Home Berita SEMINAR DAN WORKSHOP : PENTINGNYA KEBEBASAN AKADEMIK DI INDONESIA

SEMINAR DAN WORKSHOP : PENTINGNYA KEBEBASAN AKADEMIK DI INDONESIA

98
0
SHARE

ManifesT-Malang (4/9), Pada siang ini telah berlangsung seminar dan workshop yang berlokasi di Gedung A Lantai 6 Ruang Auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) dengan mengangkat tema “Kebebasan Akademik dan Tantangannya di Era Pembangunanisme dan Neokonservativisme”. Kegiatan tersebut  telah dimulai sekitar pukul 9.30 WIB dengan diikuti oleh ratusan mahasiswa FH, serta dihadiri pula oleh enam pemateri, para aktivis, dan beberapa dosen FH UB. Adapun pemateri  pada seminar dan workshop tersebut yaitu Dr. Herlambang P.Wiratraman, S.H., M.A., M. Choirul Anam, Asfinawati, S.H., Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M., serta A.A.A. Nanda Saraswati, S.H., M.H.

Acara ini membahas tentang kebebasan akademik yang dikaitkan dengan berbagai hal. Kebebasan akademik ini sejatinya perlu diperjuangkan karena merupakan hak seseorang dalam berwarga negara. Pelaksanaan acara ini berlangsung dengan hikmat dan dimulai dengan sambutan, serta pembukaan acara oleh Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M selaku perwakilan dari FH UB, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian vandel ke masing-masing pemateri.

“Nilai dasar dari kebebasan akademik yaitu kebebasan itu penting untuk memilih apa yang dipelajari dan diperbuat masyarakat,  untuk menikmati hak asasi manusia, serta sebagai elemen dasar hak asasi manusia,” kata Muktiono, S.H., M.Phil selaku moderator dalam seminar hari ini.

Setelah penyampaian dari maksud tema tersebut, acara dilanjutkan dengan materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. selaku Peneliti Ahli Penghitungan Kerugian Ekologi, Institut Pertanian Bogor.  Dalam materi pertama ini dijelaskan mengenai peranan saksi ahli lingkungan hidup dan sumber daya alam dan masa depan kebebasan akademik di Indonesia. Dalam materi pertama ini dibahas terkait wilayah hutan mulai dari tahun 1950 hingga peran saksi ahli lingkungan hidup. Pada kesempatan tersebut diperlihatkan pula gambaran kondisi atau porsi hutan  yang ada di Indonesia. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa keadaan hutan semakin sempit dan mengalami kerusakan yang besar, bahkan dimulai sejak tahun 2000. Hal tersebut ditandai dengan munculnya Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Oleh karena itu, penyebab utama adanya perusakan hutan ialah pada pihak yang memberikan izin adanya HPH.

Dengan adanya pemberian izin ini, maka mulailah terjadi kesenjangan sosial ekonomi, gangguan penerbangan, kerugian lintas negara dan ekosistem, kerugian lingkungan dan budaya, serta kerugian negara dan satwa liar. Oleh sebab itu, kebebasan akademik harus lebih diperjuangkan, bukan hanya dari generasi sekarang saja, namun dari berbagai kalangan yang harus bisa memperjuangkannya. Sehingga, generasi sekarang bisa mencontoh dan berani memperjuangkan dan menuangkan kebebasan akademik agar masyarakat bisa lebih kritis dalam membuat keputusan dan mampu menghadapi segala tantangan zaman. Dalam menghadapi kerugian-kerugian yang telah disebutkan di atas, maka peran saksi ahli sangat diperlukan jika tidak didapatkannya bukti. Tugas dari saksi ahli salah satunya yaitu untuk menjelaskan masalah di tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan lainnya. Apabila tidak ditemukan bukti yang kuat, serta menjelaskan beberapa identifikasi dampak kerusakan yang harus disampaikan seperti besaran dampak, siapa yang terkena dampak, lamanya dampak serta kepemilikan.

Materi kedua dalam acara ini disampaikan oleh A.A.A. Nanda Saraswati, S.H., M.H. selaku Peneliti Hukum HAM Internasional FH UB. Materi yang disampaikan yaitu mengenai pengaturan dan perlindungan kebebasan akademik tidak diimbangi dengan perhatian publik (baik di level nasional maupun internasional. ”Ketidakseimbangan dalam hal perhatian publik ini ditandai dengan jarangnya agenda-agenda Internasional membahas masalah kebebasan akademik,” jelas perempuan yang juga berprofesi sebagai dosen FH UB ini. Dalam praktek di lapangan, kebebasan akademik memiliki tipe-tipe pembatasan, yaitu pembatasan terhadap institusi perguruan tinggi, pembatasan terhadap pelaksanaan akademik dan kebebasan berekspresi,  pembatasan terhadap mahasiswa ,serta pembatasan mengurangi fungsi universitas mencapai tujuannya.

Selanjutnya, materi ketiga disampaikan oleh Dr. Herlambang P.Wiratraman, S.H., M.A. selaku Ketua Human Rights Law Studies (HRLS) Universitas Airlangga mengenai pers mahasiswa (persma), antara kebebasan pers dan akademik. Kebebasan akademik pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28, 28C, 28E, 28F UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Aturan Internal Kampus.

“Ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu kebebasan akademik untuk mahasiswa, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan untuk dosen. Namun, dalam UU Sisdiknas tidak melindungi kebebasan akademik untuk mahasiswa yang mecampuri bukan ilmunya,” terangnya. Oleh karena itu, kebebasan pers sangat diperlukan agar mahasiwa dapat lebih kritis. Apabila kebebasan akademik harus dilindungi, maka kebebasan pers pun harus dilindungi. Hal tersebut harus dilakukan karena adanya suatu pembatasan-pembatasan dan tekanan terhadap kebebasan khususnya kebebasan akademik seperti pelarangan buku, pelarangan atau sanksi atas metode mengajar, serta tidak memberikan “izin”. Bahkan terjadi pula pembubaran paksa diskusi dan forum ilmiah.

Materi-materi selanjutnya disampaikan oleh Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M. selaku Peneliti Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Universitas Jenderal Soedirman dan M.Choirul Anam selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Asfinawati, S.H. selaku Ketua  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Acara ini diakhiri dengan tanya jawab dengan para audien. Diharapkan dengan diselenggarakan acara ini dapat menambah kesadaran kita untuk memperjuangkan kebebasan akademik dan dapat menghadapi tantangannya di era pembangunanisme dan neokonservativisme, sehingga masyarakat mampu lebih kritis dalam berbagai tindakannya. Oleh karena itu, kebebasan akademik penting bagi Indonesia. (rnd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here