Home Resensi RESENSI BUKU PLURALISME HUKUM SUMBER DAYA ALAM DAN KEADILAN DALAM PEMANFAATAN TANAH...

RESENSI BUKU PLURALISME HUKUM SUMBER DAYA ALAM DAN KEADILAN DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT

164
0
SHARE

Oleh: Arrial Thoriq Setyo Rifano

Judul Buku : Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat
Penulis : Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA.
ISBN : 978-602-18775-6-2
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Tahun Terbit : 2018
Halaman : xiv+128

Nama besar Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA. tentu tidak asing bagi pegiat isu agraria dan sumber daya alam. Sebagai guru besar senior Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, beliau menghasilkan banyak karya tulis yang tersebar dalam bentuk makalah, paper, artikel ilmiah populer, buku, maupun naskah akademik. Di usia yang tidak muda lagi, beliau masih rajin menuliskan pemikirannya di koran Kompas, aktif sebagai anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, dan akhir-akhir ini sedang giat mengkritisi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sendiri, pemikiran beliau diperkenalkan oleh salah seorang muridnya, yaitu Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. yang menggunakan buku dan artikel karya sang guru sebagai salah satu bahan kajian di konsentrasi Hukum Agraria.Pada tahun 2018, diterbitkan lagi salah satu karya beliau yang berbentuk buku dengan judul “Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat”. Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengulas tentang kemajemukan yang terkandung dalam sistem hukum negara yang mengarah pada kondisi over-regulation (pengaturan yang berlebihan) dan overlapping (tumpang tindih) regulasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam. Sedangkan bagian kedua membahas keberlakuan hukum negara pada arena sosial yang juga memiliki tatanan normatif tersendiri, dengan mengambil kasus Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).Bagian pertama buku ini mengambil judul “Pluralisme Hukum dalam Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: Adaptasi, Harmonisasi dan Agenda ke Depan”. Bagian ini merupakan orasi penulis dalam rangka Dies Natalis FH UGM pada tanggal 17 Februari 2017. Pluralisme hukum terjadi ketika dalam suatu situasi dapat ditemukan dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Secara legal-formal, pluralisme hukum dapat dilihat dalam UUPA dan TAP MPR No. IX/2001. Secara implisit UUPA sebagai unifikasi hukum agraria nasional mengenal pluralisme hukum, namun asas/lembaga hukum adat yang dimaksud belum dipahami secara utuh, justru menyebabkan pertentangan dengan konsep atau asas yang sebenarnya. Kajian harmonisasi undang-undang sektoral tentang sumber daya alam sendiri menguatkan kenyataan bahwa hukum negara terkait sumber daya alam beranekaragam, saling berkompetisi, dan berlaku pada tempat dan waktu yang sama. Kenyataan ini menunjukkan konstatasi yang diuraikan TAP MPR No. IX/2001 benar adanya. Dalam rangka reformasi hukum, perlu komitmen dari pemerintah dan DPR untuk taat asas dan melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam yang kompetitif dan konfliktual.Dalam IACN Conference on Socio Legal Studies 2017, Prof. Maria mengajukan makalah berjudul “Kompensasi yang Adil atas Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Belajar dari Kasus Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)”. Makalah tersebut yang menjadi bagian kedua dari buku ini. Pokok pangkal konflik atau sengketa yang sering timbul berkaitan dengan pengadaan tanah, pada umumnya berkaitan dengan proses perolehan tanah dan pemberian kompensasinya. Dalam berbagai kasus, masyarakat hukum adat merasa kompensasi yang diterima tidak adil. Sejak MIFEE dicanangkan pada tahun 2010, investor berbondong-bondong mencari tanah yang merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Investor hanya melihat tanah dari segi ekonomisnya saja, sedangkan masyarakat hukum adat melihat tanah dari aspek sosial-budaya dengan titik sentral yang bersifat magis-religius. Menghadapi masyarakat hukum adat, berbagai cara digunakan oleh investor untuk memperoleh tanah ulayat yang berdampak pada perpecahan kelompok masyarakat. Kompensasi dalam bentuk uang, yang disebut dengan istilah seperti ‘tali asih’, ‘uang ketok pintu’, atau ‘uang penghargaan’, tidak mungkin dapat menggantikan kerusakan ekonomi dan ekologi yang kelak akan diderita oleh masyarakat hukum adat. Perlu adanya free, prior, and informed consent masyarakat hukum adat dalam setiap kesepakatan terkait pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain.Sebagai buku yang memuat uraian pemikiran, buku ini cukup ringkas dan mudah dipahami, serta dapat dibaca tidak telalu lama sehingga tidak menjemukan pembaca. Kelebihan ini mungkin disebabkan oleh kepiawaian penulis yang telah diasah dalam berbagai riset, menjadikannya mampu menyampaikan ide tanpa bertele-tele. Pada setiap akhir bagian, diberikan gambaran agenda apa yang harus dilakukan ke depan dan rekomendasi yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan, menjadikan buku ini tidak sekedar menjadi referensi dengan uraian teoritis yang mengawang-awang sembari mengabaikan persoalan yang ada. Penulis menawarkan solusi-solusi atas permasalahan yang disampaikan pada setiap akhir bagian. Terkait apa yang dimaksud dengan free, prior, and informed consent masyarakat hukum adat dilampirkan dengan lengkap, sehingga memudahkan pembaca untuk lebih memahami pembahasan yang diuraikan oleh penulis.Buku tipis namun bernas ini, sangat perlu untuk dibaca oleh mahasiswa hukum, agar tidak terjebak pada paham yang mengagung-agungkan kesempurnaan peraturan perundang-undangan tanpa mengetahui bagaimana implementasinya bagi masyarakat. Pengambil kebijakan juga perlu merenungi saran yang disampaikan oleh penulis agar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam, khususnya bagi masyarakat hukum adat yang perlindungan hukumnya lemah dapat tercapai. Secara garis besar, buku ini menyumbangkan gagasan yang cemerlang bagi pengembangan hukum agraria di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here