Home OPINI ADAKAH MAZHAB HUKUM AGRARIA BRAWIJAYA?: SEBUAH PENCARIAN

ADAKAH MAZHAB HUKUM AGRARIA BRAWIJAYA?: SEBUAH PENCARIAN

266
0
SHARE

Arrial Thoriq Setyo Rifano

Dipersembahkan kepada guru-guru saya di konsentrasi hukum agraria,
semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat dan kelak dapat diaplikasikan
untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengantar

Sejak memperoleh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di semester 1, mahasiswa fakultas hukum sudah tak asing lagi dengan adanya mazhab-mazhab dalam ilmu hukum. Perbedaan mazhab ini melibatkan perbedaan pandangan apakah ilmu hukum merupakan ilmu yang sui generis, perbedaan metode penelitian, kehadiran ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu bantu ilmu hukum, pemurnian hukum dari anasir-anasir non-hukum, dan lain sebagainya. Perbedaan ini tak jarang melibatkan sentimen pribadi seperti dikisahkan dalam makalah Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. yang berjudul “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.”, namun justru lebih banyak memperkaya ilmu hukum di Indonesia melalui perdebatan-perdebatan teoritisnya yang melibatkan argumen-argumen ilmiah dan otoritatif dari para sarjana hukum.
Keberadaan mazhab-mazhab dalam ilmu hukum, sederhananya dapat kita telusuri dari pameo yang menyatakan “jika dua sarjana hukum bertemu, akan timbul tiga pendapat”. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan motif dari para sarjana hukum. Merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia, mazhab diartikan sebagai haluan, ajaran atau aliran yang mempunyai perbedaan tertentu dengan ajaran yang umum tetapi belum keluar dari ajaran yang umum itu. Artinya, lahirnya mazhab dalam ilmu hukum disebabkan karena menggolongnya para pemikir yang sepaham haluan, ajaran atau alirannya dalam ilmu hukum.
Berangkat dari kecenderungan keilmuan penulis yang dipupuk dalam konsentrasi hukum agraria, dan penerbitan dua buku yang masing-masing berjudul “Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto” (2010) dan “Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor” (2011), penulis terpantik untuk mempertanyakan apakah ada mazhab hukum agraria ala Universitas Brawijaya? Semoga dengan hadirnya tulisan singkat ini, dapat dipicu dialog mengenai topik tersebut dan menggugah percobaan-percobaan lain untuk mencari kekhasan masing-masing subsistem ilmu hukum yang diajarkan dan dipikirkan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Bertandang ke Bulaksumur dan Bogor

Menurut Ben White, yang dimaksud dengan studi agraria adalah juga mencakup sub-sub persoalan, seperti misalnya sejarah agraria, kemiskinan pedesaan, reforma agraria, serta pembangunan pedesaan. Di Universitas Gadjah Mada, tiga orang guru besar, yaitu Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo (1921-2007), Prof. Dr. Masri Singarimbun (1930-1997), dan Prof. Dr. Mubyarto (1938-2005) memiliki jejak pandang pada sebagian sub-sub tersebut. Ketiganya, dengan caranya masing-masing, secara keilmuan telah memberikan sumbangan penting bagi pemikiran agraria di Indonesia.Dua karya Sartono Kartodirdjo, The Peasants Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966) dan Protest Movements in Rural Java: a Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (Oxford University Press, 1973) menjadi rujukan utama dalam penulisan sejarah petani, sejarah gerakan sosial, digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam sejarah, dan bagaimana pespektif Indonesiasentris dilakukan. Buku pertama mendiskusikan gerakan sosial pemberontakan petani Banten dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda melalui kepemimpinan ulama dan elit tradisional. Sartono menunjukkan berbagai faktor (multicausal) yang melatarbelakangi pemberontakan itu. Pemberontakan yang terjadi merupakan rangkaian dari perlawanan-perlawanan sebelumnya yang terjadi secara terus menerus. Pemberontakan juga disebabkan oleh kemiskinan, tekanan pajak, dan akibat sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883. Sementara buku kedua berusaha menunjukkan berbagai tipologi protes petani yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa tipe gerakan itu adalah gerakan anti penghisapan (anti-exortion) dan harapan akan lahirnya zaman baru (millenarianism) melalui datangnya ratu adil (messianism), kebangkitan baru (revivalism), gerakan sektarian (sectarian movement) yang menolak kemapanan, dan gerakan Sarekat Islam. Yang menjadi ciri khas dari karya Sartono adalah kuatnya pendekatan sejarah sosial. Masyarakat tani (terutama ketika dilihat aspek perubahan sosialnya) dibaca dalam bingkai struktur sosialnya, ideologi yang melingkupinya, lapisan elit-elit, organisasi dan kelembagaan sosialnya, serta saluran kekuasaannya.Masri Singarimbun dalam sebuah tulisan bertajuk “Beberapa Aspek Kependudukan dan Land Reform” mengungkapkan perubahan kepadatan penduduk paralel dengan laju pertumbuhan penduduk. Di pedesaan Jawa pertambahan penduduk lebih dari 3000 jiwa/km2. Dengan bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula petani gurem dan buruh tani yang tidak memiliki tanah sama sekali. Proposisi ini diperkuat dengan data yang menunjukkan ketimpangan pemilikan tanah di Sriharjo, yang dalam pandangan Masri, walaupun tanah itu dibagi rata sekalipun dengan menggunakan pembagian yang tercantum dalam UUPA, tetap tidak cukup. Penyebab semakin menyempitnya luas tanah di tengah populasi yang tinggi adalah sistem warisan, dimana setiap generasi pewaris membagi-bagi tanah sesuai hukum warisan atau hukum adat yang berlaku. Menyusutnya pemilikan tanah dan bertambahnya buruh tani yang tidak memiliki tanah cenderung menimbulkan situasi di mana penggarap mendapatkan bagian yang semakin kecil.Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan struktur penduduk mempengaruhi sifat hubungan dengan tanah. Tentu saja pengaruh itu tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan variabel-variabel lain—teknologi, struktur sosial, dan organisasi politik. Namun terkait dengan penguasaan tanah, kepadatan dapat merupakan variabel pengaruh atau variabel terpengaruh dan dapat dikaitkan dengan variabel-variabel demografi—fertilitas, mobilitas, mortalitas. Kepadatan penduduk dalam satu daerah tertentu juga dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah atau ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Masri mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kepadatan penduduk antara daerah tegalan dengan daerah persawahan, demikian pula daerah persawahan tadah hujan dengan persawahan irigasi. Orang biasanya cenderung pindah dari daerah yang kurang subur ke daerah yang lebih subur. Baginya, persoalan jumlah penduduk tetap menjadi masalah yang utama.Dalam studi kependudukan, peningkatan jumlah penduduk dilihat selalu terkait dengan perubahan pola-pola penggunaan tanah. Sebaliknya bila di suatu dearah terjadi suatu pola perubahan penggunaan tanah dan hadirnya teknologi baru dalam mengolahnya, bisa dipastikan di sana muncul persoalan peningkatan jumlah penduduk—jika tidak selalu kepadatan penduduk. Persoalan kependudukan, selain terkait dengan masalah penggunaan tanah, selalu juga berhubungan dengan masalah penyediaan pangan, lingkungan, dan lebih luas lagi dengan soal pembangunan pedesaan yang spektrumnya menjadi semakin luas. Misalnya bagaimana mengatasi masalah kemiskinan, membangun infrastrukur, pendididikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Masri sebagai seorang populasionis mau tidak mau juga menyediliki lebih dalam lagi bagaimana pola-pola penggunaan tanah di desa yang ditelitinya. Penggunaan tanah dimaksud adalah termasuk luas tanah, luas yang digarap, pola pemilikan, pola pewarisan, kemampuan produksi, penggunan tenaga kerja, kemampuan pemenuhan hasil produksi terhadap kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya.Mubyarto dalam buku “Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan” cukup panjang lebar membahas soal agraria. Dalam pandangan Mubyarto, salah satu aspek terpenting dari politik pertanian adalah menyangkut masalah agraria, baik itu aspek kepemilikan, penggunaan, persewaan, maupun penguasaan atas tanah. Secara garis besar, Mubyarto membagi masalah pokok agraria menjadi dua, yaitu masalah yang menyangkut hubungan antara manusia atau penduduk dengan tanah (hubungan pemilikan dan penggunaan) dan masalah yang kemudian berkembang menjadi masalah hubungan antar-orang mengenai tanah (hubungan persewaan dan penguasaan).Dua masalah pokok itu pada dasarnya bersifat mengarahkan kemana agenda reforma agraria kemudian harus bergulir. Dengan mengutip Ladejinsky, Mubyarto menyebut bahwa berangkat dari dua pokok tadi, maka setiap konsep land reform atau agrarian reform, pada dasarnya harus mempunyai dua tujuan, yaitu memberikan kepada sebanyak mungkin petani tak bertanah sejumlah tanah untuk dimilikinya sendiri, sehingga pada gilirannya mereka mampu meningkatkan produksi dari tanah-tanah tadi dan menciptakan syarat dan kondisi yang lebih baik bagi petani yang masih terpaksa mengerjakan tanah orang lain, sehingga bagi hasil yang mereka terima kian bertambah besar. Bagi Mubyarto, dua agenda tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa reforma agraria pada dasarnya dimaksudkan sebagai alat untuk menolong penduduk termiskin. Dengan kata lain, reforma agraria merupakan bagian dari agenda untuk menciptakan keadilan sosial.Dalam uraiannya mengenai agenda reforma agraria, Mubyarto banyak memberikan perhatiannya pada soal penciptaan syarat dan kondisi bagi para petani yang menggarap tanah orang lain. Ini berangkat dari pengalaman bahwa seringkali soal mengenai reforma agraria ini hanya diterjemahkan sekadar merupakan soal redistribusi tanah. Dari pengalaman sejarah yang dicermatinya, terutama belajar dari pelaksanaan reforma agraria pada dekade 1960-an, penafsiran demikian telah membuat agenda reforma agraria tak sepenuhnya berjalan, karena jika panitia landreform menganggap tidak ada lagi tanah yang bisa dibagikan, maka mereka tak lagi memiliki tugas atau tugasnya menjadi selesai. Ini membuat masalah hubungan bagi hasil para petani penggarap yang menggarap tanah orang lain menjadi terlupakan. Akibatnya, meskipun reforma agraria pada tahun 1960-an berhasil mengurangi jumlah para penyakap (karena mereka kemudian memiliki tanah sendiri), namun jumlah buruh tani sangat meningkat. Terjadilah penurunan tingkat upah riil para buruh tani dan kelompok miskin secara umum.Sejak awal Mubyarto juga sangat menekankan bahwa topik mengenai reforma agraria bukanlah semata-mata masalah hukum dan undang-undang beserta penegakannya. Soal agraria merupakan masalah yang bersifat kompleks, karena menyangkut soal sosial budaya, politik, ekonomi, dan juga teknik. Oleh karena itu, Mubyarto mengkritik jika orang gampang sekali menyebut landreform tanpa memerinci secara jelas apa yang dimaksudkannya dari penggunaan istilah itu. Ini berangkat dari pengalaman bahwa di sejumlah kalangan tertentu keperluan mengenai adanya landreform ini telah terlalu sering disebut tapi tanpa disertai kerangka yang jelas mengenai apa yang dimaksudnya.Pada dekade 1960-an, muncul kecenderungan yang berasal dari ilmuwan Bogor yang mengkaji persoalan-persoalan pedesaan dari aspek sosial ekonominya. Mereka inilah yang berusaha menemukenali persoalan-persoalan pedesaan dan mencoba mendudukkan disiplin sosiologi agar relevan dalam usaha pemahaman itu. Kelompok ini selanjutnya dikenal sebagai Mazhab Bogor. Para ilmuwan dalam mazhab ini sangat berpengaruh dan memiliki otoritas tinggi dalam dunia akademik Indonesia. Mazhab ini sangat berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah dan memberi inspirasi awal kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Melalui pengetahuan yang otoritatif, mereka mampu menembus dan mempertemukan berbagai aktor.Nama-nama ilmuwan (perintis) yang diidentifikasi sebagai kelompok ini adalah Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Sediono M. P. Tjondronegoro, Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo, dan Dr. HC. Gunawan Wiradi, M.Sc. Keempat tokoh ini saling berdialog, melengkapi berbagai gagasan, dan saling mengkritik, sehingga mengakumulasikan pengetahuan, khususnya tentang pembangunan pedesaan dan studi agraria. Dari keempat ilmuwan di atas, Ahmad Nashih Lutfhi hanya memilih Prof. Dr. Ir. Sajogyo dan Dr. HC. Gunawan Wiradi, M.Sc. sebagai exemplary scientists. Pemilihan itu berdasarkan pertimbangan bahwa tokoh bersangkutan tidak semata-mata mempunyai pengaruh di level akademis, namun juga terlibat langsung melalui berbagai aksi dalam mendorong proses perubahan seperti yang mereka pikirkan baik di level pembuat kebijakan (pemerintah) maupun di level bawah melalui berbagai aksi pendampingan (pengorganisasian massa) dan riset di masyarakat.Kemunculan sosiologi pedesaan di Institut Pertanian Bogor dapat dikatakan adalah pelembagaan atas pengalaman partikular Sajogyo. Pengalamannya selama kuliah di Fakultas Pertanian UI, belajar dari Prof. W. J. Timmer, Prof. Teko Sumodiwiryo, dan hasil bacaan jurnal-jurnal antropologinya, menempatkan sosiologi pedesaan yang dibangunnya sebagai ilmu yang bersifat emic, deskriptif, pengorganisasian, dan preskriptif. Hal terakhirlah yang kemudian menjadi ciri menonjol dari sosiologi pedesaan ala Sajogyo yang dikenal dengan genre “sampaimana”. Dalam menguji tesis maupun disertasi di IPB, salah satu pertanyaan wajibnya adalah apakah pemikiran peneliti guna memecahkan persoalan (preskriptif) setelah didapatkan uraian-uraiannya (deskriptif). Dengan kata lain, “sampaimana” hasil temuan itu dapat memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini jugalah yang menjadikan sosiologi ala Sajogyo sebagai sebuah sosiologi terapan.Yang dipentingkan dalam kasus membangun body of knowledge sosiologi pedesaan di IPB adalah imajinasi sosiologis dan metodologi. Imajinasi sosiologis Sajogyo yang dicerminkan dalam studi sosiologi IPB adalah menonjolkan pemikiran tentang golongan lemah pedesaan. Dengan kata lain, imajinasi yang berguna layaknya busur mengarahkan perhatian seorang ilmuwan/peneliti ke mana anak panah dibidikkan, penting artinya untuk menentukan apakah realitas tertentu menjadi terlihat atau tak terlihat, diketahui atau sengaja diabaikan untuk tidak diketahui (ignorance). Realitas golongan lemah pedesaan itulah yang menjadi imajinasi sosiologi Sajogyo. Sementara, pilihan cara kerja Sajogyo tercermin dalam kombinasi empat ganda (combination of multiples): multiple theoretical perspective, multiple observers, multiple sources of data, dan multiple methodologies. Pengalaman mengkombinasikan perspektif, peneliti, sumber data, dan metodologi ini sebenarnya lebih tampak dalam praktik penelitian di Survey Agro Ekonomi daripada di sosiologi pedesaan sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sebab untuk yang terakhir, yang lebih mungkin dilakukan oleh para muridnya adalah menggunakan kombinasi berbagai metodologi (wawancara survei, participant observation, life histories, wawancara dengan pihak ketiga, dan lain-lain), dan kombinasi sumber data.Dari kerja ilmiah Sajogyo, pengetahuan diarahkan untuk melakukan perubahan. Sosiologi terapan yang tercermin dalam pernyataan “sampaimana” mengarahkan agar ilmu mampu membebaskan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ilmu bertujuan pembebasan kesadaran. Ilmu sejati adalah ilmu yang cocok dengan realita, bukan karena bersesuaian dengan teori tertentu. Agar bisa menjalankan tujuan semacam itu, maka ilmu harus bersifat kritis baik terhadap ilmu dan ilmuwannya itu sendiri (kritik teori). Selain itu, ilmu yang bertujuan pembebasan dan berorientasi terhadap masalah disertai pemecahannya, menuntut sikap saling mengemansipasi dari aktor-aktor yang terlibat. Emanispasi adalah tindakan/praktek kekuasaan. Hal terakhir inilah yang sulit dilakukan dan jarang disadari dalam komunitas ilmiah maupun para pengambil kebijakan. Secara singkat, hal terakhir diistilahkan sendiri oleh Sajogyo sebagai kaji tindak partisipatif (KTP atau participatory action research (PAR))Sifat KTP inilah yang banyak menginspirasi kalangan LSM. Meski demikian, hingga saat ini masih banyak LSM yang mengambil posisi aksinya langsung ke masyarakat, bahkan lebih sempit lagi berkecenderungan anti-negara, tanpa disertai dengan riset yang memadai sehingga terkesan naif dan bergerak tanpa kritik. Jika mereka tidak sabar menjalaninya dan bergerak non-reflektif dan kritis, maka akan sangat mungkin jalur cepat akan ditempuhnya: non-partisipasi. Mereka menjadi perpanjangan tangan dari pelaksana program, yang dilakukan secara aplikatif dan tidak melibatkan masyarakat berpartisipasi dari mulai ide, proses, pelaksanaan, hingga evaluasinya. KTP inilah juga yang oleh Sajogyo Institute, satu lembaga yang diniatkan meneruskan cita-citanya, menjadi pedoman dalam melakukan riset, sesuatu yang dirasa sangat sulit dilakukan.Pada saat Orde Baru mengidentikkan reforma agraria dengan agenda komunis, Gunawan Wiradi dengan keyakinannya bahwa reforma agraria seharusnya merupakan dasar strategi pembangunan nasional secara keseluruhan, berupaya mengarusutamakan kembali isu itu kepada khalayak ramai. Ia terus menerus menjadi juru bicara yang lugas tentang reforma agraria. Seringnya ia ditanya di dalam berbagai forum mengenai persoalan itu (sehingga ia terus menerus mencari jawabannya), semakin ia menyadari bahwa itulah persoalan mendasar yang dirasakan rakyat, terbukti dari sering munculnya berbagai konflik yang berbasis tanah di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.Gagasannya tentang landreform by leverage seakan meniupkan roh perjuangan gerakan agraria. Gagasan ini adalah suatu usaha perubahan struktur penguasaan tanah tertentu yang diprakarsai oleh petani secara terorganisir. Dalam konteks ketika negara tidak menunjukkan niat baiknya melakukan restrukturisasi penguasaan tanah yang berkeadilan dan di saat politik dikuasai oleh pemilik modal, maka yang bisa dilakukan oleh rakyat adalah berupa dorongan dan tekanan untuk membuka mata penguasa agar sadar bahwa reformasi total tanpa reforma agraria adalah hampir tidak ada artinya.Sampai saat ini Gunawan Wiradi masih aktif di berbagai organisasi, menghadiri seminar, memberi ceramah, dan semacamnya. Perannya tercatat juga di Bina Desa, LPPI, dan Sajogyo Institute (SAINS). Dalam lembaga-lembaga itu, ia menjadi penasehat, pendamping, dan guru bagi generasi-generasi penerus di jalur gerakan. Meski saat ini tidak lagi terjun secara intens ke masyarakat pertanian dan pedesaan sebagaimana yang dilakukannya dulu sebagai peneliti, dengan pelibatannya di jalur tersebut, ia menjadi inspirasi bagi siapapun yang menekuni secara intens isu-isu agraria di Indonesia. Tidak berlebihan jika Gunawan Wiradi disebut sebagai guru reforma agraria.

Pemikiran Para Guru di Brawijaya

Uraian di atas menunjukkan sumbangsih para pemikir dari basis keilmuan yang berbeda-beda pada studi agraria. Hal ini menguatkan indikasi bahwa bidang kajian studi agraria bersifat transdisipliner. Pada bagian ini, akan dibatasi sumbangsih pemikiran dari beberapa sarjana hukum yang mengampu konsentrasi hukum agraria di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH., MS. dalam bukunya yang berjudul “Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)” mengemukakan bahwa dalam praktiknya, UUPA dikelilingi oleh aturan-aturan pelaksanaan yang tidak sejiwa dengan UUPA (bertentangan dengan asas-asas yang termuat dalam UUPA), maka dalam tataran implementasi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara, seringkali melanggar hak-hak perorangan atas tanah dan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak perorangan atas tanah, maka pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila tercapai persetujuan (kata sepakat) tentang bentuk dan besarnya ganti-rugi antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah tanpa disertai tindakan intimidasi dalam bentuk apapun. Sedangkan, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat, maka wewenang negara untuk mengatur pengambilan sumber daya alam dibatasi oleh hak-hak masyarakat hukum adat yang bersumber pada hak ulayatnya. Negara tidak dapat memberikan suatu hak atas tanah atau hak-hak lainnya dan mengambil sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat setempat. Namun demikian, hak ulayat harus tunduk pada kepentingan yang lebih luas (kepentingan nasional), sehingga masyarakat hukum adat tidak dapat menghalang-halangi eksploitasi sumber daya alam yang ada di tanah ulayatnya, apabila eksploitasi itu benar-benar untuk kepentingan nasional (menambah devisa negara). Dalam hal ini, masyarakat hukum adat mendapat kompensasi dalam bentuk memperoleh sebagian hasil sumber daya alam itu dengan memperhatikan unsur keadilan dan asas keseimbangan.Di samping itu, juga ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat bersifat mendua (ambigous). Artinya, di satu sisi keberadaan hak ulayat diakui dan dilindungi, namun pada sisi yang lain juga diingkari. Dalam tataran konsep, secara de jure hak ulayat diakui dan dilindungi oleh UUD NRI 1945, Tap MPR, dan UUPA, namun dalam tataran implementasi secara de facto, hak ulayat diingkari oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Untuk mengatasi ambiguitas pengaturan, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang memuat konsep pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, dan Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang menerapkan (implementasi) konsep tersebut seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengingkari hak ulayat.Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS. dalam disertasinya yang berjudul “Aspek Yuridis Tanah Terlantar dan Penyelesaiannya, Kajian terhadap Tanah HGU (Perkebunan) di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur” mengemukakan banyak kasus pertanahan di wilayah Jawa Timur dan belum adanya produk undang-undang yang memberikan solusi maksimal. Persoalan tanah terlantar sendiri sebenarnya mengandung banyak sekali pengertian. Di antaranya, tanah itu memang sengaja ditelantarkan oleh pemiliknya atau memang sejak awal tak bertuan. Dari pengertian itu pula akhirnya fenomena hukum tanah terlantar ditemukan melalui situasi dan fakta. Sayangnya, ketidakjelasan konsep hukum telah menimbulkan perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itulah yang akhirnya melahirkan perbedaan konsep untuk menentukan kriteria tanah terlantar. Padahal, ada beberapa kriteria tanah telantar, yaitu adanya subyek hak, adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanahnya sesuai keadaan atau sifat, sampai tidak mengindahkan fungsi sosial hak atas tanah. Terhadap kondisi seperti itu, beliau berpendapat perlu adanya sebuah peraturan yuridis yang pasti. Sebab, sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini belum dinyatakan secara tegas. Untuk itu disarankan, pemerintah mengadakan perbaikan sistem yuridis pertanahan dengan menyederhanakan mekanisme pelaksanaan penertiban.Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul “Kontroversi Ruilslag (Perspektif Politik Hukum)” dengan mengacu pada pandangan Bernard L. Tanya menyatakan bahwa untuk menilai atau mengkritisi politik hukum pengaturan pengelolaan barang milik negara/daerah khususnya dalam tukar-menukar terhadap barang milik negara, terdapat empat tolok ukur, yaitu basis ideologis, basis normatif, basis konstitusional, dan basis moral. Basis ideologisnya adalah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, karena tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dalam pengelolaannya wajib ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Basis normatifnya adalah harus mengusahakan kebahagiaan bagi tiap-tiap orang atau sebanyak mungkin orang. Basis konstitusionalnya adalah kepentingan umum dan mencapai tujuan bersama. Dan basis moralnya adalah harus sungguh-sungguh ditujukan untuk kepentingan publik dalam hal ini mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan akhir dari perbuatan hukum tukar-menukar barang milik negara/daerah harus sejalan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 maupun Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. dalam artikel berjudul “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia” menyatakan bahwa Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi bahan hukum berdasarkan konsep hak menguasai negara. Negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus, dan pengawas juga hubungannya dengan relasi negara terhadap ekonomi. Ideologi yang digunakan menjadi landasan utama pengelolaan minyak dan gas bumi adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Negara perlu ikut campur dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.Dalam artikelnya yang lain, Indah menyatakan bahwa prinsip hukum dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia termuat dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Hak Menguasai Negara dalam pengelolaan migas harus dimaknai sebagai konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,” sebagai kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dan kemudian rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945 memberi mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), dan pengelolaan (bestuursdaad). Dalam analisisnya, ditemukan inkonsistensi dan ambivalensi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap prinsip hukum pengelolaan migas. Maka harus segera dirancang RUU tentang migas yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945, berorientasi pada nilai keadilan sosial, dan memuat perubahan terhadap tata kelola migas yang transparan untuk memperkuat peran negara dalam mewujudkan kedaulatan dan mensejahterakan rakyat. Dalam RUU tersebut salah satu materi pokok yang diatur adalah pengembalian status dan fungsi Pertamina sebagai perusahaan migas nasional (national oil company). Untuk mewujudkan kedaulatan dalam pengelolaan migas, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, dengan skema konsepsi holistik dan strategi pembangunan hukum nasional dalam pengelolaan dan perimbangan dana bagi hasil migas.

Suatu Keharusan

Dari penelusuran tekstual karya beberapa sarjana hukum yang mengampu konsentrasi hukum agraria di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merasakan adanya kesatuan pemikiran dimana para sarjana hukum tersebut sependapat bahwa perlu adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dari kesewenang-wenangan (baik oleh negara (Muhammad Bakri) maupun individu (Suharingsih)) agar kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat terwujud (Imam Koeswahyono dan Indah dwi Qurbani) atau dalam bahasa konstitusionalnya berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Perlu dijadikan catatan oleh pembaca, dikarenakan keterbatasan penulis, tulisan ini belum mewakili seluruh tinjauan atas karya-karya tekstual sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menggeluti hukum agraria, salah satunya adalah nama besar Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H. Justru dari kelemahan inilah, penulis berusaha untuk memprovokasi pihak-pihak lain untuk berdialog mengenai kekhasan pemikiran para sarjana hukum FHUB yang menekuni bidang hukum agraria.
Mengikuti gaya aporetik Sokrates dalam teks Xarmides yang ditulis oleh Platon, penulis tidak menawarkan kesimpulan dalam tulisan ini. Namun kepada sidang pembaca dipersilahkan untuk memberikan vonis apakah telah ada mazhab hukum agraria yang khas di Universitas Brawijaya. Menutup tulisan ini, penulis menyajikan kisah (yang bahkan dianggap mitos) tentang pertemuan Sukarno dan Marhaen, sebagai berikut:

Pada suatu pagi yang cerah aku bangun dengan keinginan untuk tidak pergi kuliah–suatu hal yang sering kulakukan. Aku terlalu sibuk dengan kegiatan politik sehingga kurang tertarik untuk pergi kuliah.
Berkeliling mengayuh sepeda tanpa tujuan–sambil berpikir–tiba-tiba kusadari aku telah sampai di bagian selatan kota Bandung, suatu daerah pertanian yang padat di mana para petani bekerja di sawahnya yang sempit, dengan luas kurang dari sepertiga hektar. Perhatianku tertuju pada seorang petani yang sedang mencangkul di tanah miliknya. Dia seorang diri. Pakaiannya lusuh. Gambaran yang khas ini membuatku ingin menjadikannya sebagai perlambang dari rakyatku. Aku berdiri di sana dan diam-diam memperhatikannya. Kami adalah bangsa yang ramah, maka aku mendekatinya. Tanyaku dalam bahasa Sunda, “Siapa pemilik tanah yang kau garap ini?”
Dia menjawab, “Saya, juragan.”
Kataku, “Apakah engkau memiliki tanah ini bersama-sama dengan orang lain?”
“O, tidak, ‘gan. Saya memilikinya sendiri.”
“Apakah kau membeli tanah ini?”
“Tidak. Itu turun-temurun diwariskan dari orang tua kepada anaknya.”
Ketika ia terus menggali, aku pun mulai menggali …..secara mental. Aku berpikir mengenai teoriku. Dan semakin keras aku berpikir, pertanyaanku semakin banyak. “Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apakah milikmu juga?”
“Ya, ‘gan.”
“Bajak?”
“Milik saya, ‘gan.”
“Lalu hasilnya untuk siapa?”
“Untuk saya, ‘gan.”
“Apakah hasilnya cukup untuk kebutuhanmu?”
Dia mengangkat bahu sebagai bentuk kekecewaan. “Bagaimana mungkin sawah yang begini sempit bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang isteri dan empat anak?”
“Apakah kau menjual sebagian hasilnya itu?” aku bertanya.
“Hasilnya sekedar cukup untuk makan kami. Tidak ada lebihnya untuk dijual.”
“Apakah kau mempekerjakan orang lain?”
“Tidak, ‘gan. Saya tidak mampu membayarnya.”
“Apakah engkau pernah kerja pada orang lain?”
“Tidak, ‘gan. Saya harus membanting tulang, tetapi jerih-payah saya semua untuk diri saya.”
Aku menunjuk sebuah gubuk kecil. “Siapa pemilik rumah itu?”
“Itu rumah saya, ‘gan. Kecil, tetapi milik saya sendiri.”
“Jadi kalau begitu,” kataku sambil menyaring pikiranku sendiri ketika kami berbicara, “Semua ini milikmu?”
“Ya, ‘gan.”
Kemudian aku menanyakan nama petani muda itu. Dia menyebut namanya, Marhaen. Marhaen adalah nama umum seperti Smith dan Jones. Di saat itu cahaya ilham melintas di otakku. Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang seperti dia! Semenjak itu kunamakan rakyatku Marhaen.

Ya, kepada marhaen-marhaen itulah, kepada mereka yang tereksklusi dari sumber daya agraria, kepada mereka yang termiskin dari kaum miskin, kita harus berpihak. Melalui kerja ideologis berdasarkan Pancasila, kerja teoritis dengan mengembangkan terus wacana studi agraria transdisipliner, dan kerja praktis melalui participatory action research kelak suatu saat nanti sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai!

Referensi

Buku
A. Setyo Wibowo, Platon: Xarmides (Tentang Keugaharian), Kanisius, Sleman, 2015.
Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, STPN Press, Sleman, 2011.
et. al., Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto, STPN Press, Sleman, 2010.
Cindy Adams, 1965, Sukarno: An Autobiography as told to Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, terjemahan oleh Syamsu Hadi, Yayasan Bung Karno, Jakarta, 2014.
Imam Koeswahyono, Kontroversi Ruilslag (Perspektif Politik Hukum), UB Press, Malang, 2019.
Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria), UB Press, Malang, 2011.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae (Eds.), Social Science and Power in Indonesia, Equinox Publishing, Jakarta, 2005.

Internet
Humas Universitas Brawijaya, 2018, Disertasi Suhariningsih: Perlu Perbaikan Sistem Yuridis Pertanahan (online), https://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-Suhariningsih-Perlu-Perbaikan-Sistem-Yuridis-Pertanahan-7274-id.html, (7 Mei 2020)

Jurnal
Indah Dwi Qurbani, Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
, Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, Yuridika, Volume 29, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.

Makalah
Suteki, Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Makalah disajikan dalam Seminar “Peran Hukum Progresif dan Pembaruan Hukum di Indonesia”, diselenggarakan oleh HuMa, LeIP dan PSHK, Jakarta, 19 Januari 2010.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here