Home OPINI COVID-19 : Dampak Force majeure bagi Frustrasi Kontrak

COVID-19 : Dampak Force majeure bagi Frustrasi Kontrak

88
0
SHARE

World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi global (WHO, http://who.int, diakses pada 8 Mei 2020), hal ini disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan atas penyebaran COVID-19 telah mengalami peningkatan pesat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan di berbagai negara belahan dunia, termasuk Indonesia.Thomas C. Timmreck (2004:5) mendefinisikan pandemi sebagai epidemi yang menyebar luas melintasi negara, benua, atau populasi yang besar, kemungkinan seluruh dunia. Terdapat tiga kriteria dalam penetapan kondisi pandemi, yaitu hadirnya penyakit baru pada penduduk, menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit berbahaya, serta penularan yang cepat dan berkelanjutan. Dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global, maka diharapkan setiap negara perlu menerapkan kebijakan yang komprehensif demi memutus rantai penyebaran dan meminimalisasi dampak lanjutan dari virus ini.Penyebaran pandemi ini telah berimplikasi terhadap sektor-sektor fundamental, seperti sektor kesehatan, perekonomian, sosial, politik, dan budaya. Sektor perekonomian mengalami dampak yang cukup signifikan, tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah mengalami penurunan hingga 21,3 persen pada level terendahnya (Sandy, https://ekonomi.bisnis.com/r, diakses pada 8 Mei 2020) Bahkan World Bank memprediksi ekonomi Indonesia akan menurun hingga minus 3,5 persen pada Tahun 2020. Hal tersebut membuktikan bahwa keadaan ekonomi di Indonesia bahkan dunia sedang tidak stabil dan membutuhkan penanganan untuk memulihkan kondisi ini.Dengan situasi seperti ini, banyak sektor usaha yang kondisi keuangannya tertekan sehingga mengharuskan untuk melakukan upaya bertahan dari dampak pandemi ini. Berbagai cara dilakukan pelaku usaha dalam bertahan, salah satunya adalah menerapkan kondisi Force Majeure atau keadaan kahar sebagai upaya pembebasan tanggung jawab bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Sepanjang tulisan ini, Penulis akan mendiskusikan bagaimana perspektif Hukum Indonesia dalam menelaah apakah Pandemi Covid-19 tepat dikategorikan sebagai Force Majeure dan implikasinya terhadap perjanjian.

Force Majeur dalam Perspektif Hukum Indonesia

Secara etimologis, Istilah Force Majeure berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti “Kekuatan yang lebih besar”. Mengutip pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr.H.F.A Vollmar, bahwa Force Majeure merupakan keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutagan atau masih memungkinkan perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. (Sofwan, 1980). Sedangkan Subekti (2001) menyatakan bahwa force Majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hal yang diluar dugaan tadi.Namun, Apabila menelaah setiap peraturan perundang-undangan, istilah Force Majeure tidak akan ditemui rumusan yang mengatur secara jelas dan khusus, tetapi dapat ditafsirkan dari beberapa pasal yang terdapat di Undang-undang tersebut. Beberapa diantaranya adalah dalam Pasal 1244 KUH Perdata, dijelaskan tentang pembayaran ganti rugi apabila si berutang tidak dapat membuktikan keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya. Pasal 1245 KUH Perdata memberi pengertian mengenai pembebasan penggantian ganti rugi apabila si berutang terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi (UUJK) menyebutkan bahwa keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (52) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan perturan perundang-undangan tersebut, dapat diberikan kesimpulan bahwa Force Majeure merupakan kondisi ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi seluruh atau sebagian prestasi yang telah disepakatinya karena suatu hal yang tak terduga dan karenanya tidak dapat berbuat apa-apa dalam suatu perjanjian.

Yurisprudensi Pengadilan Mengenai Force Majeure

Setelah menelaah pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Konsep keadaan memaksa/force majeure turut dipertimbangkan dan diterapkan pada fakta kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan dibawahnya. Terdapat beberapa Yurisprudensi yang mengatur mengenai keadaan kahar/force majeure, Namun hanya sebatas penafsiran terhadap Undang-Undang dan belum memberikan tafsiran yang lebih luas tentang keadaan kahar/force majeure ini. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.Putusan Mahkamah Agung No.15K/Sip/1957Perampasan suatu keadaan mobil oleh bala tentara Jepang ketika menyerang Indonesia dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang menyatakan bahwa risiko perang apabila kehilangan objek perjanjian yang disebabkan oleh perampasan tentara Jepang di masa peperangan.Putusan Mahkamah Agung No.24K/Sip/1958Tidak mempunyai izin devisa menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian oleh debitur dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang menyatakan bahwa tindakan administratif dari penguasa yang menentukan atau mengikat suatu kejadian yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian.Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 558K/Sip/1971Keadaan dimana seseorang sudah sepatutnya mengetahui bahwa mengisi bensin dengan cara yang tidak aman dapat mengakibatkan pada kebakaran dan menyebabkan musnahnya bus milik pihak lain, bukanlah termasuk keadaan memaksa.Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 409K/Sip/1983Keadaan memaksa dalam penerapannya harus memenuhi unsur tidak diduga, dicegah dan diluar kesalahan dari pihak dalam perjanjian, seperti kecelakaan kapal tenggelam karena diterjang ombak besar.Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 3389K/Sip/1984Pemberian instruksi dari penguasa pada suatu perjanjian yang menunda pemenuhan prestasi dalam pengembalian kapal, bukanlah termasuk keadaan memaksa.Sehingga berdasarkan beberapa Yurisprudensi diatas, dapat ditarik benang merah bahwa keadaan memaksa/force majeure meliputi Risiko perang, kehilangan yang disebabkan oleh kuasa tuhan seperti kebanjiran, kebakaran, dan perampasan perang, tindakan administratif penguasa, perintah penguasa, serta suatu peristiwa mendadak yang tidak dapat diatasi oleh para pihak yang berjanji.

Pengaruh Penetapan Pandemi COVID-19 sebagai Force Majeure Terhadap Perjanjian

1000 hingga 1500 kata sepertinya tidak akan cukup untuk membahas secara komprehensif untuk menelaah pengaruh antara penetapan COVID-19 sebagai force majeure dan implikasinya terhadap perjanjian yang diperjanjikan para pihak. Namun penulis akan mencoba menyingkatnya secara sistematis dan logis. COVID-19 telah dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah melalui keppres 12/2020, Namun pernyataan kualifikasi bencana nasional tidaklah cukup untuk mendalilkan bahwa COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai alasan keadaan memaksa/force majeure. Perlu adanya pembuktian hubungan kausalitas antara Pandemi COVID-19 dengan dampak yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak dalam perjanjian. Apakah pandemi ini memang betul menghambat dan menyulitkan salah satu pihak dalam melaksanakan prestasinya, serta perlu dibuktikan tidak adanya unsur kelalaian dari salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasinya.Hubungan kausalitas ini perlu dibuktikan dalam penerapan mengkualifikasikan pandemi COVID-19 sebagai force majeure, karena apabila tidak ditemukannya hubungan kausalitas antara pandemi COVID-19 dengan terhambatnya pelaksanaan prestasi, maka pandemi COVID-19 tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure dan patut dipertanyakan itikad baik dari pihak yang tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas tersebut.

Berdasarkan uraian penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 tidak serta merta dapat dijadikan alasan bagi salah satu pihak dalam perjanjian untuk tidak melaksanakan dan melepaskan prestasi yang diperjanjikan. Perlu adanya pengkajian mendalam yang membahas tentang hubungan kausalitas antara pandemi COVID-19 dengan terhambatnya pelaksanaan prestasi bagi salah satu pihak yang berjanji. Sehingga dapat dibuktikan bahwa memang benar adanya hubungan sebab akibat antara terjadinya pandemi COVID-19 dengan pelaksanaan prestasi yang terhambat dan tidak dapat dilaksanakan secara penuh maupun parsial. Hal ini sebagai penerapan dan pembuktian dari asas Itikad baik dari setiap pihak yang melakukan perjanjian

Daftar Pustaka

Buku

Timmreck, Thomas C. 2004. “Epidemiologi Suatu Pengantar”. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran.

Simanjuntak, Ricardo. 2006. “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis” Jakarta : Mingguan Ekonomi dan Bisnis

Muhammad, Abdulkadir.1992. “Hukum Perikatan” Bandung : Citra Aditya Bakti

Subekti, R. 2001. “Pokok-Pokok Hukum Perdata” Jakarta : PT Intermasa

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. “Hukum Pedata, Hukum Perutangan, Bagian A” Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Namun perlu diketahui bahwa buku ini merupakan terjemahan yang ditulis oleh Mr.Dr.H.F.A Vollmar, inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht.

Buku ini juga diterjemahkan oleh Adiwimarta, IS .1995. “Pengantar Studi Hukum Perdata” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Adiwimarta, IS .1995. “Pengantar Studi Hukum Perdata” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa KonstruksiPerppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem KeuanganPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease (COVID-19)

Internet

World Health Organization (WHO), “WHO Director-General’s Opening Remarks At The Media Briefing on COVID-19 – 11 March 2020” dalam https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—15-april-2020 , diakses pada 8 Mei 2020Kementrian Kesehatan, “Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 8 Mei 2020” dalam https://infeksiemerging.kemkes.go.id/, diakses pada 8 Mei 2020CNBC Indonesia, “Karena Corona, BI Laporkan Manufaktur RI Tanpa Ekspansi” dalam https://www.cnbcindonesia.com/news/20200413102343-4-151431/karena-corona-bi-laporkan-manufaktur-ri-tanpa-ekspansi, diakses pada 8 Mei 2020.Alaydrus, “Menghitung Dampak Virus Corona ke Ekonomi Nasional” dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20200312/9/1212424/menghitung-dampak-virus-corona-ke-ekonomi-nasional, diakses pada 8 Mei 2020.Jayani, “Wabah PHK Akibat Covid-19” dalam https://katadata.co.id/infografik/2020/04/18/wabah-phk-akibat-covid-19, diakses pada 9 Mei 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here