Home Berita Mengenang 16 Tahun Kepergian Munir, Universitas Brawijaya Adakan Munirfest

Mengenang 16 Tahun Kepergian Munir, Universitas Brawijaya Adakan Munirfest

32
0
SHARE

ManifesT-Malang, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) telah melaksanakan Seminar Nasional Munirfest-Human Rights Festival (7/9), dimulai pada pukul 08.30 WIB dan berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom. Tujuan diadakannya Seminar HAM Nasional ini adalah untuk memperingati meninggalnya Munir Said Thalib pada 7 september 2004, tepatnya 16 tahun silam. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita diharapkan mampu meneruskan perjuangan Munir dari segi HAM agar kesejahteraan dan keadilan HAM bisa terwujud dengan sebaik mungkin.

Acara ini dibuka dengan menampilkan documentary podcast yang menceritakan tentang sejarah perjuangan Munir membela HAM hingga kematian Munir. Selanjutnya, acara ini dihadiri oleh tiga narasumber yang berbeda. Narasumber pertama adalah Bapak Choirul Anam selaku Komisioner KOMNAS HAM. Narasumber kedua adalah Bapak Usman Hamid, SH. selaku Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Selanjutnya, narasumber ketiga adalah Bapak Dr. Muchammad Ali Safa’at, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB).

Munir Said Thalib atau yang lebih akrab disapa Cak Munir merupakan seorang aktivis HAM yang memperjuangkan keadilan dan membela hak-hak rakyat tertindas. Bapak Choirul Anam selaku Komisioner KOMNAS HAM mengatakan bahwa semasa hidupnya, Munir sangat berperan penting dalam upaya membongkar kekerasan dan pelanggaran HAM yang ada di Aceh, Papua, Timor Timur, dan bahkan termasuk peristiwa Tanjung Priuk. Munir adalah satu dari banyak mahasiswa saat itu yang berani mengkritisi sistem penyelenggaraan hukum di negeri ini. Kasus Munir merupakan salah satu contoh lemahnya perlindungan HAM oleh negara. Khusus untuk kasus Munir, terkait pembunuhan dan dugaan terkait orang-orang yang berkuasa, beliau menyampaikan agar negara mengusut tuntas kasus ini dengan menempatkan kasus ini sebagai kasus pelanggaran HAM  berat agar ditindaklanjuti secara serius.

Munir Said Thalib diyakini meninggal akibat dibunuh menggunakan racun arsenik saat melakukan perjalanan pesawat dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Desember 2005, pengadilan menjatuhi hukuman kurungan 14 tahun penjara pada Pollycarpus Budihari Priyanto atas tuduhan pembunuhan Munir. Salah satu narasumber dari Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menyatakan bahwa saat itu pengadilan juga mengeluakan pernyataan jika Pollycarpus bukan pelaku utama melainkan orang suruhan pejabat Badan Intelegensi Negara (BIN). Melalui bantuan Indra Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Dirut Garuda, Pollycarpus dengan leluasa dapat mengikuti beberapa penerbangan internasional untuk mendeteksi terorisme. Pertanyaannya, mengapa yang dibunuh justru Munir? Seorang aktivis HAM yang akan bertolak ke Belanda untuk melanjutkan studi.

Berbagai kejanggalan yang belum terungkap sampai saat ini masih menjadi misteri. Banyak pihak menuntut agar pemerintah lebih serius untuk mengungkap pelaku utama pembunuhan Munir. Salah satunya dengan cara mendesak Presiden Jokowi agar menepati janjinya dalam dokumen Nawacita untuk menyusut tuntas kasus Munir dengan melakukan tindakan penting yakni membentuk tim investigasi independen guna menindaklanjuti investigasi polisi yang baru untuk mengungkap aktor sebenarnya dibalik kasus Munir. Beberapa tuntutan yang diharapkan yakni: menindaklanjuti penyelidikan tim pencari fakta, menindaklanjuti investigasi kepolisian, dan menuntut jaksa agung agar menindaklanjuti perkara. “Pada dasarnya, kasus (pembunuhan Munir) tidak pernah ditutup, kasus hanya dibiarkan,”ujar Choirul Anam, Komisioner KOMNAS HAM.

Kasus pembunuhan Munir 16 tahun silam hanya satu dari sekian contoh pelanggaran HAM berat yang terjadi di negeri ini. Namun akibat yang ditimbulkan jika kasus ini tidak kunjung diselesaikan dan ditemukan pelaku utamanya, bukan tidak mungkin ada Munir ke-2 dan ke-3 seperti Novel Baswedan yang harus kehilangan satu matanya karena disiram air keras. Keseriusan pemerintah dan elemen masyarakat dalam mengusut tuntas kasus ini diharapkan dapat membawa angin segar dan harapan bagi hukum dan kondisi negara yang diidamkan. “Kasus ini dapat diselesaikan dengan kehendak politik, karena possibility itu ada,” tutup Choirul Anam, salah seorang narasumber. (msl/elv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here