Home Berita Ketidakjelasan Kebijakan Pemda, Bagaimana Nasib Warga Bukit Duri?

Ketidakjelasan Kebijakan Pemda, Bagaimana Nasib Warga Bukit Duri?

123
0
SHARE

ManifesT, Jakarta, (Selasa, 23/02/2021) – Nasib tempat tinggal warga Bukit Duri, Jakarta Selatan yang menjadi korban penggusuran pada 12 Januari 2016 dan 28 September 2016 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih digantung sampai saat ini. Warga korban penggusuran program normalisasi Kali Ciliwung saat itu hingga sekarang belum mendapat hak ganti rugi terkait dari pemerintah setempat. Kasus ini sudah pernah diproses secara hukum dan dimenangkan di tingkat Pengadilan Tinggi pada tahun 2017 dan Pengadilan Negeri pada tahun 2018. Namun kemenangan ini belum juga ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat dengan memberikan ganti rugi yang layak ataupun mengeksekusi putusan pengadilan tersebut. Selain itu, Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihak warga masih juga belum diproses oleh Mahkamah Agung (MA) diduga karena terdapat kelalaian pejabat MA menurut kesaksian salah satu penggugat.

Normalisasi Kali Ciliwung diterbitkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014 dan terbukti kadaluarsa sejak 5 Oktober 2015. Semenjak itu, dikeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 atas perintah Eks-Gubernur Basuki T. Purnama untuk mengosongkan daerah tanpa adanya persetujuan warga Bukit Duri. Pada 28 September 2016 hingga 3 Oktober 2016 diadakan penggusuran paksa oleh Pemprov setempat padahal telah diadakannya persidangan class action dalam prosesnya. Pada 25 Oktober 2017, PTUN memutuskan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan paksanya sehingga menghasilkan kemenangan kepada warga Bukit Duri. Lalu menguatkan putusan dari PTUN, warga mengajukan gugatan class action kepada lembaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) salah satunya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 192/Pdt/2018/PT DKI, jo. No. 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst telah memenangkan pihak warga dan memaksa BBWSCC untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 18,6 miliar.

Putusan pun diterima dan ditindaklanjuti dengan pemerataan oleh Gubernur Anies Baswedan lewat proyek Community Action Plan (CAP). Terdapat rencana pembelian tanah, lalu penyediaan lahan tanah di Wisma Setia, Bukit Duri. Namun, pembelian tersebut masih mengalami hambatan dengan susahnya mencari tanah yang luas untuk warga Bukit Duri.

Di sisi lain, LSM Ciliwung Merdeka juga menawarkan sebuah program yaitu Kampung Susun Manusia Bukit Duri, yakni kampung susun tematik untuk memberikan tempat tinggal dengan perbaikan yang mumpuni setara rumah susun. LSM Ciliwung juga mengusulkan diadakannya forum akademisi dan praktisi kampung kota yang sudah tersebar di beberapa perguruan tinggi dan NGO. Mereka mengusulkan pula sebuah kampung harus adanya ruang ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, mereka tidak akan menolak perbaikan sungai. “Tanah itu kan adalah tanah warga yang dimiliki secara turun temurun, jika pemerintah mau membangun tanah tersebut silahkan tetapi mesti diberi ganti rugi sesuai harga pasar. Nah hal ini yang tidak berjalan,” ujar Sandyawan Sumardi.

Dengan hal ini, LSM Ciliwung Merdeka juga memberikan beberapa tuntutan. Pertama, jika hendak merelokasi harus adanya pertimbangan kepemilikan tanah serta berdasarkan hukum tata ruang dan lingkungan hidup. Kedua, hak warga untuk memiliki tanah dan bermukim serta hak ekonomi dan pendidikan harus terpenuhi. Sehingga para warga Bukit Duri memohon kepada BBWSCC untuk tidak mengajukan kasasi dan memenuhi ganti rugi tersebut.

Pada tahun 2019, BBWSCC masih tidak menyerah dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Namun kasasi tersebut ditolak oleh MA karena tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan. Lalu pada tahun berikutnya, terdapat undangan kepada para warga Bukit Duri oleh Pemprov DKI Jakarta terkait keluhan mengenai ganti rugi yang diberikan berupa shelter di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Hal ini melenceng dari putusan pengadilan untuk memberikan ganti rugi maupun tempat tinggal layak yang sesuai harga pasar.

Berikut adalah timeline gugatan terhadap pemerataan di Kampung Bukit Duri menurut Bapak M. Tanjung sebagai salah satu penggugat.

2015

Gugatan PTUN dan class action diajukan oleh warga Bersama LSM Ciliwung Merdeka terhadap 11 pihak dari Pemprov DKI Jakarta yakni Kepala BBWSCC, Kepala Dinas Bina Marga Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jakarta, Kepala Dinas Tata Air Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Jakarta, Camat Tebet, dan Lurah Bukit Duri.

2016

Terjadinya penggusuran di tengah proses pengadilan.

2018

Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mengajukan banding dengan hasil pihak warga dimenangkan.

2019

Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung bahwa gugatan ini tidak memenuhi syarat.

2020

Warga bersama LSM Ciliwung Merdeka mengajukan PK, tetapi hingga sekarang terus dikatakan bahwa berkas belum diserahkan dari MA. Terdapat undangan dari Pemda dalam hal ini keluhan terhadap 59 kartu keluarga atau dari pihak 90 kartu keluarga yang melakukan gugatan perihal pembahasan penggantian dalam bentuk shelter di daerah Tebet. Tetapi hingga hari ini shelter yang dijanji-janjikan masih berbentuk lapangan.

2021

Pada bulan Januari, ketika kuasa hukum melakukan pengecekan status PK di PN Jakarta Pusat, ditemukan keganjilan bahwa panitera tidak menyerahkan kepada MA pada saat proses kasasi. Sehingga menurut kuasa hukum, hal inilah yang menjadi penyebab dimakzulkannya gugatan warga di MA. (kyr/mhm/ymt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here