Home Berita Konfrensi Pers Aliansi Malang Melawan dan Tim Bantuan Hukum Malang Bersatu

Konfrensi Pers Aliansi Malang Melawan dan Tim Bantuan Hukum Malang Bersatu

237
0
SHARE

ManifesT – Minggu (11/10). Pada sore hari ini tengah berlangsung konferensi pers aliansi malang melawan terkait penanganan massa aksi penolakan omnibus law pada 8 Oktober kemarin. Pertama-tama konferensi pers dibuka oleh kordinator lapangan Aliansi Malang Melawan, yang menjelaskan mengenai kondisi objektif dari demo 8 oktober kemarin. Disebutkan bahwa demo tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana dan menimbulkan kerusuhan, namun demo tersebut sudah mulai tidak kondusif sejak awal aliansi malang melawan datang, kemudian tidak berselang lama gas air mata mulai ditembakan oleh polisi dikarenakan massa yang kurang kondusif tadi. “Saya sangat menyangkan hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian karena seakan akan kami tidak diberi panggung untuk berorasi dan menyampaikan pendapat,” tutur Korlap tersebut.

Pada pada aksi yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 8 Oktober 2020 tersebut polisi juga melakukan penangkapan terhadap beberapa massa aksi demonstrasi yang berjumlah sekitar 129 orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat didalamnya, mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh, pengangguran dan lain-lain. Walaupun mayoritas massa aksi yang ditangkap oleh aparat sebagaimana tertulis di atas, telah dibebaskan karena terbukti tidak bersalah, masih ada 1 warga malang yang belum dibebaskan oleh aparat kepolisian sebab masih akan dilakukan proses penyelidikan oleh aparat kepolisisan.

Untuk bantuan hukum sendiri ada tiga LBH yang terlibat dalam pengadvokasian massa aksi demonstrasi di Malang, yaitu LBH Surabaya Post Malang, LBH Neraca Justicia dan LBH 19 Malang, namun ketika melakukan pengadvokasian, pihak LBH cukup merasa kesulitan dalam pelaksanaannya dikarenakan susah dan ruwetnya prosedur dari pihak kepolisian.

Kemudian konferensi pers ini juga membahas tentang aparat kepolisian yang cenderung melakukan tindakan represif dalam penertiban aksi demonstrasi kemarin, banyak massa aksi yang terkena tindakan represif oleh pihak kepolisian, padahal sudah jelas disebutkan dalam Peraturan Perkapolri 9 tahun 2008 tentang penanganan penyampaian pendapat di muka umum, bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontraproduktif seperti menangkap dengan kasar, menganiaya, memukul dan sebagainya.

Dalam proses pemeriksaan terhadap massa aksi yang masih dibawah umur dan perempuan, banyak hal yang dilanggar oleh Polresta Kota Malang seperti pengusiran orang orang dari Tim Bantuan Hukum masuk untuk mendampingi para korban, bahkan beberapa orang tua/wali anak yang datang tidak diberikan hak atau akses untuk mendampingi anaknya yang sedang diperiksa dalam ruangan Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang, padahal secara hukum menurut Pasal 23 UU SPPA bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap tahapan pemeriksaan baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksan pengadilan.

Selain itu, akses terhadap data demonstrasi juga cenderung sulit untuk didapatkan dikarenakan kurangnya keterbukaan dari Polresta Kota Malang terkait penangkapan massa aksi ini, bahkan sampai saat ini belum diketahui secara pasti jumlah dari massa aksi yang ditangkap oleh aparat kepolisian

Sehingga Aliansi Malang Melawan pada konferensi ini menyatakan sikap:

Pertama, Mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota malang dan seluruh indonesia terhadap massa aksi Tolak Omnibus Law.

Kedua, Menuntut Polresta Malang untuk bertanggung jawab penuh dalam proses pemulihan korban kekerasan aparat terhadap massa aksi secara medis maupun psikis.

Ketiga, Menuntut dibebaskannya seleuruh massa aksi yang ditahan di polresta malang, dan Massa aksi seluruh indonesia tanpa syarat.

Dan dari bantuan hukum melihat banyaknya massa aksi yang terkena aksi represif dari aparat, kami akan memperoses lebih lanjut terkait hal tersebut dan juga kami akan bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (D0/DK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here