Home OPINI REFORMA AGRARIA : DALAM KONTEKS PENINGKATAN AKSES KAUM TANI ATAU AKSES...

REFORMA AGRARIA : DALAM KONTEKS PENINGKATAN AKSES KAUM TANI ATAU AKSES PARA PEMODAL?

157
0
SHARE

Reforma agraria menjamin perlindungan hak dan akses masyarakat atas tanah

Berdirinya suatu negara tentu memiliki tujuan untuk membangun masyarakat, seperti yang terdapat dalam alinea ke IV pembukaan Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945. terutama dalam bidang pertanahan indonesia yang mempunyai beragam kekayaan alam. Mengenal dari istilah “agraria” berasal dari bahasa latin, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tanah. Hubungan manusia dengan tanah memang sulit untuk dihindarkan yang artinya tanah sangat menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia dengan berbagai kegunaannya seperti melakukan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan sampai melakukan suatu kegiatan beragama. Menjadikan tanah ini sebagai salah satu kewajiban untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, dalam artian dalam suatu upaya untuk penguasaan tanah dapat dikatakan tidak tanpa menimbulkan adanya sengketa.

Melihat pasal 33 ayat (3): “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” artinya apa yang dimiliki oleh negara saat ini seluruh kekayaannya hanya semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga semua bisa merasakan kesejahteraan. Persoalaan yang timbul adalah hak menguasai negara tidak diperintahkan oleh undang-undang dasar 1945 untum diatur dalam undang-undang, membuat suatu kerancuan dan ketidakjelasan kedudukan, sifat, isi dari agraria Indonesia. Ketika negara sendiri tidak mampu meningkatkan perekonomian dan selanjutnya bergandeng dengan para pemodal asing yang ternyata berubah sebaliknya rakyat yang harus menderita hanya menerima tetesan kekayaan dari negara dan pemodal harus pula menanggung beban hutang yang ia sendiri tidak ikut untuk menikmatinya. Akibat dari ketidakjelasan itu membuat hak-hak tradisional, kelompok umum, dan perseorangan hilang begitu saja, dengan sebuah dalil yang tidak jelas maksud dan tujuannya mengatasnamakan sebagai kepentingan umum dan fungsi sosial atau demi melayani kepentingan negara dan para pemodal tersebut. Perlu dipertanyakan sampai manakah hak menguasi negara yaitu adanya pembatasan, demi menjaga kepentingan individu. Terbukti dalam hari-hari ini sering terjadi konflik antara fungsi publik dan juga nilai ekonomi.

Keberhasilan dari suatu peningkatan pembangunan di indonesia harus adanya tolak ukur yaitu pertama, rakyat bebas dari kemiskinan. Kedua, rakyat bebas dari kebodohan, manusia terberdayakan menjadi manusia modal yang produktif dan dapat menuingkatkan pendapatan secara mandiri. Ketiga, rakyat bebas dari pengangguran. Keempat, negara bebas dari ketergantungan pada utang luar negeri. Kelima, negara bebas dari kekurangan devisa mengingat ekspor melebihi impor. Keenam, negara bebas dari kerusakan lingkungan sebab target pembangunan tercapai.

Kebijakan agraria sebelum merdeka dan sesudah merdeka

Masa sebelum Indonesia merdeka Belanda membuka secara besar-besaran tanah diperuntukan untuk perkebunan, di dalam ketentuan-ketentuan di bidang agraria Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. sehingga menimbulkan sengketa antara pengusaha dengan rakyat. Hal ini disebabkan tanah yang dibuka untuk perkebunan baru berada dalam kawasan tanah yang dikuasai oleh rakyat dengan hak-hak adat. Adapun kebijakan Belanda agrarische wet lahir atas dasar desakan kepentingan pemodal besar swasta Belanda sejalan dengan politik monopoli (sistem tanam paksa) pemerintah dalam bidang pertanahan di mana pihak pengusaha Belanda terbatas kemungkinannya tidak memperoleh tanah-tanah yang luas dan kuat haknya dengan jangka waktu 75 tahun bahkan dapat memberikan keuntungan besar bagi pengusaha Belanda. Sebaliknya, bagi rakyat Indonesia justru menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan yang amat menyedihkan.

Domein verklaring telah melegitimasi negara/pemerintah untuk memiliki tanah-tanah yang berada dalam kawasan hak ulayat. Pada saat itu orang pribumi kerapkali dituduh telah melanggar hak erfpacht, dengan tuduhan memakai tanah tanpa izin atau secara liar. Kedudukan erfpacht sangat kuat karena pengusaha selalu memungkinkan mengusir rakyat yang memakai tanah itu baik dengan cara ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. Pengosongan tanpa ganti rugi dapat dikabulkan jika pemakaian tanah itu tidak sesuai dengan hukum adat. Berbeda dengan masa-masa penjajahan jepang yang justru memperbolehkan rakyat mengerjakannya.

Setelah Indonesia merdeka sebagian besar atau seluruhnya dikuasai oleh tentara Republik Indonesia dan disinilah awal mula tentara mengelola bisnis yaitu bangkitnya kapitalisme dikalangan militer, sehingga terjadinya ketika pengambilalihan tersebut meliter sering bentrok dengan aktivis petani. Akibat dari setelah itu kekuasaan ada ditangan pemerintahan Indonesia merdeka, pemerintah mewarisi konflik dengan rakyat dengan ketidakjelasan status tanah. Terbentuklah hukum agraria nasional dengan melakukan penyatuan dan penyeragaman (unifikasi), yakni tanah adat yang tadinya dikuasai secara adat kemudian diasingkan menjadi tanah yang dikuasai nasional. Melihat dari kenyataannya yang ada hingga saat ini, kemenangan idologis politis hukum adat yang akhirnya harus menerima kekalahan, seiring dengan politik pembangunan ekonomi yang membuka modal asing seluas-luasnya sama halnya seperti masa penjajahan Belanda.

Tujuan UUPA antara harapan dan kenyataan

Sejak bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang momentum untuk tidak memberlakukan hukum kolonial dan momentum untuk memberlakukan hukum nasional, sedangkan dari filosofi pembacaan teks proklamasi bertujuan untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri. Usaha-usaha pemerintah dalam pembentukan hukum sendiri dapat dikatakan tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan sesuai keadaan apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Hal- hal yang dihapuskan dari hukum kolonial yaitu hubungan antara negara dengan tanah tidak lagi sebagai konsep domein verkloring negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, akan tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang hanya mempunyai hak menguasai atas tanah, penghapusan hak-hak konvensi salah satu feodal yang sangat merugikan rakyat yang hanya sekedar memakainya saja karena semua tanah dianggap milik raja. Penghapusan tanah partikelir yaitu tanah eigendom yang mempunyai sifat istimewa, pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut landheerlijke rechten atau hak pertuanan.

Adapun perubahan-perubahan lainnya seperti peraturan persewaan tanah rakyat, peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah, mengenai tanah-tanah perkebunan dalam perjanjian bagi hasil, dan peralihan tugas wewenanng agraria. Tentu saja dalam pembentukan hukum agraria nasional mempunyai faktor-faktor yang timbul, oleh karena itu, pengaturan pengusaan dan pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana di dalam kondisi kenyataan yang timbul bahwa rancangan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bahwasanya menganggap modal asing merupakan penyebab dari segala kertepurukan bangsa Indonesia. Bergeser dari apa yang dicita-citakan UUPA pelan namun pasti akan berubah, ketika para modal asing segala kebijakan dan fasilitasnya yang justru membuat menggiurkan pemerintah yang mulai berdatangan ke Indonesia.

Padahal dalam pijakan filosofis UUPA yang menginginkan berbasis kerakyatan (petani) yang kini mulai ditinggalkan, sejak itulah modal asing memulai hal baru didalam percaturan perekonomian Indonesia hanya berbasis kepada kapitalis dengan melakukan berbagai macam eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi modal mulai mendominasi. Hal yang perlu dipertanyakan ialah, apa perbedaan pada masa kolonial Belanda dan pada Indonesia merdeka yang dengan adanya peranan modal asing tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara empiris sudah masuk putaran ekonomi sekaligus kapitalisme global.

Pertumbuhan kapitalisme dengan feodalisme yang semakin tidak terkendalikan membuat terjadinya kepentingan kapital dan kepentingan feodal yang saling mendukung. Dengan sendirinya UUPA yang pada mulanya untuk kerakyatan kini menjadi melayani kepentingan kapitalisme yang tidak sejalan dengan tujuan UUPA. Berbagai aturan pun diubah, sehingga menimbulkan berbagai konflik di masyarakat, baik secara individu dan kelompok. Menghalalkan dengan berbagai cara untuk melakukan pencurian hak milik rakyat. Misalnya pemberian ganti rugi dan pembebasan secara tidak kemanusiaan. Peters melihat kegagalan undang-undang agraria dari sisi tidak dilengkapinya dengan sarana efektif untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan, terdapat bermacam-macam ketentuan yang bisa dimanfaatkan sebagai klausul penyelamat, kedudukan yang lemah yang biasanya tidak terorganisir dengan baik, banyaknya pasal-pasal pengecualian dan sebagainya.

Bahkan sampai hari-hari ini banyak timbul sengketa antara perhutani, pemda, dan rakyat mengenai batas-batas wilayah, karena masing-masing memegang peta sendiri-sendiri. Meskipun indonesia sudah melakukan revolusi hijau bukan berarti hilangnya masalah konflik pertanahan. Perlu diketahui jika dahulu kesengsaraan atupun penderitaan rakyat disebabkan oleh adanya penjajahan dan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, tetapi mengapa setelah 75 tahun merdeka dan 60 tahun indonesia hukum agraria nasional orang masih banyak menyaksikan kesengsaraan rakyat (petani)? Jika demikian, jelas bahwa kesalahan tidak bisa ditimpakan secara langsung kepada tujuan UUPA sebagai aturan hukum nasional untuk kemakmuran rakyat, apalagi hukum yang digambarkan oleh penyusunnya hanya sebagai alat yang bergantung kepada pengguna (penguasa).

Konflik antara kepentingan bisnis dan hak asasi manusia (HAM)

Tanah merupakan termasuk faktor produksi yang sekarang menjadi sumber daya agraria semakin langka. Secara umum belum banyak yang diketahui apa sebenarnya fungsi alam yang sebenarnya sangat bernilai bagi kehidupan dan mati bagi suatu makhluk yang ada dimuka bumi. Kerapkali penilaian hanya melihat dari nilai manfaat yang diperoleh dengan nilai keuangan ataupun keuntungan eonomi dan manfaat fisik secara langsung. Sehingga munculah jasa-jasa ekosistem dari mulai hutan dan sumber daya alam lainnya, yang senantiasa selalu hadir secara alami tanpa diminta, belum banyak dijadikan suatu pertimbangan. Padahal, fungsi jasa ekosistem sangat mempunyai peran penting untuk menentukan kehidupan manusia. Mengembalikan kesehatan lingkungan dengan menyediakan udara bersih, air maupun tanah, sebagai penyedia ruang keanekaragaman hayati, dan produksi sumber pangan yang dilakukan secara alami.

Manusia harus hadir dan selaras dengan alam yang harus tetap dijaga dalam artian manusia memanfaatkan kekayaan alam secara sebagai mestinya tanpa merusak alam itu sendiri, sehingga tidak berpikir hanya untuk mengeruk keuntungan dari sumber daya alam yang kemudian dengan merusak ekosistem. “permainan hukum rimba” sudah seharusnya dihilangkan dalam pemikiran masing-masing setiap individu pada dasarnya alam tidak dapat kembali atau mungki menjadi rusak secara permanen. Kekayaan alam yang ada dimuka bumi termasuk karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan merawatnya dengan baik. Namun, fakta yang terjadi sekarang masih ada noda hitam terkait kerusakan alam seperti korban-korban ketidakadilan pemanfaatan sumber daya alam, bencana alam muncul dimana-mana, serta hilangnya wajah kemanusiaan, akibat dari suatu pendekatan bisnis yaitu semakin tinggi manfaat dan penghasilan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam, semakin tidak terlihat keberadaan korban-korban karena semuanya akan semakin murah dan mudah untuk dibayar.

Seperti halnya kasus yang menimpa masyarakat di sekitar tambang emas tumpang pitu, tidak lepas abainya Negara dalam melindungi hak-hak masyarakat. Perampasan ruang hidup yang kini kian masif, menciptakan instabilitas dalam kehidupan masyarakat. Baik dari segi sosial, budaya, dan hak untuk hidup layak. Pertambangan tumpang pitu yang pada nyatanya tidak memberikan keuntungan apapun, malahan dipandang menjadi sebuah catatan buruk dalam upaya penegakkan hak asasi manusia. Salah satunya adalah kriminalisasi terhadap masyarakat tumpang pitu.

Penilain tentang pembangunan hanya semata-mata kepada pendekatan ekonomi melalui berbagai bentuk proyek investasi, sehingga pada kenyataannya segala sesuatu dapat dihargai dengan uang. Padahal yang terpenting yang harus diperhatikan yaitu permasalahan banjir, tanah longsor, bencana kekeringan dan bisa berakibatkan musnahnya keanekaragaman hayati yang justru sering diabaikan. Dampak yang diterima sebagian besar orang harus menanggung ongkos tersebut karena hilangnya fungsi alam sebagaimana mestinya. Di sisi lain, manfaat atau pendapatan yang diperoleh proyek-proyek investasi yang mengakibatkan perusakan ekosistem selama bergenerasi tidak mampu melindungi atau bahkan melenyapkan pentingnya manfaat sumber daya alam akibat cara berpikir dan bertindak yang digunakan untuk kepentingan dan kekuasaan dibaliknya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here