Home Berita UU Cipta Kerja, Masih Percaya dengan Wakilmu?

UU Cipta Kerja, Masih Percaya dengan Wakilmu?

118
0
SHARE

ManifesT-MALANG, Wakil Rakyat kembali membuat kegaduhan di tengah masyarakat saat adanya pandemi Covid-19. Hal ini berakar dari Omnibus Law Rancangan Undang- Undang (RUU) Cipta Kerja di “dok” (disahkan) Senin (5/10/2020). Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan mengenai Undang-undang (UU) Cipta Kerja ini dengan ditandainya #mositidakpercaya diberbagai media sosial, hal ini menandakan bahwa sedang tidak baik-baik saja kondisi masyarakat Indonesia khususnya krisis kepercayaan antara rakyat dan wakilnya di Senayan.

Buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan berbagai element masyarakat lain sudah mulai menggelar berbagai aksi diberbagai daerah untuk menolak UU ini. Aksi yang rencananya akan diselenggarakan 6-8 Oktober 2020 ini, menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu guna pembatalan UU Cipta Kerja ini, karena mengingat UU Cipta Kerja telah disahkan di gedung DPR oleh DPR dan Pemerintah.

Aksi yang diselenggarakan diberbagai Kota/Kabupaten seluruh Indonesia ini dilakukan secara masif oleh perserikatan buruh yang bergabung bersama mahasiswa dan element-element masyarakat lainnya. Sebagai contoh, mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) mengadakan aksi di halaman kampus sehari setelah UU Cipta Kerja disahkan. Di Bandung pada (6/10/2020), massa aksi terlibat bentrok dan kejar-kejaran dengan aparat. Di Cianjur, buruh melakukan sweeping kepada rekan sejawatnya yang masih melakukan pekerjaannya di pabrik-pabrik. Berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, hingga Malang yang akan menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja pada tanggal 8 Oktober 2020.

Undang-Undang Cipta Kerja dinilai membawa sebuah kepentingan yang besar bagi mereka yang memiliki modal (investor) karena terdapat keganjilan-keganjilan dalam pengesahannya. Seperti sidang yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terkesan dipercepat yang semula akan selesai pada tanggal 8 Oktober akan tetapi pada tanggal 5 Oktober sudah disahkan. Hal lainnya yang memperkuat adalah tertangkap oleh camera video pimpinan sidang Puan Maharani mematikan microfon saat politikus Partai Demokrat,  Irwan atau Irwan Fecho melakukan intrupsi, begitu juga dengan Benny K yang melakukan interupsi juga dilakukan hal yang sama oleh Ketua DPR tersebut. Buntut dari mic yang dimatikan secara paksa oleh pimpinan sempat membuat suasana sidang menjadi panas. Puncaknya seluruh anggota fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out. Selain itu, Disinyalir pengesahan UU Cipta Kerja ini memuat cacat formil/ cacat prosedur dalam pembentukan nya. Terbukti dari berbagai pihak yang berkepentingan seolah-olah atau bahkan disengaja tidak diikutkan dalam pembahasan.

Berbagai klaster mulai dari pendidikan, Pers, Lingkungan hingga Ketenagakerjaan dinilai masih memiliki “Kecacatan”. Sehingga banyak sekali para pakar, aktivis, butuh, mahasiswa hingga masyarakat biasa yang menyayangkan pengesahan yang sedemikian cepatnya dan sedemikian ganjalnya sampai-sampai menimbulkan tanda tanya besar ditengah masyarakat Indonesia.

Berikut beberapa muatan pasal yang dianggap bermasalah:

  1. Pasal 78 Dalam draft omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Hal ini lebih memperberat buruh karena pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hanya mengatur kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.
  2. Pasal 81 Omnibus Law merevisi UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 61. Kontrak kerja yang semulanya dapat berakhir karena pekerja yang meninggal dunia, habisnya waktu kontrak, putusan pengadilan dan adanya kejadian tertentu akan tetapi dalam pasal 61 ayat (1) point C Omnibus Law perjanjian kerja dapat selesai apabila suatu pekerjaan telah selesai. Hal ini sangat memungkinkan perusahaan memutus kontrak sepihak ketika suatu pekerjaan telah dianggap selesai.
  3. Pasal 88 C UU Cipta Kerja juga terdapat pasal 88 C yang menghapuskan upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Hal ini sangat jelas memberatkan karena tidak adanya keadilan mengingat perbedaan akan kebutuhan dalam suatu kota tertentu.
  4. Pasal 90 yang semula memiliki 3 ayat didalamnya dan pada ayat pertama berbunyi “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagai mana dimaksud pasal 89” melalui Omnibus Law pasal ini dihapus. Sehingga tidak ada masalah lagi untuk perusahaan yang semena-mena membayar upah di bawah upah minimum.

Masih banyak terdapat berbagai pasal-pasal yang kurang atau bahkan tidak sama-sekali menguntungkan masyarakat dari berbagai kluster lainnya. Total terdapat 186 pasal yang di ubah ataupun dicabut dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga undang-undang sapujagat yang telah di sahkan memiliki pertanyaan besar “Undang-Undang Cipta Kerja, Untuk Mereka Atau Kita?” dan dari hal ini, membuat rasa kepercayaan Masyarakat Indonesia kepada para Wakil-wakilnya yang duduk di Senayan tersebut semakin hilang dan semakin tidak percaya akan memperjuangkan rakyat kecil, hal ini tentunya akan sangat berbahaya jika tidak ada kepercayaan kepada wakil-wakilnya tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here