Home OPINI Quo Vadis Pengaturan Hukum Perburuhan di Indonesia

Quo Vadis Pengaturan Hukum Perburuhan di Indonesia

41
0
SHARE
Oleh : Ikhsan Romansah Gawi

Ketika kita mendalami hukum perburuhan, patutnya kita akan mengenal dua macam kaidah hukum yakni kaidah hukum otonom dan kaidah hukum heteronom. Kaidah hukum otonom adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para pihak dalam suatu hubungan kerja antara Buruh atau Serikat Buruh dengan Pengusaha atau Organisasi Pengusaha seperti Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama. Kemudian kaidah hukum heteronom adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pihak ketiga di luar para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja seperti Peraturan Perundang-undangan dibidang Perburuhan. Dalam negara yang menganut tradisi hukum civil law system seperti Indonesia, keberadaan kaidah hukum heteronom seperti peraturan perundang-undangan tentu menjadi sangat penting dan dijadikan sebagai standar acuan bagi para pihak dalam merumuskan kaidah hukum otonom. Singkatnya, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama yang dirumuskan oleh para pihak tidak boleh bertentangan atau lebih buruk dari ketentuan yang sudah tertuang dalam Peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terbukti ketika melihat beberapa ketentuan yang tertuang dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengkonstruksikan bahwa jika klausul yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama lebih buruk dibanding ketentuan yang termuat dalam Peraturan perundang-undangan maka klausul dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama tersebut menjadi batal demi hukum. Hal tersebut selaras mengingat konstruksi hukum yang ingin dicapai dari adanya hukum perburuhan yakni memberikan perlindungan terhadap buruh. Oleh karena itu pada momentum hari buruh saat ini ada baiknya kita mengulas mengenai Quo Vadis atau arah pembangunan hukum perburuhan di Indonesia dari masa orde baru hingga kini sehingga pertanyaan tentang apakah selama ini hukum perburuhan selalu dikonstruksikan untuk memprioritaskan kaum buruh akan terjawab.

Mengingat pentingnya Peraturan perundang-undangan dalam hukum perburuhan, maka tak mengherankan apabila dalam perjalanannya Peraturan Perundang-undangan dalam bidang perburuhan kerap diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan yang cukup sengit antara buruh dan pengusaha. Sebut saja kelahiran UU No. 12 tahun 1964 sebagai respon maraknya PHK sepihak pada masa itu. Salah satu pranata yang dimunculkan dalam Undang-undang tersebut yakni lahirnya lembaga izin sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap pengusaha yang akan melakukan PHK. Sejumlah gelombang protes pun menyambut lahirnya undang-undang ini karena dianggap kurang efektif dan mudah ditemukan celah untuk disimpangi oleh pengusaha. Desakan dari kelompok buruh semakin deras. Upaya untuk memperbaiki kehidupan buruh melalui instrument hukum pun semakin kencang. Hal tersebut segera direspon pemerintah dengan lahirnya UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Ironinya kehadiran Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 justru disambut gelombang protes dari masyarakat, khususnya kaum buruh. UU No. 25 tahun 1997 tersebut dianggap hanya mendatangkan kepastian hukum yang cenderung menguntungkan pengusaha, tetapi tidak akan memperbaiki kehidupan buruh. Lebih jauh, Undang-undang ini akan melegalkan praktik dominasi pengusaha terhadap buruh. Karena gelombang protes yang kian deras, Presiden Bachrudin Jusuf Habibie yang baru menjabat saat itu menerbitkan UU No. 11 tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang mana menunda berlakunya UU No.25 tahun 1997 selama dua tahun. Alasan resmi penundaan berlakunya undang-undang tersebut adalah bahwa perkembangan keadaan politik, ekonomi, sosial dewasa ini telah melahirkan nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan perlu diakomodasi melalui perubahan dan penyempurnaan UU No. 25 tahun 1997 tersebut. Namun, waktu dua tahun tidak cukup untuk mengubah dan menggantikan Undang-undang tersebut. Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2000 kembali menunda keberlakuan UU No. 25 tahun 1997 hingga 1 Oktober 2002. Namun seiring berjalannya waktu, kecenderungan yang timbul tidak lagi ingin mengubah UU No 25 tahun 1997 melainkan menggantikannya sesuai nilai-nilai baru, aspirasi masyarakat, perkembangan ekonomi, sosial dan politik serta pengaruh semangat reformasi. Penantian masyarakat untuk memiliki Undang-undang ketenagakerjaan baru pun akhirnya terwujud sejak lahirnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dianggap sanggup meredam gejolak penolakan oleh kaum buruh maupun golongan pengusaha yang sempat bergulir kencang pada undang-undang ketengakerjaan sebelumnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa gelombang protes masih tetap ada. Hal yang kerap disoroti oleh kaum buruh terhadap Undang-undang tersebut yakni Pasal 64 hingga Pasal 66 yang mengatur tentang outsourcing. Adanya praktik outsourcing tersebut dianggap sebagai wujud pelepasan tanggung jawab atas perlindungan terhadap buruh yang tentu tidak sesuai dengan semangat yang hendak dibangun oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu timbul beberapa bentuk gerakan menolak praktik outsourcing mulai dari gerakan turun ke jalan hingga berjuang melalui pengajuan Judicial Review dihadapan Mahkamah Konstitusi. Serangkain upaya tersebut berujung pada terbitnya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Bagian utama Amar Putusan MK tersebut menyatakan ”frasa perjanjian kerja waktu tertentu dalam pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf (b) UU No. 13 tahun 2003 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buuruh.” Artinya pekerjaan tetap pada suatu perusahaan meskipun merupakan pekerjaan penunjang tidak boleh di outsourcingkan. Sebagian buruh merespon putusan ini dengan kekecewaan karena masih terdapat tuntutan yang tidak dikabulkan namun sebagian besar lainnya menganggap putusan MK tersebut sudah tepat sehingga gelombang penolakan terhadap outsourcing belakangan ini mulai mereda.

Kemudian dari sisi pengusaha juga memiliki beberapa keluh kesah terhadap UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu keluhan yang kerap disuarakan kelompok pengusaha yakni ketentuan mengenai Pesangon. Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bob Azzam menyatakan bahwa kebijakan pesangon untuk pekerja di Indonesia sangat memberatkan pengusaha. Ia membandingkan dengan ketentuan ketenagakerjaan di Eropa yang memberikan pesangon maksimal sebesar tiga kali gaji untuk masa kerja sepuluh tahun. Di Indonesia sendiri untuk masa kerja delapan tahun saja pesangon yang wajib diberikan pengusaha minimal Sembilan kali gaji.belum lagi ditambah uang penghargaan masa kerjayang wajib diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun. Ketentuan yang memberatkan pengusaha tersebut dinilai dapat membuat perusahaaan pailit dan tidak menjamin keberlangsungan usaha sehingga tentu akan berimbas pula pada hilangnya mata pencaharian para buruh dalam perusahaan tersebut. Selain itu, ketentuan ketengakerjaan dalam UU No 13 tahun 2003 juga sering dikeluhkan oleh pengusaha karena cenderung memberatkan pengusaha sehingga iklim investasi yang tercipta tidak ramah bagi pengusaha.
Maka dari itu sejak terpilihnya kembali Presiden Jokowidodo dalam Periode kedua ini membuat suatu terobosan hukum yang diklaim dapat menghidupkan kembali iklim Investasi dan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Terobosan hukum tersebut berupa konsep hukum Omnibus Law. Salah satu rancangan undang-undang yang mengkomodasi konsep omnibus law yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai suatu konsep hukum yang mengubah ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam satu undang-undang tentu RUU Cipta Kerja tersebut tidak hanya mengandung ketentuan mengenai ketenagakerjaan. Akan tetapi yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni hanya ketentuan mengenai ketengakerjaan. Hal yang patut disoroti dari RUU Cipta Kerja tersebut yakni ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Upah Minimum. Pada RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan PKWT dalam Pasal 59 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketengakerjaan. Dalam Pasal 59 tersebut terdapat beberapa syarat secara rigid bilamana suatu perusahaan akan mengikat buruhnya melalui perjanjian kerja waktu tertentu. Sehingga konsekuensi yuridis dari penghapusan Pasal 59 tersebut yakni tidak adanya lagi syarat yang dibebankan kepada pengusaha untuk mengikat buruhnya dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Padahal, perjanjian kerja waktu tertentu sengaja dihadirkan syarat yang demikian dalam UU No. 13 tahun 2003 untuk meminimalisasi perusahaan menggunakan PKWT karena cenderung tidak memberikan kepastian bagi buruh. Kemudian mengenai upah minimum. Dalam RUU Cipta Kerja pasal 88C dijabarkan mengenai ketentuan upah minimum provinsi dan Pasal 89 UU No. 13 tahun 2003 yang mengatur mengenai upah minimum kabupaten/kota dihapus. Artinya, ketika RUU Cipta Kerja tersebut disahkan tentu ruang lingkup upah minimum tidak sesempit kabupaten/kota melainkan hingga provinsi. Hal tersebut berpotensi merugikan buruh mengingat antar satu kota dengan kota lain dalam satu provinsi tidak memiliki biaya hidup yang sama. Dua dasar tersebut cukup dijadikan alasan bagi kaum buruh untuk menolak RUU Cipta Kerja tersebut.
Uraian diatas menggambarkan bahwa Quo Vadis atau arah pengaturan hukum perburuhan di Indonesia terus mengalami gejolak. Gejolak tersebut disebabkan oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara buruh dan pengusaha yang hampir tidak pernah menemukan benang merahnya. Mengutip pendapat Prof. Aloysius Uwiyono, di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang tahap pembangunannya dilakukan secara konkuren (tahap unifikasi, tahap industrialisasi dan tahap kesejahteraan berlangsung bersamaan) akan sangat mempengaruhi perkembangan hukum perburuhan. Tahap Industrialisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya akan mengarahkan hukum perburuhan untuk melindungi pengusaha. Hal ini berarti mengorbankan buruh demi pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Di lain pihak pada tahap kesejahteraan, fokus pembangunan adalah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat termasuk kaum buruh. Artinya menjadi suatu hal yang sangat wajar ketika hukum perburuhan di Indonesia tidak memuaskan semua pihak. Sehingga menarik untuk kita perhatikan, Quo Vadis hukum perburuhan di Indonesia selama ini berporos kemana? Apakah cenderung memprioritaskan buruh sehingga sesuai dengan semangat lahirnya hukum perburuhan atau justru sebaliknya yakni berkiblat kepada pengusaha mengingat keberlangsungan usaha juga penting bagi kelangsungan hidup buruh? Uraian diatas telah menjabarkan, silahkan pembaca simpulkan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here