Home Berita AKSI PENOLAKAN DWIFUNGSI TNI, LANGKAH MENJAGA MIMPI REFORMASI

AKSI PENOLAKAN DWIFUNGSI TNI, LANGKAH MENJAGA MIMPI REFORMASI

55
0
SHARE

ManifesT–Malang (2/3), Telah berlangsung aksi kamisan (28/2) di depan kantor Balaikota Malang yang dimulai pada pukul 16.00 WIB. Aksi kamisan ini sendiri memang dilakukan secara rutin oleh para aktivis setiap Kamis dengan agenda mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lampau. Aksi ini merupakan dukungan bagi para keluarga korban pelanggaran HAM yang masih berjuang mencari keadilan dengan melakukan aksi di depan Istana Merdeka di Jakarta setiap Kamis.

Namun, dalam aksi kali ini agenda yang diusung berbeda. Aksi kamisan kali ini merupakan tanggapan atas adanya wacana personil militer diizinkan masuk ke dalam ranah sipil dengan menduduki jabatan-jabatan strategis tanpa perlu melepaskan keanggotaan militer mereka atau yang dikenal dengan istilah dwifungsi. Aksi yang dipelopori oleh solidaritas mahasiswa di beberapa universitas di Kota Malang dan juga dari unsur masyarakat umum yang peduli pada pembatasan ruang gerak militer untuk tidak turut ambil peran pada jabatan sipil.

Dalam aksi kamisan kali ini membawa beberapa poin tuntutan yang secara garis besar menolak Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki ranah sipil. “Seharusnya TNI mengajarkan kepatuhan, sedangkan sipil mengajarkan demokrasi dan kebebasan. Tentu saja keduanya sangat berbeda”, ujar Fazri Hasibuan. Oleh karena itu, menurut mahasiswa yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan aksi ini, pemberian legitimasi atas dwifungsi TNI sangat tidak pantas.

Alasan massa aksi menolak dwifungsi TNI karena hal ini tidak sesuai dengan semangat reformasi. Sejarah mencatat, salah satu poin tuntutan massa aksi pada Reformasi 1998 adalah menghapuskan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Terbukti masuknya militer ke ranah sipil telah menciderai HAM masyarakat sipil. Sehingga penghidupan kembali fungsi yang telah lama terkubur ini adalah suatu pengkhianatan pada cita-cita reformasi.

Massa aksi mendesak pemerintah agar secepatnya menindaklanjuti banyaknya Memorandum of Understanding (MoU), yang saat ini berjumlah 41,  yang berkaitan dengan pemberian ruang dan jabatan bagi perwira TNI menduduki jabatan di institusi sipil. Hal ini karena dikhawatirkan akan dijadikan alasan pembenar secara hukum bagi TNI memasuki ranah sipil. Massa aksi berharap ketika ada aparat TNI masuk ke ranah politik, misalnya, harus dengan seizin presiden. Tentunya, sebelum memutuskan untuk terjun ke bidang ini, mereka harus mengetahui konsekuensi untuk mundur dari keanggotaan di dinas militer.

Aksi ini bukan hanya dilakukan di Kota Malang saja. Dalam tingkat nasional ada banyak daerah yang menyelenggarakan aksi serupa, seperti Jakarta, Bekasi, Karawang, Semarang, dan Jogja. Hal ini menandakan sebagian besar masyarakat menolak dwifungsi TNI. Massa aksi kamisan ini sendiri merencanakan akan melakukan aksi lanjutan demi memastikan tuntutan mereka terpenuhi. (iqb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here