Home Opini Golput Hak Segala Bangsa

Golput Hak Segala Bangsa

381
0
SHARE

Oleh : M. Irfan Hilmy

Selamat datang pada babak baru perpolitikan Indonesia, semua orang yang memiliki uang berlimpah berhak untuk maju mencalonkan dirinya untuk terjun dalam kontestasi demokrasi yang “super” mahal ini. Para konglomerat berlomba – lomba menduduki gedung DPR dan mengambil posisi “nyaman” di samping penguasa, semua dilakukan agar bisnis mereka aman terkendali di bawah ketiak penguasa. Para tuan tambang, tuan tanah, dan raja industri berbondong – bondong menemui rakyat untuk sekedar meminta suara demi terpilihnya mereka pada pesta demokrasi yang terjadi 17 April mendatang. Mereka datang dengan janji – janji manis untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, dari persoalan ekonomi hingga HAM menjadi barang promosi bagi mereka untuk meyakinkan masyarakat agar memilih mereka dalam kontestasi besar demokrasi 5 tahunan tersebut. Banyak dari calon legislatif dan eksekutif ini pun berasal dari petahana yang terbukti tidak banyak melakukan apa – apa dan ingkar pada janji mereka pada pemilu sebelumnya. Janji – janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, membuka lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan perekonomian negara sepertinya menjadi hal utopis yang belum dapat direalisasikan dalam 5 tahun kerja mereka di gedung parlemen maupun eksekutif. Tidak terealisasikannya janji – janji manis tersebut karena mungkin mereka terlalu sibuk mengurusi urusan pribadinya, dari bermain golf, bermain band, mengurusi bisnis tambang, hingga sibuk mengurusi “selingkuhannya”. Hal tersebutlah yang kemudian melahirkan ketidakpercayaan rakyat terhadap wakil dan juga pemimpin mereka pada ranah eksekutif. Berawal dari ketidakpercayaan serta keresahan rakyat itulah kemudian lahir golongan yang tidak menggunakan haknya untuk memilih atau yang disebut dengan golput (golongan putih).

Perlu diketahui bahwa golput bukanlah suatu tindakan yang mengingkari proses demokrasi, hal tersebut dipertegas dengan adanya mekanisme abstain yang ada di dalam demokrasi. Dengan logika berpikir tersebut maka tidak ada ruang untuk memidanakan para pelaku golput yang sebenarnya telah bertindak demokratis juga. Abstain merupakan salah satu bentuk dari ekspresi rakyat terhadap pesta demokrasi dengan berbagai pertimbangan yang ada, seperti para calon yang memiliki rekam jejak yang buruk hingga ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Pada dasarnya menggunakan suara dalam mekanisme demokrasi di Indonesia merupakan hak setiap orang sehingga ketika seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya maka perbuatan tersebut sah – sah saja apabila tidak ada hukum yang mengaturnya.

Dewasa ini, banyak muncul ancaman sanksi bagi para pelaku golput dengan menggunakan tafsiran UU yang dikeluarkan oleh pihak – pihak yang tak berkompeten dalam bidang hukum tanpa menunjuk pasal yang jelas. Apalagi beredar isu bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan tindakan golput yang menjadi kontroversi berbagai pihak, namun hal tersebut telah dibantah oleh ketua MUI bidang fatwa, Prof. Huzaimah, seperti yang dilansir dalam halaman berita online CNN (16/04). Dalam hukum positif di Indonesia pun tidak pernah ada pelarangan dan sanksi terhadap setiap orang yang golput, namun apabila dibandingkan dengan mekanisme demokrasi yang ada di Australia tentu berbeda. Disana seseorang yang tidak melakukan pemilihan dapat diberikan sanksi seperti denda, hal tersebut mempertegas bahwa pemilihan di Australia merupakan suatu bentuk kewajiban kepada setiap rakyatnya. Sehingga kedudukan hukum penggunaan hak suara di Indonesia dan Australia berbeda. Di Indonesia bahkan mengajak seseorang untuk golput juga bukan merupakan suatu tindak pidana apabila tidak mengganggu jalannya proses demokrasi serta tidak memberikan sejumlah uang untuk memaksa seseorang itu golput, dalam arti lain individu yang memobilisasi massa untuk golput selama tidak melakukan pemaksaan dan juga memberikan uang kepada massa maka tindakan tersebut sah secara hukum. Namun pemidanaannya adalah ketika individu tersebut mengajak massa untuk melakukan golput dengan memberikan sejumlah uang maka tindakan tersebut telah melanggar dengan jelas pasal 515 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang melarang pemberian uang atau materi lainnya dalam usaha untuk tidak menggunakan hak pilihnya serta diancam hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak sebesar tiga puluh enam juta rupiah. Dalam hal ini UU Pemilu hanya membatasi rakyat untuk tidak mengganggu jalannya pemilihan umum bukan dengan tindakan golput yang merupakan salah satu mekanisme dalam demokrasi.

Banyak pihak yang kemudian datang dengan seolah – olah mengharamkan golput hanya untuk kepentingan mereka belaka, menabrakan golput dengan pemidanaan menggunakan tafsiran yang salah kaprah. Padahal secara filosofis golput adalah ekspresi kekecewaan dan ketidakpercayaan rakyat pada pilihan yang tersedia, dan melahirkan pilihan untuk golput walau hal tersebut tidak cukup untuk mengekspresikan kekecewaannya. Dikaji secara yuridis pun dalam hukum positif di Indonesia tidak ada pelarangan terhadap golput, sehingga golput bukanlah tindakan anti negara dan dalam konsep mekanisme demokrasi sendiri golput memiliki tempat dalam kedudukannya dihadapan demokrasi. Maka tidak ada yang dapat menyalahkan dan menghakimi tindakan golput tersebut. Malah eksekutif dan pemerintah seharusnya mengevaluasi diri apabila angka golput melonjak tinggi, sebagai refleksi bahwa tingkat kekecewaan rakyat yang semakin besar mengingat kendali dalam demokrasi dipegang oleh rakyat (vox populi vox dei) dan jangan jadikan suara rakyat sebagai barang dagangan yang dibeli untuk kepentingan duniawi semata (vox populi vox argumentum). Rakyat adalah pemilik negara, jangan sampai kekecewaan menjadikan rakyat “hamil besar” terhadap penderitaan serta keresahan sehingga terulang kembali peristiwa reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan jutaan rakyat yang turun ke jalan untuk menjatuhkan pemerintahan yang jauh dari refleksi demokrasi selama 32 tahun berkuasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here