Home Berita Berkenalan Dengan Korupsi

Berkenalan Dengan Korupsi

264
0
SHARE

ManifesT- Malang, Sabtu pagi (07/03) Telah dilaksanakan seminar hukum yang bertema Pendidikan Anti Korupsi : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang diselenggarakan di Auditorium Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Seminar dibuka dengan sambutan dari Dr. Setiawan Noerdysakti S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan FH UB. Seminar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman makna dari Korupsi serta cara pencegahan dan pemberantasan Korupsi. Dalam seminar ini dinarasumberi oleh Kompol Edy Herwityanto S.H., M.H., MKn. selaku Kanit 4 Subdit Tipikor Ditreskrismsus Polda Jatim
Seminar kali ini dibuka dengan pemaparan materi dari Edy Herwityanto. Edy Herwityanto menjelaskan tentang dasar-dasar hukum Tindak Pidana Korupsi, pengertian Korupsi menurut pasal 2 dan pasal 3 uu no 31 tahun 2001, Tipe-tipe korupsi dalam prakteknya, serta jenis-jenis tindakan Korupsi. Dia juga memberi contoh jika ada pengusaha datang ke tempat pejabat, lalu pengusaha kasih uang 10 juta ke pejabat tersebut, maka apabila dalam tempo 30 hari pejabat tersebut tidak melapor ke KPK, maka tindakan tersebut termasuk kedalam Gratifikasi, dan pemberian Gratifikasi itu merupakan salah satu jenis tindak pidana Korupsi .
Edy Herwityanto pun berpesan kepada masyarakat sekaligus mahasiswa apabila melihat atau mengetahui adanya perbuatan tindak pidana korupsi, masyarakat dapat melaporkan tindak pidana korupsi tersebut kepada Penegak Hukum dan Aparat yang berwenang, dengan menyerahkan identitas, dokumen-dokumen, serta bukti-bukti yang lengkap. Dan Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas laporan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari. Perlindungan Hukum akan diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran serta masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantas, atau pengungkapan tindak pidana Korupsi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau premi.
Acara pun mencapai klimaksnya dengan membuka sesi tanya jawab. Sesi ini berjalan aktif dimana para mahasiswa sangat antusias bertanya. Pertanyaan pertama diajukan oleh Rizky Wijayanti selaku mahasiswa FH UB, dia bertanya, “ Apabila ada sesorang melakukan tindakan korupsi namun dia mengembalikankannya sesuai dengan nominal yang dikorupsikanya apakah dia tetap diproses hukum? Dan bagaimana jika dia sudah mengembalikan namun kerugian negara masih belum tertutupi?”
Edy Herwityanto menjawab, “ Berdasarkan pasal 4 UU No 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 31 tahun 2001 bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidanyanya pelaku tindak pidana korupsi, namun apabila kerugiannya dibawah 50 juta dengan segala pertimbangan yang dilihat dan adanya itikad baik dari pelaku, perbuatan tersebut tidak akan diproses hukum. Dan untuk kerugian negara yang masih belum tertutupi dapat ditutupi dengan penjara yang dimana berapa lamanya tergantung dari putusan hakim.”
Pertanyaan kedua diajukan oleh Maulia. Dia bertanya, “ Dalam UU Tindak Pidana Korupsi ada namanya pembuktian terbalik, bagaimana kekuatan pembuktian terbalik itu, apakah itu menguntungkan terdakawa atau tidak? Dan Apa Perbedaan merugikan keuangan negara dengan merugikan perekonomian negara?”
Kompol Edy Herwityanto menjawab “Ya, pembuktian terbalik itu menguntungkan terdakwa, Memang terdapat perbedaan antara perekonomian dengan keuangan negara, kalau perekonomian itu secara umum dan cangkupannya luas, serta dalam arti sempitnya adalah keuangan negara.” Namun persamannya ialah jika ada yang merugikan perekonomian negara itu bisa berpengaruh terhadap keuangan negara.
Pertanyaan pamungkas yang terakhir ditanyakan oleh Antory, “ Bagaimana tanggapan bapak tentang kasus Harun Masiku? Dan Bagaimana penyidikan terhadap subjek Hukum Koorporasi?”
Edy herwityanto menjawab, “Saya tidak menangani langsung kasus tersebut, tapi jika dikaitkan dengan pasal 21 UU Tipikor, dan dilihat dari bukti-bukti apakah memang ada keterlibatan oknum-oknum untuk melindungi yang bersangkutan dapat dilihat dari riwayat komunikasinya, sebenernya baik penyidik KPK dengan penyidik Kepolisian sudah mempunyai alat yang super canggih, Cuma dikepolisian tidak mempunyai wewenang yang sama dengan KPK. Sehingga menurut saya kaitannya dengan Harun Masiku harus didalami dulu, penyidik KPK lebih tau apakah Harun Masiku itu memang sengaja disembunyikan atau hilang ditelan bumi, saya tidak berani menjawab. Dan yang kedua baik koorporasi yang berbadan hukum maupun tidak, jika ada tindak pidana korupsi tetap akan diproses secara hukum. (Ndf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here