Home OPINI RESENSI BUKU ENERGY LAW: AN INTRODUCTION

RESENSI BUKU ENERGY LAW: AN INTRODUCTION

68
0
SHARE

oleh Arrial Thoriq Setyo Rifano (Mahasiswa FHUB Konsentrasi Hukum Agraria)

Judul buku   : Energy Law: An Introduction

Penulis          : Prof. Raphael J Heffron BA, MA, MLitt, MSc, PhD, Barrister-at-Law

ISBN              : 978-3-319-14190-9

Penerbit        : Springer

Tahun terbit : 2015

Halaman       : xiii+72

Hukum energi belum terlalu dikenal dan didalami sebagai fokus kajian hukum di Indonesia. Hingga tahun 2015, tahun terbitnya buku Energy Law: An Introduction karya Raphael J Heffron, hukum energi masih dianggap sebagai bidang kajian hukum yang baru. Raphael menjadi salah satu sarjana hukum yang menekuni bidang kajian ini. Pada saat buku tersebut diterbitkan, Raphael merupakan dosen hukum di University of Leeds. Selain hukum energi, ia juga menekuni bidang kajian hukum lingkungan dan perubahan iklim, hukum dan strategi, dan hukum dan teknologi. Saat ini ia mengajar di University of Dundee dan sejak 2018 aktif di Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law Policy, University of Dundee.

Sebagaimana judulnya, buku Energy Law: An Introduction dimaksudkan sebagai pengantar untuk memahami hukum energi.  Buku ini tersusun dari empat bagian. Bagian pertama membahas apa yang dimaksud dengan hukum energi dan unsur-unsurnya. Bagian kedua berusaha melihat tiga level hukum energi, mulai dari lingkup internasional, nasional, dan lokal. Bagian ketiga melihat hukum energi dalam konteks konsep kebijakan energi dan persinggungannya dengan hukum lingkungan. Dan bagian keempat menyajikan fokus-fokus utama kajian hukum energi, analisis perbandingan hukum energi, dan contoh-contoh kasus.

Secara sederhana, hukum energi dapat didefinisikan sebagai hukum yang membahas mengenai pengelolaan sumber daya energi. Sulit untuk memisahkan hukum energi dengan kebijakan energi. Terkait dengan hubungan keduanya, dikenal istilah energy trilemma dimana hukum dan kebijakan energi diposisikan sebagai persinggungan antara ekonomi (keuangan), politik (keamanan energi), dan lingkungan (mitigasi perubahan iklim). Di tingkat internasional, perjanjian-perjanjian internasional mengenai energi mempengaruhi negara-negara yang meratifikasinya. Contohnya, Protokol Kyoto 1972 dimana negara-negara yang meratifikasinya harus mengurangi emisi gas rumah kacanya. Di tingkat nasional, pemerintah menggariskan hukum dan kebijakan energi untuk mencapai tujuan negaranya. Sedangkan di tingkat lokal, perusahaan-perusahaan diberi insentif untuk membangun infrastruktur energi di wilayah tersebut, antara lain seperti tax break. Lembaga penelitian juga memiliki andil dalam menyumbangkan analisis mengenai hukum energi. Pusat riset energi di University of Cambridge dan University of Oxford menjadi contoh lembaga penelitian yang aktif mempublikasikan riset tentang sektor energi.

Di level internasional, lembaga seperti PBB dan Bank Dunia turut memainkan peran dalam isu hukum energi, contohnya PBB memiliki bagian yang disebut UNEP (United Nations Environment Programme). Pengadilan-pengadilan internasional juga berperan dalam penegakan hukum energi dalam lingkup internasional. Hukum energi di tingkat internasional memiliki pengaruh besar terhadap hukum energi di tingkat nasional. Diberikan contoh hukum dan kebijakan energi pada tiga negara, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan China. Di tingkat lokal, hukum energi nasional mengatur derajat otonomi suatu wilayah terkait pembangunan infrastruktur energi di wilayah lokal.

Hukum energi dan hukum lingkungan memiliki karakter yang sama, namun fokus kajiannya bisa saja berbeda. Topik-topik utama kajian hukum lingkungan seperti kehutanan, habitat, dan alam liar tidak menjadi pembahasan hukum energi. Meski begitu, keduanya berkepentingan untuk membuat pengelolaan sumber daya alam lebih efektif dan mengubah perilaku manusia dan masyarakat agar lebih awas terhadap perubahan iklim.

Perbandingan hukum menjadi salah satu metode utama untuk mempelajari hukum energi. Buku ini menyajikan perbandingan pengaturan hukum energi di beberapa negara secara komprehensif beserta contoh-contoh kasus. Para pembaca dapat membandingkan praktek hukum energi di negaranya dengan analisis komprehensif pada buku ini.

Meskipun tidak terlalu tebal, namun buku ini kaya akan data kuantitatif dan menantang pembacanya untuk memahami lebih jauh hukum energi. Pada setiap akhir bagian dicantumkan rekomendasi bacaan, sehingga mampu memberikan petunjuk bagi mereka yang tertarik dengan apa yang dibahas. Sebagai pengantar, buku ini dimaksudkan agar juga dapat dipahami oleh pembaca yang lebih luas, tidak hanya mahasiswa fakultas hukum, namun juga penstudi dari ilmu lain seperti geografi dan ilmu sosial. Buku ini dapat menjadi pengantar yang baik bagi mahasiswa yang ingin mendalami isu-isu hukum ketatanegaraan dan agraria, khususnya yang berkaitan dengan apa yang dulu dikenal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai mata kuliah Hukum Pengelolaan Hutan dan Tambang atau yang dalam kurikulum FHUB 2020 dikenal sebagai Hukum Sumber Daya Alam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here