daring ini. Selain itu, terdapat ketidakefektifan yang terang diketahui dari pemberlakuan kebijakan ini. Indikasi dari hal tersebut adalah tidak lagi diperiksanya kendaraan-kendaraan yang memasuki wilayah UB apakah telah terpasang stiker atau tidak.

“Kebijakan stiker ini tidak efektif karena selama tiga minggu terakhir petugas yang memeriksa stiker tidak menjalankan tugasnya”, ujar salah satu peserta diskusi.

Padahal diketahui bahwa mahasiswa sudah merelakan waktu mereka untuk antre di kemahasiswaan fakultas masing-masing untuk memperoleh stiker tersebut. Selain itu, beberapa peserta diskusi juga menyoroti anggaran yang telah digunakan oleh pihak rektorat untuk pengadaan stiker ini. Sehingga, ketika kebijakan yang setengah jalan ini dihentikan atau tidak efektif maka anggaran yang dikeluarkan telah terbuang sia-sia.

Selain kebijakan stiker yang dikritisi, peserta diskusi juga membahas terkait penggunaan bus yang dinilai tidak efektif dan dianggap hanya sebagai branding untuk menunjukan bahwa UB siap menyambut Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Padahal, jika kembali menengok pada kebijakan ini, pengoperasian bus kampus ini bukanlah solusi yang menjawab permasalahan banyaknya volume kendaraan di wilayah UB. Argumentasi yang menyatakan bahwa pelarangan ojek saring masuk kampus dapat digantikan dengan mahasiswa memanfaatkan bus kampus adalah hal yang tidak tepat mengingat rute-rute yang dilalui oleh bus kampus tidak melewati beberapa fakultas. Selain itu, peserta diskusi turut mempermasalahkan seringnya bus kampus terlambat beroperasi sehingga mengganggu waktu masuk kelas mereka.

Pemantik memancing peserta diskusi untuk berpendapat dan mengkritisi kebijakan ini sehingga ada solusi-solusi yang dapat ditawarkan sebagai alternatif akibat tidak diikutsertakannya perwakilan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan ini. Dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran kritis dalam diskusi timbul poin-poin yang menjadi sebuah pernyataan sikap dari peserta diskusi terhadap kebijakan.

Menteri Kastrat BEM FH UB dalam wawancaranya menyikapi kebijakan rektorat dengan komitmen bahwasanya akan ada press release yang dikeluarkan oleh BEM FH UB terhadap apa yang telah didiskusikan ini. “Harapannya mahasiswa harus memiliki sikap kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh rektorat Universitas Brawijaya”, terang Daniel Siagian selaku Menteri Kastrat BEM FH UB.

Dinamika di dalam forum diskusi kali ini memancing antusiasme peserta diskusi karena banyaknya perdebatan mengenai kebijakan ini. Terdapat pro dan kontra dari beberapa mahasiswa dalam menyikapi topik diskusi ini. Hal ini menandakan hal baik bahwa mahasiswa-mahasiswa saat ini masih mampu kritis dan mampu menyelenggarakan suatu forum yang demokratis.

“Dialektika antar pemantik dari peserta diskusi sudah bagus dan sesuai kriteria diskusi. Kesalahan pertama yaitu tempat diskusi yang tidak diijinkan oleh dekanat Fakultas Hukum untuk memakai mimbar demokrasi sehingga harus dipindahkan di teras Gedung B ini”, terang M. Ghanif selaku Dirjen Kastrat FH UB. (edo/the/hay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here