Home Buku Resensi Buku : Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan

Resensi Buku : Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan

151
0
SHARE

Oleh :Arrial Thoriq Setyo Rifano
areltsr@gmail.com

Judul              : Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan

Penulis            : FX. Adji Samekto

Penerbit          : Genta Press

Tebal              : xii+139 hlm

Tahun Terbit : 2008

ISBN               : 978-979-3988-39-9

            Melalui penanaman modal, kapitalisme berusaha memenuhi tujuannya, yaitu akumulasi modal. Modal harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya.  Sebelum Perang Dunia II, penanaman modal melibatkan relasi kolonial antara negara Barat sebagai penanam modal, dengan negara-negara Asia dan Afrika jajahannya sebagai tempat penanaman modal.  Hubungan ini kemudian berubah setelah Perang Dunia II dimana dominasi kapitalisme berubah menjadi penjajahan non-fisik terhadap negara-negara berkembang atau dunia ketiga yang baru saja merdeka. Negara-negara Barat berkepentingan untuk mengukuhkan kepentingannya  dengan cara memperkenalkan teori modernisasi atau teori pembangunan. Penerapan teori ini, menyebabkan terbukanya peluang negara-negara Barat untuk mengembangkan usahanya melalui perusahaan-perusahaan multinasional, mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara berkembang, dan akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan negara-negara berkembang itu sendiri.

            Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H. melalui bukunya yang berjudul Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan (2008) berusaha untuk menjelaskan kaitan antara kapitalisme dan teori modernisasi dengan kerusakan lingkungan sebagai akibatnya. Dalam buku tersebut dipaparkan kajian tentang kapitalisme sebagai konsep dan perilaku, teori modernisasi dan implementasinya terutama di dunia ketiga, kerusakan lingkungan yang timbul akibat penerapan teori modernisasi, lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan dan akhirnya kepentingan-kepentingan globalisasi yang membuat semakin beratnya mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan.

            Munculnya kapitalisme berhubungan erat dengan perkembangan pemikiran dan tata sosial yang dimulai dari zaman renaissance. Renaissance dalam Bahasa Perancis berarti kebangkitan atau kelahiran kembali. Yang lahir dan bangkit kembali adalah gagasan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus diberdayakan dan dikembangkan kemampuan pikirnya. Berdasarkan gagasan tersebut kapitalisme mengakui bahwa setiap orang merupakan pemilik kehidupannya sendiri dan memiliki hak untuk kehidupannya sendiri sepanjang tidak melanggar hak orang lain. Dalam kapitalisme, sumber daya alam hanya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia atau dengan kata lain lingkungan dapat dieksploitasi demi kepentingan manusia.

Terdapat tiga periode perkembangan kapitalisme, yaitu periode kapitalisme liberal (abad ke-19), periode kapitalisme terorganisir atau period of organized capitalism (akhir abad ke-19 hingga tahun 1960an), dan periode kapitalisme tak teorganisir atau period of disorganized capitalism (akhir 1960an hingga kini). Pada periode pertama, negara ditempatkan sekadar sebagai institusi yang bertugas pasif dan tidak mencampuri urusan warganegaranya , kecuali menyangkut kepentingan umum (the least government is the best government atau laissez faire laissez aller). Pada periode kedua, dengan merebaknya ketimpangan sosial akibat penerapan kapitalisme klasik, maka kapitalisme mulai mengedepankan peran pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya dalam kerangka negara kesejahteraan. Sedangkan pada periode ketiga, terdapat kecenderungan deregulasi, privatisasi, pembiayaan bersama, perekonomian pasar, dan kebangkitan kembali masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi keterlibatan negara dalam kesejahteraan sosial. Hal ini menimbulkan hubungan tidak seimbang antara negara Utara (kapitalis) degan negara Selatan (berkembang). Untuk dapat masuk dalam relasi hubungan internasional dengan negara Utara, negara Selatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional yang dikontrol negara-negara Utara. Hal ini menimbulkan hubungan yang tidak seimbang antara Utara-Selatan.

Selain menggunakan lembaga-lembaga internasional, seperti IMF dan World Bank, untuk mengontrol negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, negara-negara Barat mencari model pembangunan bagi negara-negara berkembang pasca-Perang Dunia II yang sesuai dengan kepentingan kapitalisme. Lahirlah teori modernisasi atau teori pembangunan yang telah dikembangkan sejak tahun 1948 di Amerika Serikat. Dengan teori modernisasi, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diarahkan dapat[11]  berjalan sesuai dengan proses atau tahapan yang pernah dialami oleh negara-negara Barat. Teori ini mengidealkan suatu perubahan sosial berdasarkan kapitalisme, sehingga pembangunan harus didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Peran negara dikurangi seminimal mungkin dalam urusan ekonomi dan digantikan dengan mekanisme pasar bebas. Menurut teori tersebut, mekanisme pasar bebas akan mendorong terciptanya demokrasi dalam masyarakat.

Ketika teori modernisasi diterapkan di negara berkembang, alih-alih demokrasi tercipta, justru menciptakan koalisi kepentingan antara penguasa dengan pengusaha. Ketertinggalan negara berkembang dalam pembangunan, meniscayakan, besarnya keterlibatan negara dalam pembangunan. Penguasa berkepentingan dengan keuntungan pribadi yang dapat diperolehnya melalui kewenangannya, sedangkan kekuatan kapitalisme global berkepentingan dengan terjaminnya pasokan bahan baku maupun hasil produksi yang semakin meningkat demi akumulasi modal. Dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan lingkungan, masyarakat tidak akan banyak dilibatkan.

Akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, negara-negara berkembang menjadi korban dan menderita berbagai kerusakan lingkungan di negaranya. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam yang akan menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku, World Commission on Environment and Development pada tahun 1987 merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu “pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui United Nations Conference on Environment and Develeopment di Rio de Janeiro pada tahun 1992.

Namun dalam perkembangannya, konsep pembangunan berkelanjutan yang awalnya bersifat universal berubah menjadi konsep yang implementasinya tidak mudah karena adanya perbedaan pandangan antara negara maju dengan negara berkembang. Dalam Pertemuan Komite Persiapan IV World Summit on Sustainable Development pada tahun 2002, Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya memandang bahwa basis utama konsep pembangunan berkelanjutan adalah masyarakat yang dapat menentukan dirinya sendiri, yang disiapkan untuk berpartisipasi dalam perdagangan bebas multilateral, dan adanya good governance dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas demi efisiensi pasar. Kuatnya agenda perdagangan bebas dan dominasi kapitalisme ditunjukkan dari sikap negara maju yang lebih memberikan perhatian kepada ekspansi pasar yang lebih mengedepankan peran korporasi global. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi global telah berhasil meraih pengaruh atas berbagai urusan internasional. Korporasi-korporasi tersebut memperluas pasarnya dengan menampilkan diri sebagai pelindung dan pelestari lingkungan, serta penghapus kemiskinan. Dominannya peran korporasi global, sebagai perpanjangan tangan negara-negara maju, dalam perekonomian dunia ternyata tidak meniscayakan membaiknya kondisi lingungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan telah diubah oleh kepentingan kapitalisme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here