Home Opini P2P LENDING SYARIAH MAJUKAN UMKM PRODUSEN PRODUK HALAL

P2P LENDING SYARIAH MAJUKAN UMKM PRODUSEN PRODUK HALAL

37
0
SHARE

Oleh : David Dwi Cahyo Nugroho

UMKM, Sang Pahlawan Ekonomi yang Butuh Modal

Dalam sebuah seminar Fintech Goes to Campus di Universitas Sebelas Maret (UNS)  yang dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bersama Menteri Informasi dan Komunikasi (Menkominfo) Rudiantara (9/3/2019), Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang merupakan perusahaan jasa konsultan internasional menyebutkan sebanyak 74% Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum mendapat akses pembiayaan. Lembaga perbankan yang diharapkan dapat memajukan UMKM secara signifikan, belum dapat merealisasikannya secara optimal. Menurut data yang diperoleh Bank Indonesia dan OJK, bahwa sebanyak 70% dari total hampir 60 juta unit UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan[1].  

Modal usaha memang menjadi unsur penting ketika akan mendirikan dan mengembangkan UMKM, tetapi mendapatkan pinajam modal usaha tidak semudah membalikan telapak tangan. Mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan dirasa cukup sulit, padahal UMKM memiliki kontribusi yang besar dan peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

UMKM pernah menjadi pahlawan ekonomi yang menyelamatkan angka pengangguran dan menjadi pahlawan pembangunan di saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan hampir seluruh sektor ekonomi lumpuh saat itu. Secara keseluruhan UMKM mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja, jauh melampaui usaha besar. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pada tahun 2018 kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,34%, serta penyerapan tenaga kerja 116,73 juta orang atau 97,02% dari total angkatan kerja yang bekerja.

Sulit Mendapat Pembiayaan dari Perbankan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa UMKM sulit mendapat pembiayaan dari lembaga perbankan untuk modal usaha. Saat mengajukan pinjaman bank, banyak pelaku usaha kecil yang merasa prosesnya merepotkan. Prosedur pengajuan pinjaman bank bisa memakan waktu mingguan bahkan bulanan dan memenuhi seluruh persyaratannya tidak selalu mudah. Umumnya, bank mensyaratkan surat-surat usaha atau dokumentasi legal yang tidak dimiliki oleh banyak pemilik usaha informal. Tidak adanya aset tetap yang dijadikan sebagai agunan pendukung dan bank yang sulit mengukur track record UMKM menjadi alasan utama UMKM sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan.

P2P Lending sebagai Alternatif Mendapatkan Modal Usaha di Era Digital

            Salah satu alternatif terbaik UMKM dalam mendapatkan modal usaha adalah dengan menjadi Borrower (Peminjam) di Peer to Peer Lending (P2P lending). P2P lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. P2P lending menghilangkan perantara di tengah proses pertemuan untuk peminjaman dana dengan bantuan teknologi sehingga menjadi lebih efisien dan semua dapat dilakukan dengan cara online. Konsep ini sangat relevan dan menjadi solusi bagi Indonesia yang masih memiliki kendala mengenai akses pinjaman atau pembiayaan terutama terhadap UMKM.

            Berbeda dengan lembaga keuangan formal seperti bank yang memiliki prosedur yang rumit dalam menentukan penerima pinjaman, perusahaan P2P lending dalam menerima calon penerima pinjamannya lebih fleksibel, cepat dan mudah dengan tetap memperhatikan kesehatan penerima pinjaman. Contohnya saja dalam hal agunan, perusahaan P2P lending yang bergerak untuk pembiayaan UMKM menyadari bahwa sebagian besar UMKM tidak memiliki aset tetap untuk dijadikan sebagai agunan sehingga mereka memperbolehkan untuk mengajukan peminjaman tanpa adanya agunan yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. Namun tetap ada perusahaan P2P lending yang mensyaratkan adanya agunan, walaupun begitu agunan yang diminta tidak sekaku lembaga keuangan formal. Di P2P lending, Invoice atau purchase order dapat diterima sebagai sebuah agunan bagi Peminjam.

P2P Lending Syariah

Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia tentunya memiliki permintaan yang besar produk-produk halal atau syariah termasuk dalam produk P2P lending. Ammana, Investree dan Dana Syariah adalah beberapa nama P2P lending Syariah yang cukup terkenal. Pada prinsipnya P2P lending Syariah sama dengan P2P lending konvensional, yaitu mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman, tetapi dalam kinerjanya P2P lending syariah menerapkan dan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Penyaluran modal usaha dengan konsep P2P lending syariah memiliki berbagai berbagai dampak positif sepertidapat meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakat khususnya pelaku usaha, inklusi keuangan mengacu pada jumlah orang yang akan menjadi nasabah maupun pengguna jasa keuangan. Dengan adanya P2P lending pelaku usaha memiliki akses dan layanan penuh mengenai pembiayaan secara tepat waktu, nyaman, informatif, efektif, transparan dan terjangkau biayanya. Melaui sistem keuangan syariah yang menekankan bagi hasil, pelaku UMKM lebih ringan dan leluasa dalam mengelolala pendanaan usaha. Konsep pembiayaan ini juga dapat menjawab masalah tentang tidak meratanya layanan pembiayaan yang ada di Inonesia, karena sebagian besar layanan pembiayaan masih terpusat di pulau jawa.

P2P Lending Syariah dengan Sistem Non-Direct Funding

Sistem non-direct funding yang diterapkan dalam P2P lending Syariah yaitu para pelaku UMKM diwajibkan untuk menjadi bagian/anggota dari para mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar perusahaan P2P lending syariah penyalur pembiayaan, yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM yang akan didanai bersama para lender/pendana melalui skema crowdfunding/pendanaan bersama, melalui aplikasi yang dimiliki P2P lending tersebut. Mitra juga dapat melakukan pembinaan terhadap usaha UMKM apanila telah dinyatakan layak.

Konsep Non-Direct Funding ini sangat bermanfaat bagi UMKM karena selain menerima pembiayaan, mereka mendapat bimbingan dari dari lembaga keuangan yang menjadi mitra perusahaan P2P lending Syariah agar lebih bisa mengembangkan UMKM yang pelaku usaha punya. Dalam mekanismenya mitra keuangan hanya sebagai penyalur dana dari pemberi pinjaman yang diwakilkan persahaan P2P lending Syariah sekaligus sebagai pembina bagi penerima pinjaman. Mitra keuangan dapat berupa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Baitul Maal wa Tamwil atau lembaga keuangan syariah lainnya. P2P lending syariah yang menerapkan konsep ini salah satunya adalah Ammana.id

Majukan UMKM Produsen Produk Halal

            Semua produk baik itu barang mauapun jasa yang dihasilkan oleh UMKM penerima pembiayaan dari P2P lending Syariah harus bersifat halal, karena ini merupakan salah satu prinsip syariah yang terdapat di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang P2P lending.

            Jika P2P lending Syariah dapat berkembang dengan baik dan diikuti UMKM yang terus dibina dalam mengembangkan usahanya sehingga menjadi UMKM yang memiliki kelas tinggi, maka akan semakin banyak produk-produk halal yang diproduksi, sehingga indonesia tidak hanya menjadi konsumen dari produk halal yang dihasilkan negara lain melainkan Indonesia dapat menjadi produsen produk halal bahkan menjadi pusat industri halal dunia.


[1] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4636059/akses-modal-dan-bahan-baku-masih-jadi-tantangan-umkm-ri (diakses 18 November 2019 pukul 11.00 WIB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here