Home Berita Solidaritas Untuk Tiga Mahasiswa Malang yang Dikriminalisasi

Solidaritas Untuk Tiga Mahasiswa Malang yang Dikriminalisasi

209
0
SHARE

ManifesT-Malang, Selasa (05/05/2020) Telah dilaksanakannya agenda Konferensi Pers Online yang bertemakan “Pengajuan Jaminan  Untuk Tiga Mahasiswa Malang yang Dikriminalisasi.” Konferensi ini diadakan dalam rangka menindaklanjuti penangkapan tiga mahasiswa yakni, M. Alfian Aris Subakti, Achmad Fitron Fernanda Eka Arifin dan Saka Ridho April yang ditahan oleh pihak Kepolisian Polresta Malang dengan “dugaan melakukan Tindak Pidana Penghasutan”. Konferensi yang diselenggarakan menggunakan aplikasi Zoom ini membahas tentang kejanggalan dalam proses penangkapan yang terindikasi menyalahi prosedur Hukum Acara Pidana. Beberapa akademisi dan aktivis turut hadir mengisi konferensi tersebut seperti Sri Lestari Wahyuningroem, PhD, MA, SIP selaku Dosen FISIP UPN Jakarta, Haris Azhar, SH, LL.M perwakilan dari Lokataru Foundation, Roy Murtadho dari FNKSDA, Wachid Habibullah dari LBH Surabaya, Lukman Chakim perwakilan dari LBH Pos Malang, dan juga Ali Nur Sahid selaku pegiat Aksi Kamisan di Jakarta. Selain mengisi konferensi ini, mereka sekaligus mengajukan diri untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan para korban yang ditangkap. Agenda ini dipimpin oleh perwakilan dari Tim Advokasi YLBHI yakni Muhamad Isnur selaku moderator.

Konferensi dibuka dengan kabar dari Kota Malang bahwa belum adanya tanggapan dari aparat kepolisian tentang upaya penangguhan ini. Beberapa orang yang telah mengajukan diri sebagai penangguh terdapat sekitar 30-an orang menurut data dari LBH Pos Malang. Akan tetapi para tersangka sampai saat ini belum juga di keluarkan dari tahanan. Pihak Kasat Kapolresta sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas mengapa para tersangka masih ditahan sementara tersangka-tersangka tersebut sudah ada orang yang mengajukan jaminan penangguhan penahanan. Sementara itu, Kapolresta Malang memberikan keterangan bahwa penahanan ini masih diadakan dalam rangka proses penyidikan yang belum selesai dari pihak penyidik. Diskusi dilanjutkan dengan Pak Wachid dari LBH Surabaya yang berkomentar terkait kejanggalan fakta lapangan dan proses penyidikan yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa dari segi prosedur, kepolisian tidak melaksanakan prosedur penangkapan dengan benar. Tidak menampilkan surat penangkapan ataupun dijelaskan mengapa korban harus ditangkap. Fitron dan beberapa temannya yakni Alfian dan Saka langsung dijemput oleh aparat kepolisian tanpa ada alasan yang jelas. Selain itu, BAP yang seharusnya di berikan pula salinannya kepada keluarga tersangka pun sulit didapatkan karena tidak diberikan akses oleh pihak Kepolisian. BAP baru diserahkan setelah mengajukan surat permohonan BAP dan viral di berbagai platform Social Media. Menurut BAP sendiri, para korban dijerat dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur mengenai berita bohong dan juga Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Pasal-pasal tersebut dianggap tidak tepat karena unsur-unsur pidana dalam pasal itu tidak terpenuhi dan bahkan tidak dapat dibuktikan sama sekali. Hal ini didasarkan dengan dugaan tulisan Anarko yang dibuat oleh para tersangka dengan tujuan pembuatan keonaran di masyarakat. Haris Azhar yang turut mengomentari kejanggalan tersebut mengatakan bahwa tidak hanya sekali hal serupa terjadi, terdapat beberapa kejadian yang sama seperti pada kasus Reformasi Dikorupsi pada September lalu. Para mahasiswa ditangkap dan tidak diberikan akses bantuan hukum oleh kepolisian serta tidak dijelaskan hak-hak nya sebagai tersangka. Lalu dilanjutkan oleh Ali Nur Sahid selaku Pegiat Aktivis Kamisan dimana beliau berkata bahwa aksi kamisan menjadi bukti dan ditambah dengan adanya pandemi ini bahwa turun drastisnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Akademisi Ibu Wahyu selaku dosen di UPN Jakarta menjelaskan pula mengenai keeratan mahasiswa dengan tindakan politik praktis oleh pemerintah makin menguat seperti tindakan Reformasi Dikorupsi kemarin. Benang merah mahasiswa UPN dan UI bergerak adalah menentang otoritarisme itu sendiri. Kasus kejanggalan juga terjadi disaat penarikan buku dugaan anarko mahasiswa UPN oleh kepolisian yang dikenal dengan statement, “rajin membaca jadi pintar, tidak membaca jadi polisi.” Bapak Roy selaku perwakilan dari FFNKSDA menitikberatkan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga para buruh dan petani. Pemerintah kerap berprasangka buruk kepada masyarakat karena sering dikaitkan dengan anarkisme yang berujung vandalisme terutama oleh para buruh dan petani. Lalu sebagai penutup pembicara disampaikan oleh Bapak Usman Hamid dari Amnesty yang menjelaskan fenomena ini dari segi HAM. Ia mengatakan segala bentuk media komunikasi halal untuk berekspresi dan jaminan kemerdekaan yang diatur dalam konstitusi. Penyalahgunaan prosedur dalam Hukum Acara Pidana juga menjadi buktikebobrokan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan tidak konsistennya Pihak Polresta Malang dalam memberikan alasan penangkapan yang berawal dari vandalisme tetapi berubah menjadi penghasutan.

Hingga sampai pada sesi pertanyaan, dimulai dengan pertanyaan dari Okezone Malang terkait pembahasan CCTV dan kegiatan vandalisme yang dilakukan korban. Pak Lukman merespon dengan lugas bahwa rekaman CCTV tersebut tidak menjelaskan perilaku dan wajah mereka sehingga tidak memiliki pendirian bukti yang kuat. Terkait kegiatan vandalisme, yang dituliskan korban adalah tulisan “Tegal Rejo Melawan.”

“Tulisan itu adalah fakta tentang pertentangan petani melawan PTPN di Surabaya dan hal tersebut adalah sah secara hukum. Jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan vandalisme apalagi tulisan hidup buruh”, kata beliau. Pak Wachid juga menambahkan bahwa penangkapan tersebut juga diduga karena para korban adalah para aktivis yang vokal dalam Aksi Kamisan di Malang, karena Polisi sering menanyakan ke LBH siapa yg paling vokal di aksi kamisan baik di Jakarta maupun di Malang, mereka hanya ditanya-tanya saja dan ga ditangkap. Sesi pertanyaan berlangsung sebentar mengingat terbatasnya waktu sehingga dicukupkan dengan beberapa pertanyaan dari Okezone Malang saja. Konferensi diakhiri dengan kesimpulan bahwa para tersangka mendapat dukungan penuh oleh aktivis dan tokoh kuat di negara dan menjadi kritik tersendiri bagi negara dan kepolisian dalam menjalakan roda pemerintahan yang berdemokrasi dan tidak menjunjung otoritarisme. (trn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here