Home BERITA Polemik Kantin yang Mencekik

Polemik Kantin yang Mencekik

SHARE

ManifesT – Malang (03/10) Kantin merupakan ruang tempat menjual makanan dan minuman. Kantin biasa jumpai di sekolah-sekolah, kantor, kampus, dan tempat lain yang menyediakan ruang tempat menjual makanan dan minuman. Tak dapat dipungkiri, kantin menjadi tempat utama yang paling sering dikunjungi oleh banyak orang ketika jam istirahat atau waktu-waktu luang lainnya. Kantin kerap kali menjadi satu-satunya pilihan untuk menghabiskan waktu bercengkrama bersama kawan sejawat atau bahkan berdiskusi hingga larut. Melihat kondisi kantin yang cukup vital, maka sudah tentu menjadi hal penting untuk mengatur tata kelola kantin dengan baik dan benar sehingga dapat mengakomodir seluruh pemangku kebutuhan di dalamnya, baik pedagang maupun konsumen.

Universitas Brawijaya (UB) menjadi kampus yang paling banyak diminati oleh calon mahasiswa baru dari tahun ke tahun. Bahkan seringkali kuota mahasiswa di UB melebihi ambang batas jika dibandingkan dengan kampus negeri lain. Melihat kondisi yang demikian, tentu keberadaan kantin menjadi salah satu lahan bisnis yang cukup menggiurkan. Berdasarkan salah satu sumber yangManifesT lansir, dikatakan bahwa laba kotor 17 kantin di UB mencapai Rp 1,2 miliar untuk tiap stan per bulannya. Dengan laba yang cukup tinggi, tentu kantin menjadi rebutan dalam hal pengelolaannya. Selama ini pengelolaan kantin di bawah kuasa Dharma Wanita, selama dikelola oleh Dharma Wanita, tidak ada laporan yang jelas kepada pihak rektorat. Padahal, UB sebagai kampus negeri haruslah memaparkan laporan keuangan pendapatan dan pengeluaran, secara jelas dan transparan. Bermula dari hal itulah yang mendorong pihak rektorat mengeluarkan peraturan mengenai tarif sewa bagi seluruh pedagang yang menjajakan pangannya di lingkungan kantin UB. Total tarif sewa per bulan mencapai  sekitar Rp 156 juta. Sewa bulanan terendah ada di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) sementara yang tertinggi ada di Koperasi Mahasiswa (Kopma) yang mencapai Rp 45 juta laba kotor dari 17 kantin di UB saat ini mencapai Rp 1,2 Milyar, dimana Pujasera berkontribusi paling tinggi sekitar Rp. 381 juta sementara terendah ada di Fakultas Kedokteran. Mengenai aturan lebih lanjut, menurut Suprayogi, selaku General Manager UB Kantin, “Kampus biru Universitas Brawijaya baru-baru ini sedang banyak pertanyaan mengenai kebijakan terkait tarif sewa kantin yang kini sudah mulai menggunakan sistem bagi hasil.

Membahas lebih jauh mengenai tarif sewa standar minimum Peraturan Menteri Keuangan (PMK), “Aset negara untuk disewakan tertera dalam Peraturan Nomor 33 Tahun 2016 terdapat perumusan dan beberapa parameter seperti bagaiamana luas, tentang bangunan, luas tanah, luas area makan, dan lain sebagainya. Jadi, semua data dari rumusan-rumusan yang telah ditentukan akan menjadi landasan dalam menentukan berapa tarif sewa yang harus dibayarkan oleh masing-masing stan. Semakin luas area maka tarif sewa makin besar,” terang Suprayogi.

Sehubungan dengan adanya peraturan rektor mengenai tarif sewa kantin UB, banyak hal yang sepatutnya dikritisi lebih jauh lagi. Mengingat kantin adalah salah satu sarana yang paling sering dibutuhkan oleh warga kampus khususnya mahasiswa, ada baiknya bila kebijakan mengenai kantin UB ini tidak “berat sebelah” atau menguntungkan salah satu pihak saja, namun harus seimbang.

Menurut keterangannya saat dijumpai di lokasi,salah satu dari sekian pedagang yang mengisi stan kantin UB Creative Land (CL) ini mengutarakan beberapa hal.”Memang mulai sekarang sudah tidak ada lagi tarif sewa tahunan, yang dulunya mencapai Rp 8 juta per tahun, tetapi sekarang kami para pedagang harus menyisihkan sebanyak 17 persen dari total pendapatan harian. Maka keuntungan yang seharusnya kami dapat malah kebanyakan lari ke setoran terhadap rektorat tersebut,” ujar salah satu pedagang di CL.

Dengan adanya sistem tarif sewa dengan memangkas omset para pedagang ini, tidak hanya target yang harus mereka penuhi, tetapi juga pendapatan mereka berkurang dengan diberlakukannya peraturan rektor yang saat ini diterapkan.”Kalau dulu pendapatan bisa sampai Rp 2 juta per hari, sekarang kira-kira cuma sekitar Rp 200.000,00 s.d Rp 400.000,00 per harinya. Ditambah lagi dengan adanya aturan baru jika penjualan minuman dan rokok dilarang, padahal dari kedua jenis produk itulah pendapatan harian kami bisa tinggi” tutur salah satu pedagang di stan pojok kantin CL.

“Belum lagi kami cuma bisa menjual maksimal hanya lima menu makanan, dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, dan sistem pembayarannya juga jadi berbeda, sekarang terpusat dan harus pakai nota” imbuh salah satu pedagang. Dari beberapa penuturan pedagang itu saja kita bisa cermati bahwa poin-poin dari peraturan rektor yang baru terkait tarif sewa dan kantin UB masih belum bisa sesuai dan memang sudah sepantasnya direvisi. Selain keuntungan yang menurun drastis, pedagang juga kebingungan untuk mencapai target setoran jika dagangan mereka tidak habis dan bahkan terkadang mereka membuang makanan yang belum laku. Dikarenakan mereka tidak bisa leluasa memasak dan menghangatkan makanan seperti dahulu, stan yang sengaja dibuat hanya untuk menaruh dan menyimpan makanan tersebut kerap kali menyebabkan masakan lebih cepat basi dan lagi-lagi pedagang dirugikan dengan ketentuan ini. Terlebih, pedagang mulai sekarang tidak diperkenankan menjual minuman, rokok, dan mie instan.

Melihat peraturan yang semakin membatasi keleluasaan pedagang, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam hal ini, telah terjadi monopoli pasar atas pihak universitas dalam pengaturan kebijakannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Jelas bahwa sesuai dengan keterangan yang kami dapatkan dari para pedagang, mereka merasa dibatasi dan seolah penguasaan pasar ada pada pihak rektorat. Persaingan usaha yang sehat adalah ketika dalam satu pasar terdapat dua pelaku usaha atau lebih dengan objek penjualan yang sama. Menurut Webster persaingan didefinisikan sebagai “a struggle or contest between two or more persons for the same objects”. Bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli
  2. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama

Jadi, dilihat secara objektif, kondisi persaingan memang lebuh banyak memberikan keuntungan dibandingkan kondisi nonpersaingan, meskipun kondisi yang terakhir ini tidak bisa dikatakan buruk sepenuhnya.

Merujuk pada Pasal 1 huruf c Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa, dapat kita kaitkan dengan diterapkannya sistem kantin yang terpusat dan penentuan harga barang serta jenis barang yang dijual. UU tersebut juga menerangkan tentang posisi dominan, yakni  keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Saat ini pedagang dibatasi dalam penjualan, yang mana pedagang dilarang menjual minuman, rokok, dan mie instan, serta hanya diperbolehkan untuk menjual maksimal lima menu makanan saja. Hal itu tentu menjadi polemik antara pedagang dan keputusan rektor mengenai kantin yang terpusat ini.

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya memang kebijakan rektor mengenai kantin UB kini mungkin bertujuan agar membenahi fasilitas atau sarana kampus agar menjadi lebih baik dan lebih meningkatkan pelayanan terhadap pembeli. Namun apabila kebijakan Peraturan Rektor dalam Nomor 2 Tahun 2016 ini masih menuai perbincangan baik diantara pedagang maupun mahasiswa sendiri, maka merevisi ulang dan mengkaji lebih dalam lagi tiap-tiap ketentuan yang dimuat agar tidak hanya menguntungkan kepada pihak universitas melainkan juga tidak menyulitkan para pedagang. Karena kebijakan apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik bilamana hanya menguntungkan satu pihak dan di sisi lain terdapat pihak yang ditekan. Hal ini bisa menjadi evaluasi kita bersama sebagai warga kampus khususnya mahasiswa agar bisa berkontribusi untuk turut mengupayakan perubahan peraturan-peraturan yang dapat menjadi pertimbangan, bukan untuk mendesak keberpihakan melainkan guna menyeimbangkan setiap substansi dalam suatu keputusan agar tidak timbul polemik dari semua pihak yang bersangkutan. (vem/asd)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here