Akhir-akhir ini, media sosial kerap kali menampilkan video mengenai tindak arogansi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik anggota dewan, TNI, Polri, hingga mereka yang bersanak-saudara dengan pejabat pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, media sosial sempat dihebohkan oleh foto dan video singkat yang diunggah oleh salah satu anggota DPR, Ahmad Sahroni, pada akun Instagram @ahmadsahroni88. Dalam unggahannya, Ahmad Sahroni mendokumentasikan aksi arogan seorang pria tak dikenal yang mengendarai kendaraan berplat polisi.
Pria dalam video tersebut mendatangi pemobil yang berada tepat di belakang mobilnya dengan menenteng senjata laras pendek yang menyerupai pistol berwarna gelap. Di videonya, pria tak dikenal itu emosi kepada sang pengendara mobil. Ia berbicara dengan kepala mendongak keatas sembari memukul, mencaci, dan tak segan untuk melontarkan kata-kata yang bernada ancaman, seperti “Gua catat plat lo, gue cari lo”.Setelah puas meluapkan emosinya, pria tak dikenal ini lalu kembali ke kendaraan miliknya dengan tetap menunjukkan senjata di tengah jalan.
Tak hanya pejabat publik, namun orang yang memiliki koneksi atau hubungan sanak saudara dengan mereka atau hubungan patron klien, juga kerap kali melakukan hal yang sama.
Beberapa saat yang lalu, didapati tindak arogansi yang dilakukan oleh seorang pengendara berplat nomor kepolisian, David Yulianto, kepada seorang sopir taksi online di exit tol Tomang, Jakarta Barat. Setelah diusut oleh kepolisian, ternyata plat nomor tersebut adalah palsu dan David bukanlah seorang polisi.
Pejabat pemerintah serta orang-orang yang merasa dirinya patron, seringkali menyalahgunakan posisi mereka sebagai elit di masyarakat. Mereka cenderung ‘menjajah’ orang-orang yang dianggap di bawah status atau strata sosial mereka. Padahal, orang-orang yang duduk dan mengisi jabatan-jabatan tersebut merupakan pilihan rakyat. Mereka diberi sejumlah hak istimewa seperti mobil, plat nomor atau seragam. Namun keistimewaan ini membuat mereka kian menjadi arogan, hingga merasa paling benar dan hobi main hakim sendiri.
Seorang pejabat publik beserta keluarga dan atau sanak kerabatnya, sudah semestinya menunjukkan sikap sebagai teladan saat berada di tengah publik. Bukan malah mempertontonkan arogansi kekuasaan atau power yang dimiliki. Namun harus benar-benar menjadi suri teladan dan pengayom bagi masyarakat.
Sikap dan tindakan arogan pejabat dimana mereka merasa memiliki kuasa seharusnya harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan karena tidak sesuai dengan kesantunan publik. Sikap seperti ini, apabila ditelaah lebih jauh dapat menyebabkan kekacauan karena masyarakat merasa direndahkan.
Berbicara tentang “direndahkan”, memang seorang pejabat publik memiliki hierarki yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Namun, semakin tinggi hierarki tersebut, maka akan semakin tinggi pula tanggung jawab sosial yang harus mereka ampu. Mereka yang dahulu merupakan orang biasa yang sama dengan masyarakat, diberikan sebuah keistimewaan serta kepercayaan oleh masyarakat pula untuk memimpin dan mengayomi. Maka seharusnya, mereka yang terhormat ini memiliki kesadaran akan kewajiban untuk melindungi orang yang memilihnya, bukan malah merasa berkuasa dan seolah menjajah hak hidup orang lain. Adanya mereka yang bersikap arogan sejatinya merupakan pelanggaran karena telah mengkhianati transisi sosial.
Lalu bagaimana dengan keluarga dan atau sanak saudara yang berpikir bahwa dirinya memiliki hubungan patron klien dengan pejabat publik?
Pengamat sosial asal Universitas Indonesia, Devie Rahmawati pernah berpendapat bahwa mereka yang ada di lingkungan sekitar pejabat publik, dalam hal ini adalah anak-anak, tidak dapat disalahkan. Dirinya beranggapan jika anak yang berperilaku arogan dengan mengagung-agungkan dirinya sebagai anak dari pemerintah, TNI, Polisi dan sebagainya merupakan cerminan sekaligus korban dari hasil pendidikan lingkungan sosialnya sendiri.
Secara sosiologis, anak tumbuh dari lingkungan. Lingkungan pertama yang menjadi sektor pendidikan bagi anak merupakan keluarganya. Jadi, Devie berargumen bahwa apabila seorang anak tumbuh dari orang tua yang arogan, maka ia akan tumbuh seperti itu pula.
Kekuasaan memang dekat dengan arogansi. Sesederhana kena caci maki dengan embel-embel kekuasaan karena tidak sengaja menyenggol sepeda motor seorang pejabat publik juga sudah merupakan sebuah tindakan arogansi. Lalu pertanyaannya, sampai kapan kita akan terus menerus menormalisasi hal tersebut? Apakah mereka yang mencaci maki serta mengancam ini itu layak disebut pejabat publik?
Sikap arogan sebaiknya dan seharusnya dihindari oleh pejabat publik. Akan tumbuh citra buruk yang mungkin akan menjadi identitas yang melekat pada jabatannya. Sebagai pejabat publik, sebaiknya patuh terhadap aturan hukum dan kode etik yang mengikatnya serta menjaga marwah dan amanah yang telah dipercayakan di pundaknya.
Ketimbang mengangkuhkan perilaku untuk dilihat sebagai orang penting dan terhormat, alangkah lebih baik apabila para pejabat fokus kepada kinerja dan performa dari jabatan yang diampu. Bukan hal yang mengejutkan lagi saat mendengar berita pejabat korupsi atau pelayanan yang cenderung diskriminatif dalam masyarakat. Oleh sebab itu, akan sangat membanggakan apabila para pejabat yang sudah diberi kepercayaan masyarakat ini mengoptimalkan kinerja pelayanan masyarakat, bukan malah mengintimidasi rakyat.
Oleh: Josephine Aprilia