Home Riset Jurnalisme Presisi : Menelisik isu (R) UU KPK dan RKUHP

Jurnalisme Presisi : Menelisik isu (R) UU KPK dan RKUHP

344
0
SHARE

     Bulan September selalu saja menjadi bulan yang menarik dibandingkan dengan bulan yang lain. Hal ini dikarenakan tak sedikit peristiwa yang bersifat historik dan momentual terjadi di September. Contohnya peristiwa yang melibatkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa G30S/PKI, kerusuhan yang mengakibatkan korban tewas di Tanjung Priok atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok 1984, hancurnya Gedung World Trade Center di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan tragedi meninggalnya sosok aktivis HAM yaitu Munir pada tanggal 7 September 2004. Dari rangkaian peristiwa tersebut menghasilkan suatu hipotesa bahwa September adalah bulan atau waktu yang pantasbagi terciptanya suatu peristiwa yang penuh tragedi.

        Cukup naif apabila mengambil kesimpulan bahwa September adalah bulan yang penuh tragedi apabila hanya berangkat dari stigma yang berdasarkan pemahaman adanya  hipotesa yang belum diklarifikasi dengan fakta atau bukti petunjuk lainnya. Saat ini, tepatnya pada September 2019, negara Indonesia sedang disibukkan dengan berbagai macam peristiwa atau isu terkini. Mulai dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, isu pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), hingga wacana pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Diantara tiga hal yang telah dipaparkan, dua diantaranya sedang dibahas secara masif oleh media massa saat ini, yaitu tentang Revisi UU KPK dan wacana pengesahan RKUHP. Adanya asumsi masyarakat bahwa revisi UU KPK adalah upaya pemerintah untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadikan masyarakat geram dan beramai-ramai membuat tagar #RIPKPK sebagai bentuk simpatinya kepada KPK. Tidak hanya itu, RKUHP yang hendak disahkan menjadi undang-undang menuai protes dari masyarakat, terutama mahasiswa, karena materi muatan RKUHP tersebut berisi pasal-pasal yang dirasa akan mengancam hak-hak setiap orang dan mematikan demokrasi di Indonesia.

KPK

       Korupsi menurut Jeremy Pope adalah tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, ada cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi yaitu dengan cara: 1) Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan sanak keluarga; 2)  korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya; 3) uang komisi bagi kontrak pemerintah (dan sub-kontrak jasa konsultan); dan yang terakhir 4) dengan cara berbagai ragam atau bentuk penggelapan.

        Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK hadir sebagai badan independen untuk memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia. Ketentuan formil terkait tipikor ini dirasa penting sebagai dasar untuk kemudian penyidik maupun penyelidik KPK menangani suatu perkara tipikor dan dasar untuk melakukan penyidikan maupun penyelidikan. Dilansir pada hasil rekapitulasi tipikor oleh KPK, bahwa di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tipikor dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

        KPK sebagai badan independen memang seharusnya tidak boleh diintervensi oleh pihak lain, karena akan mencoreng integritas KPK sebagai komisi yang menganani perkara tipikor. Pada awal September ini, masyarakat dihebohkan oleh tindakan pemerintah yang akan merevisi UU KPK. Tidak hanya masyarakat, hal ini pula yang membuat mahasiswa dari berbagai kota turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

       Untuk dapat memahami latar belakang diusulkannya revisi UU KPK, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No.012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK yang terkait dengan keberadaan dan posisi pengadilan tipikor dalam UU KPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum terhitung tiga tahun sejak Putusan MK ini diucapkan (2009). Dengan adanya Putusan MK itu,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kendatipun demikian, MK kembali mengeluarkan putusan MK No.133/PUU-VII/2009 yang secara garis besar menyatakan bahwa pada Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK kembali bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai terntentu. Tidak berhenti sampai disitu, MK juga mengeluarkan Putusan MK No.5/PUU-IX/2011 yang memutuskan bahwa Pasal 34 UU KPK tentang masa jabatan pimpinan KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa itu adalah pimpinan KPK.

       Praktik penegakan hukum di bidang tipikor memang seringkali menimbulkan permasalahan hukum, hal inilah yang menjadikan tindakan pemerintah untuk merevisi UU KPK dengan menimbang beberapa putusan MK yang telah disampaikan sebelumnya. Walaupun demikian, tindakan revisi UU KPK ini dirasa aneh karena pembahasan atas revisi UU KPK sebelumnya tidak masuk pada Progam Legislasi Nasional (Prolegnas). Ditambah, naskah akademik tentang revisi UU KPK ini justru lebih membahas mengenai kewenangan KPK yang melampaui norma umum serta penghormatan hak-hak tersangka yang terpaparkan pada poin rekomendasi (sekitar halaman 66 – 68).

       Revisi UU KPK memang menuai kontroversi apabila memperhatikan beleid yang direvisi dan prosedur pembahasannya dinilai tidak melibatkan pihak yang berkepentingan. Berikut merupakan poin-poin yang dirasa kontroversial dan menjadi polemik di kalangan masyarakat:

  1. Pimpinan KPK tidak lagi menyandang status sebagai penyidik dan penuntut umum, padahal sebelumnya pada Pasal 3 dan Pasal 21 UU KPK menjelaskan bahwa komisioner KPK terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang seluruhnya memiliki wewenang sebagai penyidik dan penuntut umum.
  2. KPK berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana yang diatur pada pasal 40 ayat 1 yang mengatur tentang kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 untuk perkara yang mangkrak 2 tahun. Penerbitan SP3 ini mengacu pasal 109 KUHAP yang menjelaskan penghentian penyidikan dilakukan jika tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Hal ini tentunya dalam kasus-kasus seperti BLBI, Century, E-KTP, Hambalang dan lain sebagainya berpotensi didesak untuk dikeluarkannya SP3.
  3. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa status pegawai KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tentunya akan menghilangkan independensi KPK dan melemahkan posisi KPK sebagai badan yang melakukan pemberantasan korupsi karena seluruh pertanggungjawaban ada di bawah pemerintah karena statusnya sebagai pegawai negeri.
  4. Adanya dewan pengawas yang dipilih oleh DPR sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 bahwa dewan pengawas dibentuk dan dipilih oleh DPR. Dengan adanya dewan pengawas yang bentuk oleh DPR, KPK berpendapat bahwa keberadaan dewan pengawas justru memperpanjang deretan birokrasi dalam artian tidak terciptanya efektivitas dalam lingkungan kerja KPK.
  5. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 12B ayat (1) bahwa prosedur penyadapan yang akan dilakukan oleh KPK perlu izin dari dewan pengawas. Penyadapan ini dapat dilakukan hanya rentang waktu tiga bulan sebelumnya dan diperpanjang tiga bulan mendatang. Hal ini justru memeberikan celah untuk melakukan modus Operandi dimana penyadapan justru semakin sulit dan dikhawatirkan dalam penanganan kasus akan ada intervesi dari dewan pengawas.

RKUHP

      Beberapa poin tersebut yang menjadikan asumsi di kalangan masyarakat bahwa adanya upaya pemerintah yang akan melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya tentang revisi UU KPK, wacananya pemerintah juga hendak mengesahkan RKUHP. Lantas, kenapa atau ada apa dengan KUHP yang terdahulu? mengapa pemerintah hendak mengesahkan RKUHP?

        Perkembangan dan sejarah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, sudah sekitar 101 tahun KUHP telah berlaku di Indonesia. Dalam Buku Ajar Hukum Pidana yang ditulis oleh Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S, menjelaskan bahwa KUHP adalah induk kodifikasi peraturan hukum pidana positif kerajaan Hindia Belanda. Bernama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, adalah sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit), yang berlaku di Belanda pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan di Indonesia (saat itu bernama Hindia Belanda) sejak tanggal 1 Januari 1918.

         Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht yaitu KUHP Belanda yang dibuat tahun 1881 dan diberlakukan di Belanda pada tahun 1886. Jika diruntut ke belakang, KUHP Belanda adalah KUHP warisan dari Perancis, karena pada tahun 1811, Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana Perancis) saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Tetapi sejak 1813 Perancis meninggalkan Belanda dan Belanda akhirnya memberlakukan Wetboek van Strafrecht untuk menggantikan Code Penal Perancis. Perkembangan pemberlakuan KUHP di Indonesia saat Belanda menduduki Hindia Belanda, dalam hal ini Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, adalah KUHP Belanda yang diterapkan atas dasar asas konkordasi (penyesuaian) di negara jajahan pemerintah kolonial Belanda dan diberlakukan di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Januari 1918.

         Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menjelaskan bahwa nama Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi hukum pidana materiil di Indonesia. Di samping itu, UU ini juga masih memiliki masalah terkait “dualisme hukum”, yaitu ketika Belanda melakukan agresi militer dan membawa hukum pidana Belanda di area pendudukan. Maka pada tahun 1958 dikeluarkan UU Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam KUHP, terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku pertama yang membahas tentang “ketentuan-ketentuan umum” (Pasal 1 – Pasal 103), Buku kedua yang membahas tentang “kejahatan” (Pasal 104 – Pasal 488), dan Buku ketiga yang membahas tentang “Pelanggaran” (Pasal 489 – Pasal 569).

         Perlu kita ketahui aturan dalam KUHP sebenarnya sudah pernah ada upaya untuk di rekodefikasi, yaitu digelarnya acara Seminar Hukum Nasional I yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 1963  Dalam acara tersebut salah satunya membahas tentang Rancangan KUHP (RKUHP). Pemerintah merespon hasil seminar di Semarang dengan membentuk sebuah tim perumus RKUHP.  Pada tahun 1964 terbentuk tim perumus RKUHP  yang diketuai pakar hukum Universitas Diponegoro, Prof. Soedarto. Dalam tim perumus RKUHP beranggotakan  sejumlah pakar hukum terkemuka Indonesia. Seperti, Prof. Roeslan Saleh (Universitas Gajah Mada), Prof. Moeljanto, Prof. Satochid Kartanegara,  Prof Oemar Seno Adji (pakar hukum Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung), juga J.E. Sahetapy dari Universitas Airlangga. Beberapa tahun kemudian anggota tim ditambah antara lain dengan melibatkan  Prof. Mardjono Reksodiputro, Karlinah Soebroto, Andi Hamzah, Muladi, Barda Nawawi, Bagir Manan. Soedarto memimpin tim hingga ia wafat pada 1986 dan kemudian digantikan Roeslan Saleh. Tim perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda, menghilangkan “Buku III,” dan membuat penjelasan setiap pasal. Soedarto juga meminta pandangan dua pakar hukum Belanda untuk memberi masukan RKUHP. Keduanya, yaitu Prof. D. Schaffmeister dari Universitas Leiden dan Prof. N. Keijzer dari Universitas Leiden.

         Pada 1986 penyusunan  Buku ke I yang membahas tentang “ketentuan-ketentuan umum” dan Buku ke II yang membahas tentang “kejahatan”. Saat Menteri Ismail Saleh menjadi Menteri Kehakiman, ia meminta tim untuk segera menyelesaikan penyusunan RKUHP ini. Ismail dan Sunarjati Hartono yang menjabat sebagai Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diminta untuk terus mengawal penyusunan RKUHP tersebut. Akhirnya pada 1993 Ketua Tim, Mardjono Reksodiputro, menyerahkan naskah lengkap RKUHP kepada Ismail Saleh di kantornya. Mardjono menjadi ketua tim sejak 1987 hingga 1993. Ketika Ismail lengser dan digantikan Oetojo Oesman, praktis tidak ada kemajuan dalam pembuatan RKUHP itu. Bisa disebut, hampir selama lima tahun  RKUHP ini hanya diam di dalam Kementerian Kehakiman. RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan lagi ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman. Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara.  RKUHP ini juga pernah diberikan ke DPR. Baru pada 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP.

         Pada 5 Juni 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden  berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP. DPR dan Pemerintah sepakat merampungkan pembahasan itu dalam tempo dua tahun yaitu sampai akhir 2017. Dengan  perjalanan RKUHP yang panjang ini, jika RKUHP yang terdiri sekitar 780 pasal itu akan disahkan pada tanggal 24 September 2019 (yang akhirnya ditunda oleh Presiden Jokowi untuk dibahas lagi pada masa jabatan DPR baru, 2019-2024). Maka berarti inilah RUU yang terbilang paling lama pembuatannya dalam sejarah bangsa Indonesia. Jika dihitung mulai dari Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963 maka memakan waktu sekitar 56 tahun. Substansi RKUHP yang ada saat ini sebagian masih mengacu hasil seminar tersebut diantaranya menambahkan ataupun perluasan delik-delik (tindak pidana) kejahatan keamanan negara (kejahatan ideologi); delik ekonomi; hukum adat (living law); dan delik kesusilaan. Beberapa tahun terakhir diadopsi pula delik korupsi; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden); contempt of court; kualifikasi delik penghinaan; dan beberapa delik yang selama ini tersebar di luar KUHP.

        Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menjelaskan bahwa, RKUHP yang seharusnya menjauhkan dari sifat kolonial, tetapi justru menghidupkannya kembali. Dalam RKUHP terbaru yang dirilis oleh DPR pada bulan September 2019 ini, menjadikan pasal-pasal kolonial dan karet dihidupkan lagi . Seperti contoh Pasal 218 dan 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden yang dapat diancam dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan penjara dan Pasal 240 dan 241 yaitu terkait Penghinaan Pemerintah yang dapat diancam 3 tahun pidana penjara. Dalam pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah menimbulkan sifat anti-demokrasi dan anti-kritik karena pasal-pasal tersebut bisa disalahgunakan untuk menangkapi para aktivis atau orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan.

        Selain itu juga ada pasal-pasal seperti perluasan pasal perzinaan yang dinilai bahwa, “negara mengurusi urusan privasi masyarakat”. Seperti yang diutarakan oleh Muhammad Isnur, Ketua Advokasi YLBHI, menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “Pasal Zina dalam Rancangan KUHP Bermasalah, Tak Jelas Arah”. Ia menjelaskan bahwa, “Penerjemahan overspeel sebagai “zina” akan menjadi kurang tepat, karena bukan hanya mengandung hubungan persetubuhan bagi yang sudah menikah saja (adultery), tapi juga bagi yang orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan itu belum terikat perkawinan dengan orang lain (fornication). Padahal fornication adalah penerjemahan dari ontuch,  bukan overspell sebagaimana tertulis dalam KUHP berbahasa Belanda.  Kata zina yang memiliki konteks berbeda di Indonesia menjadi berbeda arah dengan overspell dalam bahasa Belanda aslinya. Akibat ini akan sangat panjang, dimana akan ada multitafsir, perbedaan, bersifat karet  dalam penerapan, dan lainnya. Padahal salah satu asas hukum pidana adalah lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Semuanya harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir.”

          Hal senada juga dijelaskan oleh Akademisi Hukum Pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, yang menilai perluasan ketentuan pasal perzinaan dalam RKUHP justru berpotensi disalahgunakan. Menurut Agustinus, tak menutup kemungkinan perluasan pasal zina memunculkan tindakan kejahatan lain, yakni pemerasan. “Apa yang akan terjadi (jika perluasan pasal zina disahkan)? Pemerasan. Ini ekses negatif yang kemungkinan bisa terjadi dan ini yang harus diantisipasi.”

        Pasal makar juga bermasalah menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Definisi makar dalam RKUHP dianggap belum merujuk pada makna istilahnya. Menurut catatan aliansi, definisi makar berdasar dari asal kata “Aanslag” yang berarti serangan. Sedangkan bunyi Pasal 167 dalam draf RKUHP, “Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.” Definisi itu dinilai bisa menjadi pasal karet. Sehingga keberadaan pasal makar dianggap masih problematik juga membuka celah pemberangusan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Isu Pengalihan (?)

        Lahirnya RKUHP dan UU KPK melahirkan pergolakan yang mengakibatkan memanasnya stabilitas politik serta perekonomian nasional. Pergolakan ini disusul dengan penolakan secara besar-besaran yang tidak hanya dilakukan oleh gerakan mahasiswa saja melainkan gerakan rakyat terhadap RKUHP dan UU KPK yang dianggap bermuatan politis serta multitafsir. Muatan di dalam kedua rancangan maupun UU tersebut memang melahirkan banyak perdebatan di tengah rakyat Indonesia, seperti UU KPK yang dianggap mengandung unsur pelemahan terhadap Lembaga KPK. Tercatat demonstrasi dalam skala besar terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Malang, Surabaya, Medan, Kendari, dan berbagai daerah lainnya. Demonstrasi di berbagai wilayah tersebut melahirkan harapan baru mengenai bangkitnya gerakan mahasiswa seperti pada tahun 1998 lalu.

      Gerakan mahasiswa saat ini memang tidak hanya menyoroti keberadaan RKUHP dan UU KPK melainkan RUU lainnya seperti, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan Minerba, dan RUU Ketenagakerjaan. Daftar RUU tersebut dianggap mengandung muatan-muatan yang kontroversial sehingga ditolak secara masif oleh gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Dewasa ini, status quo mengenai permasalahan yang terjadi tidak hanya mengenai rancangan mengenai UU yang akan disahkan, melainkan permasalahan sosial yang terjadi di berbagai Indonesia pula. Seperti permasalahan kasus HAM di Papua yang mulai tenggelam dari konteslasi media mainstream nasional dan masalah kebakaran hutan yang sangat memprihatinkan di wilayah Sumatera maupun Kalimantan.

                Adanya sorotan mengenai RUU yang akan disahkan melahirkan ketimpangan perhatian terhadap permasalahan skala nasional lainnya. Apabila kita menelisik dan mengkaji secara kritis, maka banyak permasalahan dalam status quo saat ini yang memang dikesampingkan dari sorotan publik. Seharusnya melalui media mainstream, permasalahan sosial di berbagai daerah mendapatkan perhatian yang sama dengan permasalahan RUU yang saat ini mendapat perhatian lebih besar ketimbang isu permasalahan sosial lainnya. Buruknya dari ketimpangan perhatian terhadap isu nasional lainnya akan melahirkan perbedaan prioritas dalam usaha menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di daerah. Salah satu contoh nyata akibat dari ketimpangan perhatian adalah permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Seolah-olah pelanggaran yang terjadi di Papua tertutupi dengan isu RUU yang kemudian mengalihkan perhatian terhadap kondisi Papua saat ini. Mengingat bahwa pelanggaran HAM bukanlah permasalahan ringan yang dapat diselesaikan dengan kata maaf sehingga perhatian terhadap permasalahan tersebut memang sangatlah dibutuhkan. Pentingnya sorotan terhadap suatu isu yang berkembang akan berdampak pada terdorongnya usaha penanganan maupun pengusutan terhadap isu-isu yang menjadi sorotan. Kasus pelanggaran HAM di Papua yang seharusnya mendapat sorotan beberapa waktu belakangan ini adalah permasalahan represifitas aparat yang menyebabkan kerusuhan yang terjadi di Wamena dan mengakibatkan 32 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Persoalan di Papua memang tidak mendapatkan perhatian khusus dari media nasional serta gerakan mahasiswa yang saat ini lebih fokus terhadap isu RUU bermasalah serta UU KPK.

           Permasalahan yang tidak mendapat sorotan khusus lainnya adalah kebakaran hutan dan lahan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban akibat efek dari asap kebakaran yang dihasilkan. Tercatat menurut Kompas, hampir satu juta orang mengidap infeksi saluran pernapasan akut akibat kualitas udara yang buruk karena asap kebakaran yang meliputi sebagian wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Permasalahan tersebut tentu berdampak pada sektor yang sangat luas seperti ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Daerah yang terkena dampak dari kebakaran hutan bukan hanya daerah terjadinya kebakaran hutan, melainkan daerah yang berdekatan dengan terjadinya kebakaran hutan. Kota Medan merupakan salah satu kota yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau.

             Kedua masalah diatas hanyalah sebagian masalah kecil dari polemik yang melanda Indonesia. Pengalihan isu dari banyaknya permasalahan sosial di berbagai bidang oleh RKUHP dan UU KPK serta RUU lainnya boleh saja menjadi asumsi yang seharusnya dapat menjadi perenungan bersama atas permasalahan negara yang tidak hanya terjadi dalam RUU dan UU. Nyatanya banyak masalah sosial yang kemudian diabaikan dari perhatian publik. Seolah permasalahan negara saat ini hanya berputar pada RKUHP, UU KPK, dan beberapa RUU lainnya. Perhatian yang khusus pada permasalahan tersebut pada akhirnya mengenyampingkan permasalahan lainnya, sehingga seolah-olah sedang ada pengalihan isu terhadap masalah lain yang belum dapat ditangani oleh pemerintah.

             Fakta yang menarik terkait pengalihan isu terjadi tidak hanya dalam permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini melainkan pada rancangan peraturan perundang-undangan yang secara “siluman” disahkan diam-diam. Ada beberapa RUU yang disahkan secara kilat dan diam-diam yang substansinya pun tidak kalah kontroversial. Seperti UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) mengenai pimpinan MPR berjumlah sepuluh orang dan UU UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU P3) yang substansinya sangat riskan di politisasi. Dalam UU P3 terbaru mengatur bahwa suatu produk RUU yang tidak selesai dalam jangka waktu satu periode selanjutnya akan diwarisi pada periode selanjutnya, serta tidak perlu masuk ke dalam tahap perencanaan lagi melainkan langsung masuk ke dalam tahap pembahasan di DPR.

          Bila ditelaah lebih mendalam, rancangan yang ditunda dalam periode ini menurut hukumnya akan dapat diwariskan ke periode selanjutnya tanpa melalui perencaan sehingga langsung masuk kedalam tahap pembahasan oleh DPR. Menjadi sangat riskan kemudian ketika penundaan ataupun tidak selesainya RUU pada masa periode ini akan dilanjutkan ke dalam periode selanjutnya dengan praktis tanpa pembahasan sehingga sebenarnya hanyalah permainan waktu saja ketika ditunda pada masa periode ini, namun ke depannya akan lebih praktis untuk disahkan secara kilat. Belum lagi adanya UU Pesantren yang baru disahkan pun mengandung substansi kontroversial, seperti pembelajaran pendidikan pesantren sesuai dengan “kitab kuning,” sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan golongan Islam Muhammadiyah dan golongan Islam lainnya. UU Pesantren ini dinilai berat sebelah kepada salah satu golongan Islam saja sehingga yang tercipta adalah UU yang tidak fleksibel kepada semua golongan.

         Tentu masih dimungkinkan adanya UU yang disahkan nantinya secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan dan perhatian secara inklusif berskala nasional. Memang masih ada beberapa RUU yang kemudian bermasalah dalam lembaga legislatif, sehingga terkesan adanya pengalihan serta penutupan terhadap isu lainnya dengan memanasnya konteslasi politik nasional. Sebab adanya perhatian lebih kepada beberapa isu nasional, muncul asumsi untuk melakukan pengalihan isu dan menutupi beragam isu lainnya yang terbilang juga sama-sama memiliki urgensi untuk didahulukan. Dengan perhatian lebih kepada suatu RUU, maka RUU lainnya seperti yang telah disahkan di atas menjadi tidak terendus dan tiba-tiba saja disahkan oleh DPR.

           Pengalihan isu oleh lembaga-lembaga terkait terhadap permasalahan lainnya memang menjadi sorotan yang amat menarik karena banyak fakta di lapangan yang mengindikasikan mengarah pada pengalihan isu di tingkat nasional. Bisa saja pengalihan isu dilakukan terhadap masalah-masalah yang memiliki urgensi penting dan gagal diselesaikan pemerintah atau masalah politis lainnya yang cenderung menguntungkan kepentingan politik beberapa golongan. Gerakan mahasiswa yang saat ini sedang menggebu-gebu pun seharusnya dapat memantik perhatian nasional dengan tidak berfokus pada satu atau dua isu besar melainkan turut menyoroti ragam isu di seluruh wilayah di Indonesia untuk mengakomodasi kepentingan rakyat sebagai dorongan pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu daerah yang memiliki urgensi penting. Jangan sampai gerakan mahasiswa dijadikan seolah-olah permainan dalam mengalihkan isu politik nasional serta masalah HAM di daerah agar tidak mendapatkan sorotan publik secara khusus. Gerakan mahasiswa yang juga merupakan gerakan rakyat seharusnya menjadi jembatan penting antara masyarakat tertindas dengan perhatian kasus di tingkat nasional.

 

Penulis :

Danang yudha O.

Rinalvin achmad W.

Irfan Hilmy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here