Home Opini DEMI KEDAULATAN RAKYAT YANG TERTINGGI, BAGAIMANA SOLUSI?

DEMI KEDAULATAN RAKYAT YANG TERTINGGI, BAGAIMANA SOLUSI?

202
0
SHARE

Oleh: Ericha Putri Ramadhani

Jagat dunia maya sejak Senin (23/9) kemarin didominasi oleh pemberitaan aksi oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus untuk menolak sejumlah RUU yang dianggap bermasalah. Entah di Instagram, Twitter, hingga Facebook akan banyak kita jumpai unggahan yang menggambarkan aksi dengan memviralkan tagar #REFORMASIDIKORUPSI ini. Aksi yang dilakukan secara serentak oleh ribuan mahasiswa ini memiliki kesamaan poin tuntutan yang secara tegas menolak beberapa RUU yang dianggap cacat, baik prosedural maupun substansial.

Bagi saya-anak muda dengan keaktifan bersosial media yang cukup tinggi-viralnya keberlangsungan aksi ini jelas menarik perhatian. Namun, tetap saja perhatian terbesar yang saya berikan dalam sebulan terakhir adalah ironi yang disuguhkan oleh elite negeri ini. Sebagai negara yang konon kabarnya mengagung-agungkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, malah rajin sekali menggodok RUU yang jelas-jelas tak memenuhi unsur kepentingan rakyat. Bagaimana tidak bila pasal-pasal yang akan diundangkan ini kontradiktif dengan idealisme rakyat atas suatu negara yang demokratis? Contohnya revisi UU KPK yang dicurigai mengusung kepentingan sejumlah golongan yang berupaya mendelegitimasi KPK di tengah daruratnya kasus korupsi dan upaya mengesahkan Rancangan KUHP yang jelas-jelas memuat beberapa pasal yang mengkhianati semangat dekolonisasi hukum pidana Indonesia.

Proses pembahasan undang-undang yang menarik perhatian-lebih kepada prihatin-saya adalah pembahasan revisi UU KPK. Revisian ini jelas tidak tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas atau bahkan dalam daftar Prolegnas Kumulatif Terbuka.  Dengan diketoknya palu pengesahan revisi UU KPK yang dilakukan oleh anggota DPR dalam waktu 20 hari menjelang pergantian periode ini menimbulkan pertanyaan, mengapa seterburu-buru itu? Urgensi apa yang membenarkan logika pengebutan ini?

Revisi ini dengan ajaibnya menyalip pengesahan 55 RUU yang termasuk dalam Prolegnas Prioritas yang seyogyanya harus diproritaskan pembahasannya oleh DPR dan Presiden. Bahkan dalam daftar RUU Prolegnas Kumulatif Terbuka pun mustahil kita temukan redaksional judul ‘RUU KPK’ di dalamnya. Hal ini mencerminkan bahwa tidak ada satu pun ‘keadaan tertentu’ yang menjadi alasan baik bagi DPR mau Presiden untuk mengajukan draf, membahas, lalu mengesahkannya dengan sangat kilat.

Pertanyaannya kemudian adalah urgensi apa yang mendasari pengesahan ini? Kepentingan mana yang dibawa dalam pembahasan? Kepentingan rakyat? Atau kepentingan nafsu binatang para tikus?

Berbicara mengenai kepentingan rakyat, Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat dengan model demokrasi perwakilan. Sayangnya makin hari makin terjadi penggerusan makna dari istilah ‘wakil rakyat’. Parlemen tidak lagi dapat disebut sebagai rumah bagi aspirasi dan kepentingan rakyat. Dewasa ini, kondisi di parlemen tak ubahnya dikuasai pertarungan kepentingan politik semata. Tak heran bila muncul kecurigaan rakayat terkait proses pembahasan RUU cacat nalar ini ditunggangi kepentingan para elite partai politik. RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Data Pribadi, hingga RUU Masyarakat Hukum Adat yang memiliki tendensi pro-rakyat justru tak tersentuh.

Tuntutan akan ketidakbecusan kinerja DPR yang dilakukan ribuan mahasiswa di berbagai daerah ini beberapa berujung pada pemberian mosi tidak percaya pada DPR. Tetapi kiranya hal ini hanya akan menjadi bahan tertawaan para dewan di sana mengingat negara kita tidak mengenal pemberian mosi tidak percaya pada legislatif. Meskipun legislatif diberikan mandat oleh rakyat, hak pilih rakyat tak dibarengi dengan hak pencabutan mandat pula. Celakanya, hak mencabut mandat DPR justru berada di tangan partai politik melalui mekanisme recall atau hak untuk memanggil kembali untuk meminta pertanggungjawaban. Hal ini menegaskan bahwa anggota DPR tak lebih dari sekadar petugas fraksi saja.

Bila negara ini konsisten dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, seharusnya hak ini berada di tangan rakyat pula sebagai konstituen. Mekanisme reses yang saat ini menjadi satu-satunya bentuk pertanggungjawaban DPR kepada pemilihnya tak menjamin suara mereka akan dibawa kembali ke dalam sidang-sidang parlemen. Idealnya, partai politik merupakan kendaraan ketika pemilihan legislatif saja, tak boleh lebih dari itu. Hal ini karena keterpilihan anggota legislatif ditentukan oleh suara yang diberikan konstituennya. Hak recall ini rawan dimanfaatkan oleh partai politik untuk menyingkirkan anggota dewan yang kritis dan memperjuangkan suara rakyat, namun tak sejalan dengan suara fraksi. Bila ini yang terjadi, maka mekanisme pencabutan mandat dan penggantian anggota akan murni didominasi faktor like dan dislike partai saja pada sejumlah anggota yang dianggap sebagai ancaman fraksi.

Berbeda halnya bila hak ini dipegang oleh rakyat, di mana rakyat bisa me-recall anggota DPR yang dianggap telah menyimpangi janji kampanyenya. Dengan adanya kontrol rakyat yang ketat akan memperkecil kemungkinan penyimpangan bagi anggota DPR. Mekanisme recall yang dilakukan rakyat juga bisa menjadi upaya meminta penjelasan bagi rakyat terhadap kebijakan wakilnya. Hal ini sejalan dengan pesan Bung Hatta dalam pamflet politik “Ke Arah Indonesia Merdeka” yang menyatakan bahwa Republik haruslah bersendi kepada pemerintahan rakyat yang dilakukan dengan perantara wakil-wakil rakyat yang senantiasa takluk pada kemauan rakyat.

Karenanya, menurut saya jelas bahwa hak recall wajib dikembalikan kepada rakyat. Hal ini untuk mengantisipasi pembuatan kebijakan yang cacat nalar dan tak pro-rakyat, sehingga rakyat bisa meminta pertanggungjawaban kebijakan yang dianggap tak bijak itu. Selain itu, mekanisme ini sebagai upaya pengukuhan kembali agar suara rakyat memiliki andil dalam berbagai kebijakan di negeri ini. Sehingga rakyat tak melulu harus berdemo dan berhadapan dengan aparat keamanan untuk membawa suaranya memasuki gedung parlemen. Atau yang lebih buruk, rakyat hanya berharap pada efektivitas reses yang selama ini terbukti tak cukup efektif menembus forum sidang legislatif.

Adagium “Vox Populi, Vox Dei” yang berarti “Suara Rakyat, Suara Tuhan” harusnya sanggup dimaknai sejalan dengan napas kedaulatan rakyat sebagaimana titah konstitusi. Bukan justru ditafsirkan sebaliknya, yaitu siapa saja yang berhasil memenangkan suara mayoritas rakyat dan menjadi wakilnya akan otomatis menjadi wakil Tuhan. Lalu rakyat yang telah dimenangkan hatinya saat pemilu ini dikemakan? Akankah mereka justru dikalahkan kehendaknya untuk menuruti kehendak sang wakil Tuhan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here