Home OPINI Perluasan Definisi Berujung Perebutan Kebebasan Berekspresi

Perluasan Definisi Berujung Perebutan Kebebasan Berekspresi

26
0
SHARE

Oleh. Atanasya Melinda M

Belum lama ini muncul pemberitaan bahwa salah satu perusahaan televisi publik telah mengajukan uji materi terhadap Undang undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

            Dalam uji materi tersebut mereka menginginkan agar Aturan UU Penyiaran harus juga mencakup Layanan OTT (Over-the-top Media Services) yang turut melaksanakan aktivitas penyiaran berupa penyampaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar. Layanan OTT atau Over-the-top Media services adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. YouTube, Instagram, Netflix adalah beberapa contoh dari berbagai bentuk layanan OTT yang output-nya berupa konten gambar, audio, video, dan/atau gabungan dari itu semua.

Melihat definisi dari penyiaran seperti yang dituliskan dalam pasal 1 ayat 2, maka jika dikabulkan Undang-undang tersebut hanya akan mengatur tentang siaran langsung yang dilakukan lewat layanan OTT karena ada poin berbunyi, “diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Namun yang diinginkan lewat uji materi ini adalah perluasan definisi agar layanan OTT seperti kategori konten/video on demand mendapatkan regulasi yang jelas pula dan mendapat perlakuan yang sama dengan media penyiaran konvensional lainnya. Mereka harus mengikuti regulasi dari Komisi Penyiaran Indonesia, seperti menaati P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dan mengajukan izin penggunaan frekuensi.

Padahal pihak yang secara langsung memakai frekuensi publik dalam layanan OTT adalah masyarakat sendiri lewat penggunaan jaringan internet dan jika membahas tentang perizinan penggunaan frekuensi, melihat Pasal 33 Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, saat para pengguna layanan OTT memakai jaringan internet yang mengurusi izin untuk menggunakan frekuensi tersebut adalah provider Internet yang mereka pakai. Layanan OTT hanyalah penyedia infrastruktur, dengan penggunaan frekuensi oleh tiap masyarakat yang menciptakan dan/atau mengakses konten. Sedangkan Media penyiaran konvensional menggunakan secara langsung frekuensi publik karena mereka adalah pencipta  dan/atau penyiar konten sekaligus pemilik infrastruktur siaran. Lalu jika layanan OTT diklasifikasikan ke dalam salah satu bentuk penyiaran lewat perluasan definisi tersebut, izin penggunaan frekuensi macam apa yang harus perusahaan penyedia layanan OTT tersebut ajukan?

Terjadinya pengujian terhadap pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 berarti secara teoretik ada konsekuensi bahwa pasal-pasal yang ada dibawahnya akan terpengaruhi pula, karena pasal tersebut berisi tentang pengertian penyiaran yang diatur secara penuh dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002.

Merasa Terancam

Menurut pendapat penulis, gugatan uji materi tersebut mencerminkan perusahaan televisi publik yang mulai merasa terancam dengan keberadaan layanan OTT, dan berusaha membatasi pergerakan mereka lewat pengajuan uji materi ini. Dalam studi yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2018 durasi rata-rata konsumen Indonesia mengakses Internet adalah 3 jam 14 menit per harinya, tertinggi kedua setelah durasi rata-rata menonton TV yaitu selama 4 jam 53 menit per harinya. Durasi rata-rata tersebut terus meningkat setelah ditahun 2014 berada diangka 1 jam 52 menit dan tahun 2017 berada diangka 3 jam 8 menit. Dapat dilihat bahwa layanan OTT semakin digemari dan semakin banyak masyarakat yang kemudian beralih dari layanan media penyiaran konvensional ke layanan OTT tiap tahunnya.

Selain mudahnya akses karena penggunaan smartphone yang semakin meningkat, konten yang lebih beragam dan sensor yang dinilai tidak terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan media konvensional lainnya, juga menjadi salah satu alasan dari beralihnya beberapa kalangan masyarakat ke layanan penyiaran OTT. Kebebasan berekspresi yang ditawarkan oleh layanan penyiaran OTT, lewat diperbolehkannya para pengguna untuk menyiarkan konten-konten yang mereka ciptakan juga menjadi daya tarik yang dimiliki oleh layanan penyiaran OTT. Dikabulkannya permohonan uji materi tersebut akan membuat layanan penyiaran OTT terancam kehilangan daya tarik yang mereka miliki tersebut.

Alasan diperlukannya perluasan definisi untuk mengatur konten sehingga menghindari pelanggaran norma dan perusakan moral bangsa adalah hal yang tidak masuk akal, karena faktanya sejak awal mendaftarkan akun, pengguna layanan OTT sudah harus menyetujui ketentuan layanan dan ada pedoman komunitas yang dapat berujung pada penghapusan konten jika dilanggar. Tanpa perlu perluasan definisi yang bisa berujung perampasan kebebasan berekspresi lewat regulasi KPI yang begitu mengekang, sudah ada batasan yang telah ditetapkan layanan OTT lewat hal-hal telah disebutkan di atas.

Apa yang menjadi akhir?

Kebutuhan akan regulasi layanan OTT ini sebenarnya sudah menjadi masalah global, Korea Selatan adalah salah satu negara yang belum lama ini mengalami perdebatan serupa, dan akhirnya pada 12 Januari 2019 Majelis Nasional Korea Selatan mengajukan Rancangan perubahan Undang-Undang Tentang Penyiaran,  di dalamnya layanan OTT akan diperlakukan seperti media penyiaran konvensional lainnya.

Menurut penulis pengajuan uji materi yang dilakukan oleh perusahaan televisi publik tersebut mungkin saja hanyalah langkah awal sebagai landasan sebelum mengajukan Rancangan Undang-Undang baru mengenai regulasi layanan OTT ke Dewan Perwakilan Rakyat. Baik permohonan tersebut dikabulkan atau tidak, cepat atau lambat Layanan OTT akhirnya akan harus diatur dalam regulasi yang tepat.

Kemungkinan terbaik yang bisa timbul dari situasi ini adalah munculnya regulasi yang tepat lewat konsolidasi yang baik antara Undang-undang tentang Penyiaran dan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, di dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Meskipun demikian, apakah hal itu berarti ketakutan masyarakat akan direbutnya kebebasan berekspresi dan berpendapat yang telah mereka dapatkan lewat layanan OTT, dapat dipandang sebelah mata ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here