Home OPINI Pelumpuhan Demokrasi : Darurat Kebebasan Berekspresi dan Kritik

Pelumpuhan Demokrasi : Darurat Kebebasan Berekspresi dan Kritik

53
0
SHARE

Trian Marfiansyah

Kebebasan berpendapat atau freedom of expression sudah menjadi prinsip universal yang diterapkan hampir di seluruh belahan dunia. Kebebasan berpendapat menunjukan tidak adanya campur tangan negara atau pemerintah dan secara konstitusional dilindungi oleh negara. Hal ini merupakan pengamalan dari prinsip demokrasi yang berkembang di Indonesia. Menginjak fase new normal di beberapa daerah di Indonesia tidak menunjukan perubahan yang signifikan perihal menjunjung prinsip demokrasi. Beberapa waktu belakangan ini, pencideraan hak berekspresi kembali terulang. Berawal dari kasus penangkapan sepihak para mahasiswa, ketidakjelasan terhadap nasib rakyat Papua, pembubaran diskusi akademik hingga munculnya buzzer selaku pengalihan isu dari kritik mengenai lemahnya tuntutan kasus penyiraman kepada mantan penyidik KPK. Bahkan, menurut beberapa pendapat pihak buzzer tersebut tidak lain berasal dari pihak pemerintahan. Intimidasi, pemenjaraan, penganiayaan bahkan pembunuhan wartawan atau blogger kritis serta pengalihan media sudah menjadi makanan sehari-hari mereka selaku tim pengawalan kinerja pemerintahan. Sehingga, ciri-ciri diatas tidak lebih mencerminkan gerakan Neo-Orba dari penguasa serta melunturkan nilai reformasi yang dibangun selama lebih dari 20 tahun.

Konsep Freedom of Expression
Kebebasan mengemukakan pendapat atau freedom of expression merupakan refleksi dari kebebasan berpikir atau freedom of thought yang bersifat individual dan merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat fundamental. Hal ini diatur secara universal oleh konstitusi negara-negara di dunia, sesuai dengan sistem politik yang dianutnya. Dalam sejarah, pengakuan dan perlindungan atas hak untuk bebas dari pengaruh atau tekanan penguasa sudah dimulai sejak deklarasi Magna Charta. Pendekatan dalam hal ini berangkat dari teori libertarian yaitu antitesa dari berpendapat yang bersifat sangat otiriter dan harus sesuai kemauan negara dari teori outritarian. Prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai dan memberikan kebebasan individu dalam memandang realitas sosial merupakan prinsip-prinsip utama dalam landasan libertarian. Secara singkat, menurut Siebert, teori libertarian menempatkan manusia sebagai mahluk yang berakal yang mampu membedakan sendiri mana yang benar mana yang salah. Mereka tidak perlu lagi dibimbing oleh penguasa. Kebenaran tidak lagi menjadi milik kekuasaan, tetapi menjadi salah satu hak asasi manusia, dan karenanya menjadi milik setiap individu. Keseluruhan, penting untuk memahami konsep ini ketika mendiskusikan kebebasan karena semuanya mewakili bagian kecil dari rangkaian besar yang dikenal dengan kebebasan. Dalam pengertian filosofis, moralitas harus berada di atas tirani dalam semua bentuk pemerintahan yang sah. Jika tidak, orang akan dibiarkan berada dalam sistem sosial yang diakari oleh keterbelakangan, ketidakteraturan, dan regresi.
Mengambil dua poin yakni bebas dan tidak dipengaruhi oleh negara memunculkan sebuah bentuk instansi tersendiri yang ahli dalam hal tersebut. Hal itu dinamakan pers. Berdasar dari teori libertarian, kebebasan pers menjadi hal penting dalam menjadi indikator sendiri atau watchdog bagi kinerja negara dalam menjalankan tugasnya. Pers sendiri menjadi sangat penting dalam pembangunan individu dan masyarakat. Kebebasan pers, berdasarkan penelitian tersebut berbanding lurus dengan prilaku korupsi oleh pelaksana pemerintahan. Dan berbanding lurus juga terhadap akses informasi tentang akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini membuktikan kebebasan berpendapat dan pers selaku agen lain dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, realita sekarang Indonesia masih melakukan represifitas atas kedua hal diatas sehingga mengancam partisipasi kolektif dan mengantar ke pemerintahan yang otoriter. Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2020 berada di posisi 119 dari Timor Leste yang berada di posisi 78 dan Malaysia 101. Demikian catatan Lembaga pemantau Reporters Without Borders (RSF).

Hitam di atas Putih
Hitam di atas putih sepertinya sudah jelas. Kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini diatur dalam konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 mengizinkan para warganya untuk menyampaikan gagasannya serta memperoleh informasi.
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama kepada warga Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Satu tahun pasca muncul aturan tersebut, pemerintah kembali merilis UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, dalam persepektif Hukum Internasional, Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga jelas melindungi kebebasan berpendapat.

Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Maraknya kasus unjuk aksi anti diskriminasi di Amerika Serikat menginspirasi negara lain termasuk Indonesia untuk menggunakan hak berpendapatnya. Kurang tegasnya aparat dalam menangani virus COVID-19 di Indonesia hanyalah awalan dari berbagai kasus yang mendatang. Pada bulan Maret 2020 lalu, terjadinya penangkapan sepihak 3 mahasiswa di Malang dikarenakan diduga makar dan penghasutan melainkan menentang kapitalisme yang terjadi. Kasus serupa terjadi pada mahasiswa Yogyakarta dalam mengadakan diskusi akademik secara daring. Pemerintah mengancam lewat pesan online kepada salah satu panitia dan menyuruh membatalkan diskusi tersebut karena diduga penghinaan terhadap Presiden. Isu kebebasan lain yang menjadi sorotan yakni pemblokiran akses media asing untuk meliput Papua, dan yang terakhir, viralnya kasus munculnya hinaan oleh buzzer kepada komedian negara terkait kritiknya tentang tumpulnya hukum kepada pelaku kasus HAM. Sementara, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi harus dibedakan antara melakukan kritik terhadap seseorang (termasuk kritik terhadap presiden) dengan penghinaan, karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Kritik tidaklah sama dengan menghina, menghina adalah suatu perbuatan pidana, karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya niat jahat atau criminal intent agar orang lain terserang kehormatan atau nama baiknya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga meninjau pada KUHP karena pemerintah dan DPR mempertahankan pasal-pasal yang selama ini potensial mempidanakan pers. Omnibus Law juga dikritik karena ada pasal yang kami nilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
AJI juga mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih tinggi, mulai dari perampasan alat hingga pemidanaan. Dalam periode satu tahun ini, setidaknya ada 53 kasus kekerasan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kasus kekerasan pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 42 kasus. Jenis kekerasan terbanyak kekerasan fisik sebanyak 18 kasus, perusakan alat atau data hasil liputan sebanyak 14 kasus, dan ancaman kekerasan atau teror yakni 8 kasus. Dari sisi pelaku kekerasan, menariknya justru polisi yang menjadi pelaku terbanyak yakni 32 kasus. Kasus-kasus kekerasan itu terjadi saat jurnalis meliput peristiwa demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil September 2019 lalu. Pandemi Covid-19 ini membawa dampak besar bagi keamanan pekerjaan jurnalis saat ini. Kesulitan ekonomi membuat pemasukan menurun drastis dan membuat kemampuannya untuk bertahan menjadi sangat terancam. AJI menilai perlu ada upaya ekstra bagi media untuk bisa bertahan di tengah krisis serta mempertahankan jurnalis dengan tetap memberikan upahnya dan tidak melakukan PHK. Dalam hal ini negara juga punya kewajiban membantu perusahaan media, melalui pemberian insenstif ekonomi, agar bisa tetap beroperasi, mempertahankan pekerjanya, dan menjalankan fungsi pentingnya di masa pandemi yakni menjadi informan publik dan social control terhadap pemegang kekuasaan.
Praktik pembungkaman yang berulang kali sangat merugikan hak masyarakat sebagai manusia dan warga Indonesia. Hal ini tentu menjadi tanda tanya tersendiri bagi kita semua. Nilai ideal demokrasi itu sendiri sudah pudar, mulut kerap ditutup, dan tindakan represifitas rutin dilakukan hingga menciderai korban sipil atas kesewenangan penguasa. Sehingga solusi yang dapat ditawarkan kepada kita sangat beragam dalam mendukung kebebasan berpendapat. Sebagai contoh, mengkritik lewat berbagai media seperti lewat karya tulis, menguji regulasi yang menyimpang lewat proses peradilan, mengadakan diskusi akademik, mengadakan unjuk aksi rasa, dan lainnya.
Budaya freedom of expression dan kebebasan pers harus dilestarikan karena menjadi senjata partisipasi politik tersendiri bagi para pelakunya. Kebenaran adalah kejadian yang disetujui secara kolektif dan didasari atas etika dan nilai yang berkembang di masyarakat. Ingat, fenomena yang terjadi saat ini akan tercatat menjadi suatu kebenaran yang sepihak apabila rezim Neo-Orba kerap dibiarkan. Lantas, kebenaran mana yang anda pilih?

SHARE
Previous articleAngsuran Mimpi
Next articleMengadu(h)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here