Home Opini GERAKAN ACEH MERDEKA, PEMBERONTAKAN ATAU USAHA MELURUSKAN SEJARAH?

GERAKAN ACEH MERDEKA, PEMBERONTAKAN ATAU USAHA MELURUSKAN SEJARAH?

288
0
SHARE

Oleh: M. Irfan Hilmy

     Pada 4 Desember 1976 tercatat sebuah sejarah besar dalam perjalanan panjang Provinsi Nangroe Aceh Darussalam selama menjadi bagian dari Republik Indonesia hingga kini. Seorang cendekiawan muslim yang sangat berpengaruh di Aceh pada saat itu memimpin deklarasi bersejarah yang menghadirkan eksistensi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Gunung Halimon, Pidie. Deklarasi tersebut memiliki benang sejarah dengan pemberontakan DI/TII yang dilakukan oleh Teungku Daud Beureuh. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan pada 1958 antara Teungku Hasan Tiro, sang pendiri GAM, bersama dengan Teungku Daud Beureuh dan Hasan Ali.   Teungku Hasan Tiro ini dikenal cerdas dan memiliki ide yang brilian. Ia merupakan alumnus Universitas Islam Indonesia dan Colombia University di bidang konsentrasi ekonomi, politik, dan hukum.

     Tentu bukan hal kecil apabila kita meninjau ulang sejarah mengenai kontribusi yang dilakukan Aceh kepada Indonesia. Banyak sosok fenomenal Aceh yang menghibahkan harta kekayaannya kepada Republik di awal kemerdekaan. Bersama dengan keluarganya, Teungku Hasan Tiro merupakan salah satu tokoh yang pada awal kemerdekaan mengibarkan bendera merah-putih di Lamlo dan membuat pernyataan setia terhadap Republik. Hal ini melahirkan pandangan kontradiktif terhadap tokoh GAM tersebut. Hal ini karena di kemudian hari, sosok yang sama tersebut justru ditakuti oleh Republik lantaran pengaruhnya yang besar di mana ia bisa saja membuat Aceh menjadi Negara Islam yang berdiri sendiri dan berpisah dari Republik kala itu.

     Atas lahirnya GAM sebagai gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI memunculkan banyak dugaan, salah satunya untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di Aceh pada saat itu. Namun, muncul perdebatan yang mengatakan bahwa GAM tidak lahir karena dugaan tersebut. Argumentasi bahwa terbentuknya GAM berkaitan dengan sejarah Aceh, sebelum menjadi bagian dari negara yang saat proklamasi disebut Indonesia ini, patut untuk kembali dipikirkan.

     Teungku Hasan Tiro sendiri mengungkap bahwa setelah Belanda mencoba menduduki bumi Aceh,  Jenderal Kohler ditembak oleh penembak Aceh 18 hari setelahnya di sekitar Masjid Raya Baiturrahman. Keberanian para pejuang Aceh ini memberikan ketakutan pada bangsa penjajah yang pada akhirnya tidak berani untuk kembali ke Bumi Serambi Mekah lagi. GAM menganggap perlawanan terhadap Indonesia merupakan perang pembebasan bangsa. Anggapan ini karena setelah Belanda hengkang dari Aceh, Republik tidak seharusnya melakukan dekolonialisasi terhadap wilayah Aceh dan secara sepihak memasukkan Aceh ke dalam wilayah Hindia-Belanda. Secara historis, Aceh seharusnya kembali menjadi negara merdeka, bukan bersatu dengan Republik setelahnya. Menurut mereka, penyerahan tersebut bertentangan dengan prinsip ex injuria jus non oritur, di mana apabila Aceh akan masuk ke dalam wilayah Indonesia, maka seharusnya diadakan referendum untuk memutuskan bergabung atau tidak dengan Indonesia. Belanda seharusnya memberikan sebesar – besarnya kekuasaan kepada Aceh atas kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri bukan secara ringkas menyerahkan Aceh kepada Indonesia.

     Dalam Konstitusi RIS pun keberadaan Aceh dianggap bermasalah. Hal ini karena menurut Pasal 65 Konstitusi RIS bahwa negara yang menjadi bagian dari RIS merupakan negara yang mengadakan perjanjian dengan RIS. Aceh sendiri tidak pernah melakukan hal tersebut. Di dalam Piagam Konstitusi RIS pun tidak terdapat tanda tangan perwakilan dari Aceh, sehingga secara formal keberadaan Aceh dalam RIS patut dipertanyakan keabsahannya.

     Eksistensi Aceh ada sejak abad ke-15 Masehi, jauh sebelum Indonesia menjadi negara merdeka. Bahkan sebelum itu Kesultanan Peureulak yang dipimpin Sultan Maulanan Habib Abdul Aziz Syah sudah terbentuk pada 840 Masehi. Menanggapi isu bahwa bangsa penjajah akan datang ke Aceh, muncul kesadaran bagi masyarakat Aceh untuk bergabung menjadi satu di bawah bendera khilafah, di bawah bendera-bendera kerajaan Aceh yang telah diunifikasi. Bangsa penjajah yang akhirnya tiba gagal menguasai Bumi Aceh karena semangat persatuan di bawah bendera Islam tersebut yang semakin kuat.

     Bahkan secara budaya, Aceh sebenarnya bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia kebanyakan, baik dari tempo dulu hingga kini yang disusupi oleh westernisasi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya religius dan anti-western masyarakat Aceh.

     Tak tepat bila mengecilkan pemberontakan GAM yang diakibatkan oleh monopoli Pemerintah terhadap wilayah Aceh. Banyak alasan GAM melakukan aksinya kepada Pemerintah. Tak semata-mata hanya karena faktor ekonomi, melainkan banyak faktor yang melatarbelakangi dan memperkuat niat GAM melakukan aksinya tersebut.

            Lantas apakah yang dilakukan GAM merupakan sebuah pemberontakan? Atau memang ini sebagai usaha untuk meluruskan sejarah terhadap Aceh yang sejak dahulu telah eksis menjadi wilayah yang kuat dengan unifikasi kerajaan-kerajaan Aceh?

     Menurut penulis, GAM bukan hanya melakukan pemberontakan terhadap Republik yang memonopoli kekayaan alam di bumi Aceh, melainkan juga usaha untuk meluruskan sejarah. Hal ini karena jika kita lihat dari perspektif hukum internasional, terdapat banyak kejanggalan secara historis dan secara hukum terkait bergabungnya Aceh dengan Indonesia. Banyak pula tuntutan masyarakat Aceh seperti pemberlakuan syariat Islam kepada Republik yang pada akhirnya dipenuhi dengan pemberian otonomi khusus demi alasan persatuan dan kesatuan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk meredakan konflik GAM dengan Indonesia.

     Namun, yang perlu diingat kembali adalah bahwa banyak hal dalam sejarah yang seringkali tak kita ketahui. Sejarah-sejarah tersebut haruslah tetap kita gali dan pelajari. Serta lebih baik bila kita mampu memaknai suatu gerakan tak hanya karena apa yang mereka lakukan, tapi juga apa alasan di baliknya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here