Home Berita Sempat Menuai Pro-Kontra, PPKM Jombang Terbukti Tekan Angka Penularan Covid-19

Sempat Menuai Pro-Kontra, PPKM Jombang Terbukti Tekan Angka Penularan Covid-19

139
0
SHARE

ManifesT, Jombang, (Jumat, 05/03/2021)-Pertambahan kasus Covid-19 yang semakin marak mendesak pemerintah Kabupaten Jombang melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus. Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/84/KPTS/013/2021, menyatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang mulai tanggal 22 Februari hingga 08 Maret 2021.

PPKM dilaksanakan dengan membatasi jam operasional untuk kegiatan Tempat Hiburan Malam (THM), layanan restoran, kafe, toko modern, rumah makan dan minum sampai pukul 21.00 dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Dalam pelaksanaannya, PPKM menimbulkan banyak dampak kepada berbagai elemen masyarakat di Jombang, terutama Pedagang kaki lima (PKL).

Wiwid Budianto, salah satu PKL yang menjual telur gulung di Wisata Kuliner Jombang mengaku  mengalami penurunan omzet sejak PPKM dilaksanakan. Selain itu, Wiwid juga merasa tidak nyaman karena PPKM mengharuskannya untuk pulang berdagang lebih awal dari biasanya.

“Sebenarnya kalo omzet sih turunnya nggak seberapa, tapi kalau ditanya terasa, ya pasti terasa. Apalagi, biasanya ‘kan saya pulang berdagang jam 11 malam, tapi karena PPKM disuruh pulang jam 9. Jadi kayak pulang kesorean. Aneh,”ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan kebijakan pelaksanaan PPKM dengan menutup beberapa ruas jalan serta melakukan pemadaman penerangan jalan umum (PJU) sejak pukul 20.00. Kebijakan tersebut mendapat pertentangan dari para PKL, karena selain sangat berdampak terhadap pekerjaan mereka, pemadaman PJU juga dirasa sangat berbahaya bagi pengendara. Kondisi jalan yang berlubang serta minimnya penerangan dapat meningatkan risiko terjadinya kecelakaan lalulintas.

Para PKL yang terbentuk dalam koalisi PKL Jombang sempat beberapa kali melakukan demo di kantor DPRD dan PLN Jombang untuk memprotes kebijakan PPKM dan pemadaman PJU. Kemudian sebagai respon pemerintah atas demo tersebut, dalam kebijakan pelaksanaan PPKM periode selanjutnya jam malam diperlambat 1 jam menjadi pukul 21.00 dan pemadaman PJU ditiadakan.

Wiwid mengatakan bahwa selama PPKM, ia dan para pedagang yang lain tidak meninggalkan tempat berjualan meskipun jam sudah menunjukkan pukul 21.00. Mereka baru akan meninggalkan tempat berdagang apabila Satpol PP berpatroli dan meminta mereka untuk segera berkemas.

“Kalo nggak disuruh pulang ya kami nggak pulang.”

Meski mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak, pelaksanaan PPKM di Jombang dirasa cukup berhasil menekan kasus penyebaran Covid-19. Terbukti dengan berubahnya status Kabupaten Jombang yang awalnya zona merah menjadi zona kuning.

Sebelumnya, Wiwid dan para pedagang disekitarnya berjualan di Alun-Alun Jombang. Pada masa awal Pandemi Covid-19, semua pedagang yang berjualan di sekitar alun-alun dilarang berjualan. Kemudian setelah kasus Covid-19 menurun, para pedagang direlokasi ke Jalan Dr. Sutomo yang kini menjadi Wisata Kuliner Jombang.

Dalam Kawasan wisata kuliner tersebut, tidak hanya terdiri dari pedagang dari Alun-Alun saja, beberapa pedagang lain juga turut serta berjualan didalamnya sehingga kawasan tersebut menjadi lebih ramai. Wiwid menuturkan bahwa omzetnya naik setelah ia berdagang disini. Namun menurut pengamatanya, bagi beberapa pedagang lain kepindahan mereka dari alun-alun ke Jalan Dr. Soetomo ini membuat mereka kesulitan menata parkir dan tempat makan. Lahan yang terbatas mengharuskan mereka lebih pintar mengelola lapak. Sebab jika tidak, akan mengganggu aktivitas pengguna jalan serta pedagang yang lain. (rdl/oyv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here