Home Berita Tok! Disahkan, Masyarakat Menilai UU Cipta Kerja Berat Sebelah

Tok! Disahkan, Masyarakat Menilai UU Cipta Kerja Berat Sebelah

113
0
SHARE

ManifesT-Malang, Mahasiswa dan buruh ramai-ramai turun ke jalan dengan satu suara “Gagalkan pengesahan omnibus law!” pada Selasa (6/10/2020). Sehari sebelumnya, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) melalui kesepakatan rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja langsung mendapat sorotan dan penolakan dari banyak pihak. Bukan hanya isi pasalnya saja yang dipersoalkan, namun juga rapat pengesahannya yang ‘agak’ mendadak turut jadi pertanyaan. Pasalnya, rapat pengesahan terkesan kilat bahkan hanya berjarak dua hari sejak pengesahan tingkat 1 pada (3/10/2020) dilaksanakan. Hal ini membuat UU Cipta Kerja diduga memuat cacat formil atau cacat secara prosedur dalam pembentukan UU tersebut.

Masyarakat ramai-ramai protes dengan menaikkan tagar gagalkan omnibus law hingga mendominasi trending topik di twitter segera setelah Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan. Mahasiswa se-Indonesia juga kompak menyatakan mosi tidak percaya pada DPR RI. Mahasiswa dan Serikat Buruh serta komponen-komponen masyarakat lainnya di seluruh Indonesia bersepakat melakukan unjuk rasa penolakan pengesahan Omnibus Law RUU CIpta Kerja setelah menilai bahwa banyak pasal kontroversial yang dapat menciderai hak asasi manusia (HAM) terutama hak-hak para buruh.

Apa sebenarnya Omnibus Law itu? Secara terminologi, kata Omnibus berarti banyak. Dari sudut pandang hukum, omnibus law adalah regulasi atau undang-undang yang bisa mencakup atau mengatur berberapa aturan yang substansinya berbeda dalam satu payung hukum yang sama. Pada dasarnya ada 11 klaster yang menjadi pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu:

  1. Penyederhanaan perizinan tanah
  2. Persyaratan investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
  5. Kemudahan berusaha
  6. Dukungan riset dan inovasi
  7. Administrasi pemerintah
  8. Pengenaan sanksi
  9. Pengendalian lahan
  10. Kemudahan proyek pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sejatinya, Omnibus Law diharapkan dapat mendorong investasi sehingga dapat memajukkan roda perekonomian negara, kendati demikian banyak penolakan muncul karena banyak pasal dalam draf UU Cipta Kerja dianggap merampas hak-hak buruh. Beberapa pasal dalam Omnibus Law juga terkesan menggantung dan lebih menguntungkan pihak pengusaha. Pasal mengenai perizinan usaha dan lingkungan hidup juga ikut disorot.

Beberapa poin yang menjadi sorotan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yakini:

Pertama, aturan upah perjam yang masih rancu dan menggantung. Pada Pasal 88 B Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pasal ini hanya mengatur tentang upah per jam tanpa dijelaskan secara rinci apakah penentuan upah buruh dihitung /jam, /hari, atau /bulan. Namun hanya tertera frasa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). hal ini juga ditakutkan bahwa upah dari buruh menjadi berkurang dan tidak bisa mensejahterakan kehiduan buruh.

Kedua, denda keterlambatan pembayaran gaji buruh yang semula ada dan tercantum pada Pasal 95 UU Ketenagakerjaan No.3 Tahun 2013 tidak tercantum/dihapuskan pada pasal 95 Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sehingga tidak ada batasan atau sanksi pasti (berupa denda) bagi pengusaha yang terlambat membayar gaji. Poin ini jelas terlihat jika pasal ini merugikan buruh.

Ketiga, pengaturan tentang outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan No.3 Tahun 2013 Pasal 64 dan Pasal 65 dihapuskan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sementara itu, karyawan outsourcing sering dirugikan oleh tidak adanya peraturan mengenai standar gaji, kenaikan jabatan, dan kompensasi yang mungkin ia dapatnya jika bekerja sebagai karyawan tetap.

Keempat, dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, waktu lembur bertambah menjadi paling lama 4 jam sehari dan 18 jam dalam seminggu, yang mulanya pada UU Ketenagakerjaan menyebutkan kerja lembur paling banyak 3 jam sehari dan 14 jam seminggu.

Kelima, cuti haid, hamil, dan melahirkan awalnya diatur dalam pasal 81-83 UU Ketenagakerjaan. Sementara pada Omnibus Law UU Cipta Kerja, hal ini tidak diatur.

Perihal “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya” juga yang mulanya diatur pada pasal 49 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun bunyi pasal pada UU Cipta Kerja berubah menjadi “Pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya”.

Persoalan lain, dalam pasal 93 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), publik dapat menguji izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah dihapus. Pada UU Cipta Kerja hanya ditulis “Pasal 93 Dihapus.”(msl)Itulah beberapa pasal yang menjadi kontroversial, dan yang seharusnya menjadi pertimbangan DPR sebelum mengetok UU ini. Selain pasal-pasal yang bermasalah sebagaimana dijelaskan diatas, masih banyak pasal-pasal dan ayat-ayat yang disinyalir akan mengurangi atau bahkan memberangus hak-hak dari rakyat, selain itu keberlanjutan dari lingkungan juga akan terancam. Pemerintah seolah membeber karpet merah bagi investor dan menghalalkan segala cara untuk dapat menggaet investor atau para pemodal yang katanya dapat memajukan perekonomian Indonesia dan Mensejahterakan Rakyat Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here