Home Berita Korupsi Menjadi Distrupsi Pembangunan serta Demokrasi Negara

Korupsi Menjadi Distrupsi Pembangunan serta Demokrasi Negara

12
0
SHARE

ManifesT, Malang (4/5). Acara yang digelar oleh Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (FORMAH PK) yang bertema “Korupsi dan Pesta Demokrasi di Indonesia” yang dimoderatori oleh Faizin Sulistyo, SH, LLM. selaku dosen FH UB berlangsung cukup meriah dengan dihadiri oleh mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat. Dalam acara tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ir. Agus Rahardjo, MSM. berlaku sebagai pembicara, mengatakan, “Bahwa masalah yang paling menghambat pembangunan bangsa adalah masalah korupsi”. Korupsi sendiri merupakan suatu permasalahan yang cukup susah untuk diberantas sampai akar – akarnya, pendidikan tentang korupsi menjadi solusi yang harus dimulai sejak dini. Dalam penjelasannya juga korupsi sudah menjadi budaya masyarakat, contohnya pada saat event politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Agus Rahardjo juga, area yang berpotensi korupsi di pemerintahan daerah adalah seperti : Perencanaan Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD), Penggandaan Barang dan Jasa, Perizinan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, ladang – ladang proyek yang berpotensi korupsi tersebut. Dengan potensi korupsi di daerah tersebut, Agus Rahardjo mempunyai solusi atas permasalahan setiap Pemilu dan Pilkada. Menurutnya harus ada pembinaan terhadap tiga komponen penting dalam tiga pilar pemilu guna menciptakan pemilu berintegritas, dimulai dari membina peserta Pemilu, yaitu para pasangan calon dan partai politik, dengan cara para pihak peserta harus menghindari cara – cara “mahar politik” yang menyebabkan demokrasi tidak sehat, serta peran partai politik harus benar – benar membina calon pasangan yang berpendidikan, dan mempunyai kemampuan dalam memimpin serta mempunyai integritas. Selain itu harus ada penguatan terhadap penyelenggara pemilu, yaitu penguatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Para penyelenggara juga harus mempunyai independensi terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah membina para pemilih. Para pemilih harus diberi edukasi politik, serta penyadaran pemilih untuk menghindari “money politics” atau politik uang, karena dengan memberi edukasi kepada para masyarakat pun akan menghindari praktik – praktik politik uang yang mencederai demokrasi serta menjadi pintu gerbang korupsi bagi para pemimpin yang terpilih nanti.

Selain itu juga, pembicara lain seperti Dr. Lucky Endrawati, SH, MH. selaku dosen FHUB dan Peneliti Persada Universitas Brawijaya, menjelaskan tentang hubungan politik, hukum dan korupsi dalam panggung demokrasi. Menurutnya ada korelasi antara hubungan politik dengan perilaku korupsi para pemimpin daerah. Menurutnya juga perilaku dan ciri – ciri pelaku korupsi juga tidak bisa dilihat dengan melihat ciri fisik yang dikemukakan oleh Bapak Kriminologi, yaitu Cesare Lombroso. Menurut teori Lombroso bahwa para penjahat memiliki ciri – ciri fisik dan psikis yang buruk dan tidak berpendidikan, tetapi pada faktanya para pelaku korupsi memiliki ciri – ciri yang sebalikanya, yaitu berperawakan bagus, berpakaian rapi, serta berpendidikan tinggi.

Pembicara selanjutnya adalah M. Fahrudin, selaku Ketua Koordinator Malang Corruption Watch. Menurutnya kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dalam urusan korupsi, hal tersebut karena “Korupsi Politik” yaitu penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut ditambah dengan adanya para “Oligarki” yaitu para raja – raja kecil yang dapat kita konotasikan sebagai para pengusaha yang mempunyai perusahaan besar di negara. Mereka berkolaborasi dengan para pemimpin daerah untuk melakukan penyelewengan tender, perizinan, eksploitasi sumber daya alam, dan hal – hal lain yang berhubungan dengan korupsi.

FORMAH PK selaku penyelenggara acara ini juga sempat memamerkan sebuah spanduk yang berisi tanda tangan para warga Malang, spanduk tersebut bertujuan untuk mencari dukungan kepada KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi, sekaligus tentang keprihatinan masyarakat terhadap korupsi yang sedang melanda negara, dan terkhusus kota Malang, yang akhir – akhir ini walikota, serta DPRD kota Malang juga terlibat kasus korupsi. Menurut Iqbal Fajar Iman selaku Ketua Umum FORMAH PK, “Bahwa latar belakang diselenggarakan acara ini adalah karena keprihatinan terhadap masalah korupsi, khususnya para pasangan calon yang ingin bertarung di event demokrasi ini terjerat kasus korupsi, kami dari FORMAH PK ingin mengadakan sebuah diskusi di kalangan mahasiswa dan masyarakat untuk membedah tentang korelasi antara korupsi dan demokrasi” ucapnya. Selain itu juga Iqbal berharap dengan diadakannya acara ini para mahasiswa harus lebih peduli terhadap permasalahan korupsi, terkhusus kasus korupsi di daerah, serta mahasiswa juga harus meningkatkan fungsi dan peran pengawasan dalam permasalahan korupsi. (raw/hkm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here