Home OPINI Polemik Omnibus Law: Untung atau Buntung?

Polemik Omnibus Law: Untung atau Buntung?

48
1
SHARE

Herlin Sri Wahyuni Manifestor 2019

Omnibus Law bukanlah hal yang tabu untuk kita bicarakan. Meninjau pengertian Omnibus Law itu sendiri ialah regulasi atau undang-undang yang mencakup isu atau topik dalam suatu penciptaan hukum. Secara harfiah, definisi Omnibus Law adalah hukum yang dibuat untuk semua peraturan yang terdapat tumpang tindihnya norma antara satu dengan yang lainnya. Bisa disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah undang-undang baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya merevisi atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Secara konsep Omnibus Law mampu mengatasi tumpang tindihnya regulasi, tetapi secara perencanaan negara terhadap konsep Omnibus Law di Indonesialah yang perlu diperhatikan dan diperjelas arahnya. Hal ini karena aspek yang ingin diubah berkaitan dengan kepentingan korporasi yang dikhawatirkan menjadi ancaman dengan menggerogoti hajat hidup orang banyak. Dari hal ini Omnibus Law menjadi topik yang hangat diberitakan di berbagai media. Bahkan di media sosial juga gencar-gencarnya membahas penolakan yang sangat keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law oleh beberapa kalangan dari kaum proletar seperti petani, buruh, rakyat miskin kota, dan lainnya. Penolakan yang sangat keras pun datang dari kelompok-kelompok intelektual kampus seperti mahasiswa dan para civitas akademika, baik itu dari kalangan professor maupun dari dosen. Aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak Omnibus Law sudah terjadi di berbagai tempat, akan tetapi hingga saat ini pemerintah tidak menanggapi atau tidak mempedulikan hal tersebut.
Berbicara konsep dari RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law masih banyak kontroversi, diantaranya pada pasal di RUU ini yaitu pada Pasal 170 dan 166 dinilai menabrak dan melanggar konstitusi. Pada Pasal 170 mengatur bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang sehingga tidak bisa membatalkan maupun mengubah undang-undang tersebut. Selain itu pada Pasal 166 RUU ini menyebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah. Hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU/-XIV/2016 yang menyebutkan kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Memang benar konsep Omnibus Law itu sendiri adalah produk hukum yang sudah tua yang sudah diterapkan oleh beberapa negara di dunia, diantaranya Amerika Serikat, Irlandia, Singapura dan Kanada. Sehingga, untuk implementasinya secara materi sudah tidak menjadi persoalan lagi karena referensinya sudah cukup jelas untuk diterapkan. Namun, Omnibus Law yang dijelaskan oleh Presiden Jokowi memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga perlu kajian yang lebih mendalam dan proses trial terlebih dahulu. Apalagi Omnibus Law akan menggugurkan sekitar 72-74 pasal yang dianggap bermasalah di sektor lapangan kerja dan perpajakan.
Bagian cita-cita masyarakat untuk dapat terselesainya beberapa peraturan yang saling berbenturan, tetapi akan menjadi sesuatu yang fatal jika bagian dari cita-cita masyarakat tersebut justru disuguhi oleh kepentingan, misalnya penghapusan pidana terhadap pengusaha, seolah tiap orang tidak lagi sama kedudukannya di mata hukum. Merusak lingkungan hidup akibat dimudahkannya proses perizinan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, dihapuskannya hak-hak buruh seperti hak jaminan sosial dan peminggiran hak perempuan layaknya hak cuti haid dan cuti hamil yang tidak diakomodir, serta penghapusan pesangon. Seharusnya perumusan kebijakan mengenai Omnibus Law ini pemerintah harus melibatkan masyarakat, karena bagaimanapun juga kebijakan sarat akan hajat hidup masyarakat. Maka ketika pemerintah menutup akses keterlibatan masyarakat dalam perumusannya, RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law ini perlu dicurigai sebagai RUU Cilaka yang akan mencelakakan rakyat kelas menengah ke bawah. Namun, pada realitanya pemerintah tampak tak menaganggapi serius hal ini, bahkan gelombang demostrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan dianggap sebagai angin lalu saja oleh pemerintah, hingga saat ini telah memasuki bulan Agustus yang semakin mendekati detik-detik pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja.
Ditengah pandemi ini pada tanggal 30 Juli 2020 kemarin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam sebuah diskusi daring mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law ini segera disahkan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada bulan Agustus 2020. Menurutnya di saat pandemi Covid-19 keberadaan RUU Omnibus Law memang sangat diperlukan untuk lebih menggairahkan perekonomian nasional. Hal ini karena RUU Omnibus Law dinilai sangat berguna dalam memotong segala bentuk birokrasi perizinan, termasuk soal investasi. Tak hanya itu saja, RUU Omnibus Law adalah pintu masuk untuk membuka ruang-ruang investasi. Dengan adanya RUU ini diharapkan proses investasi yang masuk ke Indonesia akan lebih lancar karena berpeluang membangkitkan perekonomian secara cepat dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya menggunakan investasi, padahal sudah kita ketahui bersama bahwa rancangan Omnibus Law yg saat ini dibahas sangat tidak menunjukkan keberpihakan pada para pekerja, contohnya saja jika terjadi investasi modal asing dengan liberalisme perekonomian di Indonesia, maka nasib para buruh akan menjadi kelompok yang sangat rentan kehilangan pekerjaan maupun terkurangnya hak-hak dasar seorang buruh tersebut, dan hal ini akan lebih menguntungan kalangan pengusaha, karena posisi pengusaha sangat kuat sehingga prinsip easy hiring-easy firing (mudah direkrut-mudah dipecat) dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya saja.
Saat ini DPR sedang mengebut pembahasan RUU Omnibus Law kerja di tengah masa reses. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi, mengatakan DPR tetap rapat saat reses karena ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas RUU yang merupakan inisiatif dari pemerintah tersebut. Padahal Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengatakan dalam pertemuan perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dengan Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Baleg pada 16 Juli lalu, pihak DPR memastikan untuk tidak akan ada sidang dan rapat-rapat pembahasan Omnibus Law sepanjang masa reses. Sehingga menarik untuk dipertanyakan mengapa ada inkonsistensi dari DPR terhadap hasil kesepakatan bersama Gebrak ini. Hal ini yang belum terjawab hingga saat ini tentang urgensi keberadaan Omnibus Law yang membuat DPR harus terburu-buru membahasnya dan bahkan melupakan audiensi dengan rakyat yang pernah dilakukannya. Ketidak inkosistensi ini mengakibatkan gelar aksi demonstrasi yang akan kembali dilakukan oleh Gebrak untuk menuntut pembatalan pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja pada 14 – 16 Agustus mendatang.
Benni Wijaya, perwakilan Gebrak dari KPA, saat dihubungi CNN Indonesia pada 5 Agustus 2020 mengatakan rencana aksi ini akan dilaksanakan selama tiga hari di DPR. Momen 14 Agustus dimanfaatkan karena sidang pertama di masa reses. Aksi serupa juga akan digelar di dua puluh kota lainnya dengan perkiraan massa lebih banyak dari aksi mereka sebelumnya pada 16 Juli lalu, yaitu estimasi 10 ribu orang tersebar di dua puluh provinsi. Pemicu aksi ini tentu saja karena DPR dinilai melanggar kesepakatan saat pertemuan antara perwakilan massa dari Gebrak dengan Wakil Ketua dan Baleg DPR lalu. Pelanggaran DPR adalah dengan mengadakan pembahasan kembali RUU ini sehingga pemikiran untuk melakukan aksi demonstrasi besar tak terhindarkan. Pertanyaannya apakah pemerintah akan tetap mengesahkan RUU Cipta Lapangan kerja ini di tengah pandemi Covid-19? Bagaimana nasib para massa aksi di tengah pandemi ini? Akankah tuntutan mereka kembali tidak akan didengar? Selain itu, bagaimana dengan protokol kesehatan selama pandemi ini, bukankah kita harus tetap melakukan pyhsicall distancing? Mari kita saksikan bersama di detik-detik pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law oleh DPR.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here