Home Berita Amarah Brawijaya Tak Kunjung Padam

Amarah Brawijaya Tak Kunjung Padam

133
0
SHARE

Sumber Gambar : zeandco studio

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya tidak berkomentar banyak mengenai kebijakan atas tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Aliansi Mahasiswa Brawijaya (Amarah Brawijaya). Ada beberapa tuntutan yang dibawa oleh Amarah Brawijaya berkaitan dengan kebijakan pemotongan UKT untuk menanggapi keluhan orang tua atau wali yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan penjelasan dari Prof. Dr. Drs. Abdul Hakim, M.Si., kebijakan mengenai UKT sendiri masih belum terdapat perubahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bantuan UKT dan KIPK on going bagi mahasiswa yang kurang mampu merupakan kebijakan yang sedang diproses oleh pihak rektorat saat ini. Terkait tuntutan atas pemotongan UKT sebesar 50% secara otomatis dari perwakilan mahasiswa, pihak rektorat Universitas Brawijaya masih memasukkannya dalam tahap dipelajari dan dipertimbangkan. Aksi Amarah Brawijaya ini sudah yang kedua kalinya dilaksanakan selama dua semester berlangsung secara daring.

Menurut Prof. Hakim, penyampaian aspirasi mahasiswa tidak mengalami hambatan apapun dari rektorat dan disampaikan secara baik. “Setiap aksi yang dilakukan tidak ada masalah asal tidak melanggar kode etik mahasiswa dan tidak dilakukan secara luring” jelas Prof. Hakim. 

Dilansir dari keterangan Muhammad Raffy Nugraha selaku Wakil Menteri Gerakan Kebijakan Internal EM UB 2020, respon dari rektorat terkait tuntutan yang diajukan terkesan lambat. Kata Raffy, peraturan rektor yang sudah dikeluarkan sebelumnya (Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020) tidak relevan dengan keadaan masa pandemi saat ini dan tidak memenuhi inti dari tuntutan yang diminta oleh pihak mahasiswa. 

Ada tiga tuntutan yang sedang diminta oleh pihak mahasiswa. Yang pertama mengenai pemotongan otomatis UKT sebesar 50 persen. Kedua, diberikannya akses ke situs https://layananbantuankeuangan.ub.ac.id untuk transparansi data mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dan mahasiswa yang ditolak karena masalah administrasi. Terakhir, memperjuangkan mantan penerima beasiswa bidikmisi agar bisa mendapatkan UKT golongan I bagi semester 9 dan seterusnya karena bantuan bidikmisi sudah selesai di semester 8. 

Untuk saat ini, belum terdapat pembicaraan mengenai jalan tengah atau negosiasi antara mahasiswa dengan pihak rektorat yang sesuai dengan tuntutan Amarah Brawijaya, Harapan dari Raffy dan teman-teman Amarah Brawijaya kedepannya adalah agar mereka tidak perlu melakukan demonstrasi besar-besaran demi menuntut apa yang menjadi substansi dari aksi mereka dan rektorat bisa diajak kerjasama untuk melakukan audiensi mengenai kebijakan yang sesuai kondisi terkini. (nal/zlr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here