Home Berita Ruang Diskursus Omnibus Law “Harapan Atau Ratapan?”

Ruang Diskursus Omnibus Law “Harapan Atau Ratapan?”

379
0
SHARE

ManifesT-Malang, Kamis sore (13/02) telah dilaksanakan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) bersama BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) yakni diskusi mengenai “OMNIBUS LAW : RUU Cilaka, Harapan atau Ratapan?” Diskusi pada kesempatan ini dilaksanakan di basement FEB UB yang diisi oleh Daniel Alexander Siagian sebagai perwakilan dari Formatera, Ronny Erysa N.P, S.E., M.A sebagai peneliti ekonomi kerakyatan, dan Andy Irfan Junaedi mewakilkan Federasi Kontras. Acara ini dimulai pada pukul 16:00 WIB.

Pada diskusi kali ini dipimpin oleh seorang moderator dari pihak BEM FEB UB dengan urgensi dari 3 sudut pandang yakni segi hukum, ekonomi, dan politik. Pembicara pertama yakni Daniel Alexander Siagian memaparkan omnibus melalui pandangan dari segi hukum. Pemaparan kedua yang disampaikan oleh Ronny Erysa N.P, S.E., M.A mengatakan bahwa menurut asumsinya, “UU tersebut tidak sampai 150 hari akan disahkan selanjutnya menurut beliau bahwa UU tersebut juga telah di setting oleh para penguasa yang berafiliasi dengan para pengusaha.” Kemudian, pembicara ketiga pun mendapatkan kesempatannya untuk menyampaikan pandangannya dari segi politik yakni Andy Irfan Junaedi. “Murah Bayaran, mudah phknya” merupakan konklusi dari pemaparan beliau.

Hingga masuknya sesi tanya jawab, kondisi diskusi sudah berkerumunan dengan massa hingga akhirnya dibuka dengan penanggapan dari salah satu mahasiswa dari segi ketatanegaraan. Namun, itu tidak berlangsung lama dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan oleh panitia. Lanjut, beberapa pertanyaan pun dilontarkan dari berbagai persepektif mahasiswa fakultas lain. Forum diskusi pun dikatakan “hidup” dengan dinamika intelektual dari para mahasiswa. Dinamika forum tersebut terpaksa dihentikan dikarenakan terbatasnya waktu, tetapi dipersilahkan oleh pemateri untuk berdiskusi di luar acara.

Kesimpulan dari Ronny Erysa N.P, S.E., M.A terkait Omnibus Law sendiri, “Kita harus tahu ruangnya ingin kemana sebagai bangsa, dimana ruang kita itu tersandat. Maksud saya terkait ruang yaitu tujuan utama membangun yang namanya sebuah konsep UU, yang namanya kebijakan. Kita sendiri bingung untuk kearah kerakyatan atau ke liberal. Kita pun tersendat oleh para pengusaha dalam membuat kebijakan yang mengakar ke segala aspek bagi bernegara.”

Pasca acara, sembari menetralkan tempat, kita dapat mewawancarai salah satu panitia penyelenggara yakni Ainul selaku Kepala Divisi Kebijakan Internal di Kementrian Kastrat BEM FEB UB. “Dengan adanya acara tersebut, diharapkan menghidupkan forum intelektual dan berdialektika dari berbagai aspek, seperti aspek hukum, ekonomi, politik, dsb.” kutip beliau. (Tri/Fer/Mel/Tang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here