Home Berita Warga Bethek Bersama dengan Aliansi Solidaritas Bethek Melawan Melayangkan Tuntutan kepada PEMKOT...

Warga Bethek Bersama dengan Aliansi Solidaritas Bethek Melawan Melayangkan Tuntutan kepada PEMKOT Malang

90
0
SHARE

ManifesT, Malang, (Rabu, 17/03/2021)–  Audiensi terkait tuntutan dari warga Bethek bersama dengan aliansi Solidaritas Bethek Melawan tentang konflik pembangunan RS BRI Medika kepada Pemerintah Kota Malang yang dihadiri oleh SEKDA Kota Malang, perwakilan dari DLH dan beberapa perangkat daerah yang lain telah berhasil dilakukan pada pagi tadi (17/03/2021) dengan melayangkan beberapa tuntutan diantaranya,

  1. Menuntut Pemerintah Kota Malang untuk mencabut izin lingkungan yang juga sekaligus izin pembangunan proyek RSU BRI Medika Malang karena telah cacat secara formil/prosedural sejak pembongkaran dimulai.
  2. Mengarusutamakan peran warga sekitar dalam setiap kebijakan pembangunan yang berpotensi memberikan dampak-dampak negatif.
  3. Menuntut pimpinan proyek untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
  4. Membuka secara luas dokumen amdal serta RKL-RPL yang menjadi dasar penerbitan izin lingkungan RSU BRI Medika.

Hanif, selaku perwakilan dari Solidaritas Bethek Melawan pada wawancara tadi pagi setelah audiensi menyampaikan bahwa audiensi tersebut menghasilkan beberapa janji dari SEKDA diantaranya akan mengeksekusi langsung terkait permasalahan minor seperti tercemarnya sumber mata air,  kebisingan, kerusakan, serta ketakutan warga terhadap alat berat yang melintas di atas pemukiman warga. Untuk kasus mayor sendiri, mengenai perlibatan masyarakat yang tidak optimal sejak awal, cacat formil diperizinannya, SEKDA menjanjikan akan peninjauan kembali terkait perizinannya dan segera akan memberikan respon balik kepada Solidaritas Bethek Melawan.

Hanif juga menyampaikan bahwa sebelumnya pemerintah telah terjun langsung untuk menangani beberapa permasalahan, namun belum menyentuh permasalahan dasar yaitu keterlibatan masyarakat terkait perizinan pembangunan.

“Kalau terkait dengan terjun langsung pernah beberapa kali dilakukan cuman hal itu tidak menyentuh problem dasar yaitu perlibatan masyarakat. Kalau problem-problem minor itu sudah pernah disidak. Setelah disidak akan dijanjikan oleh proyek akan diperbaiki, tetapi sampai sekarang proses nya tidak dilakukan,” ujarnya.

Mereka juga menuntut dalam kurun waktu 10 hari untuk segera dibuka terkait UKL, UPL, dan izin Amdal dari RS BRI Medika. Mengenai hal tersebut, Iqbal yang juga perwakilan dari aliansi Solidaritas Bethek Melawan menyampaikan bahwa sudah ada dasar hukum yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan hak warga masyarakat terkait, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kalau bicara tentang dasar atau detailnya terkait dengan itu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Terkait dengan 10 hari kita tunggu sampai dengan tidak ada pemberitahuan tentang transparasi tentang UKL, UPL dan Amdal itu agar penindak lanjutan ke Ombudsman,” ucapnya.(adz/nmo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here