Home BERITA Kenaikan Denda PDIH, Mau Oportunis atau Mengurangi Krisis?

Kenaikan Denda PDIH, Mau Oportunis atau Mengurangi Krisis?

SHARE

ManifesT – Malang   (9/3) Sudah menjadi suatu hal yang mainstream  pada era kali ini dimanakemajuan teknologi dalam segala bidang termasuk bidang komunikasi media yang lihai dalam melahirkanbahkan pula memberikan manfaat informasi, yang mampu menjadi kunci emas beranjak pada kemajuan untuk sekarang ini hingga mendatang. Semua lapisan tidak akan mampu melarikan diri dari perkembangan tersebut, termasuk institusi perguruan tinggi.

Dan itulah menjadi garapan bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang dijadikan wadah menjadi “Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum (PDIH) “ untuk berbenah diri menuntaskan “PR” dari kemajuan teknologi tersebut. Lantas sudahkah mampu PDIH merealisasikan apa yang telah diikatkan padanyatersebut? Lagi pula PDIH juga merupakan sirkulasi darah Fakultas Hukum yang berprospek kedepannyamenjadi pompa kinerja program dokumentasi Fakultas Hukum sehingga mampu bersaing dalam mengaksesinformasi dalam bidang hukum tentunya, dimana sifatnya yang dinamis berkembang dengan cepat. Hingga pada tujuannya PDIH menjadi pusat penyebaran informasi yang prestisius dalam jajaran Perguruan Tinggi utamanya di Universitas Brawijaya, Malang.

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum atau yang familiar di telinga mahasiswa dengan istilah PDIHsaat ini memiliki 4 anggota karyawan yang dalam pengelolaannya, sampai saat ini telah memiliki 2.768 literatur buku Indonesia dengan jumlah 8.255 eksemplar dan 314 judul literature asing dengan sebanyak 635 eksamplar. Buku-buku tersebut diperbolehkan dipinjam oleh seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sudah menjadi kelaziman dalam setiap pengelolaan perpustakaan, di PDIH pun setiap mahasiswa yang telah meminjam harus mengembalikan buku-buku tersebut.

Ditambah lagi apabila terlambat dalam Pengembalian buku maka akan mendapat apresiasi berupa dendaoleh pihak PDIH, dan pengapresiasian mereka pun juga tak tanggung-tanggung, dalam per harinya dikenakansebesar Rp 1000,-. Jumlah denda tersebut merupakan hasil dari kebijakan pihak pengelola yang awal mulanya Rp 100,- yang kemudian menjadi Rp 1000,-.  Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama pengelola PDIH dengan alasan apabila hanya dikenakan denda Rp 100,- mahasiswa cenderung menyepelekan dan buku-buku tersebut nyaris raib.

Sehingga, dengan adanya upaya kenaikan denda dalam keterlambatan peminjaman buku, mahasiswa lebih bisa disiplin dan on time dalam pengembalian. Dan juga antisipasi, mahasiswa S1 hanya boleh meminjam buku maksimal 3 buku dengan batas waktu 1 minggu dan dapat diperpanjang 1 kali. Sedangkan untuk S2, diperbolehkan meminjam 5 buku dengan batas waktu peminjaman 1 minggu dan dapat pula diperpanjang 1 kali. Kebijakan tersebut sudah dirasakan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menggunakan layanan PDIH sebagai sarana peminjaman literatur untuk keberlangsungan menempuh mata kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. (eh/aur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here