Malang, ManifesT– Pada Jumat (14/02), Aliansi Mahasiswa Brawijaya (Amarah) mengundang seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) untuk berpartisipasi dalam Konsolidasi Terbuka Amarah Brawijaya yang diagendakan pukul 18.00 WIB di Gedung Olahraga (GOR) Pertamina Universitas Brawijaya.
Konsolidasi ini disebarluaskan dengan mengangkat tema awal “Pendidikan Dilucuti, Berkedok Efisiensi”. Tema yang diusung tersebut berkaitan dengan isu kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang direspon tidak transparan oleh masyarakat. Naufal Aulia Helmi, Menteri Koordinator Pergerakan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2025 menjelaskan urgensi diselenggarakannya Konsolidasi ini.
“Saat ini banyak pemberitaan di kanal media sosial mengenai kebijakan yang tidak lain dinilai sebagai bentuk pelucutan terhadap pendidikan. Salah satunya adalah dengan memotong anggaran. Implikasi yang muncul beragam atas kebijakan ini. Seperti kenaikan UKT yang sempat kita tolak. Itu merupakan contoh dalam konteks pendidikan, melucuti dalam kedok efisiensi. Rakyat sudah marah, pemerintah seolah menjadi pahlawan. Kita juga perlu menentukan sikap UB terhadap isu ini,” ucap Naufal.
Konsolidasi ini ramai dihadiri oleh berbagai fakultas di Universitas Brawijaya. Beberapa diantaranya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Fakultas Teknologi Pangan (FTP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), dan lainnya. Dalam agenda Konsolidasi tersebut, pembahasan problematika dilemparkan kembali kepada forum untuk menilai mana yang lebih baik, hanya membahas aspek pendidikan saja atau masalah yang lebih luas.
Diskusi berjalan intens, masing-masing perwakilan fakultas memberikan argumentasinya. Pada sesi pembahasan, terjadi beberapa kali perdebatan antara peserta forum. Terdapat yang menyetujui bahwa lebih baik tidak hanya berfokus di pendidikan saja, tapi sektor lain yang melibatkan efisiensi anggaran. Di sisi lain juga terdapat peserta forum yang mengusulkan isu 100 hari kerja Prabowo dan Gibran dengan maksud supaya lebih komprehensif. Jawab-Jinawab dilanjutkan oleh peserta forum untuk mengkritisi Grand Theme apa yang paling menyelimuti urgensi yang ada.
Perwakilan FISIP memberikan tanggapan akan kedua usulan isu tersebut bahwa perlu mengerucutkan permasalahan lagi. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Prabowo dalam 100 harinya, merupakan langkah kecil berupa efisiensi anggaran sendiri demi memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Beberapa perwakilan fakultas lain juga menanggapi bahwa isu efisiensi anggaran yang paling mudah direalisasikan karena membahas 100 hari masih terlalu kompleks. Sesi pengkritisan isu diakhiri dengan usulan judul “Pemotongan Paksa Demi Ego Penguasa, Penindasan terhadap Rakyat Indonesia.” Judul tersebut langsung disetujui oleh forum untuk menjadi tajuk dalam konsolidasi malam itu dan aksi yang direncanakan.
Agenda dilanjutkan dengan inventaris dan pengurasan isu yang berujung menghasilkan 11 poin tuntutan, antara lain:
- Pemotongan Anggaran Pendidikan – Keresahan akan kebijakan yang menempatkan sektor pendidikan dalam prioritas pendukung yang mengancam dunia pendidikan di masa depan, seperti penghapusan KIP-K dan beasiswa lain.
- Pemotongan Anggaran Kesehatan – Salah satu sektor yang membutuhkan anggaran besar ditempatkan pada prioritas pendukung yang dapat berdampak pada Cek Kesehatan Gratis (CKG).
- Militerisasi Anggaran TNI – Alokasi anggaran terbesar dan dwifungsi TNI dalam pendukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) – Proyek besar dengan anggaran yang melejit.
- Perampasan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) – Isu penghapusan Gaji Ke-13 dan 14.
- Maintenance Infrastruktur dan Pelayanan Publik – Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mempertahankan standar kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
- Merampingkan Kabinet – Efisiensi dalam struktur kelembagaan.
- Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan – Kegagalan berulang dalam food estate di Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan tindak pidana korupsi – Banyaknya pendapatan negara yang dikorupsi.
- Hak Asasi Manusia (HAM) – Efisiensi anggaran berdampak besar pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Mineral dan Batubara (Minerba) – Efisiensi anggaran berimbas terhadap kegiatan lapangan.
Poin tuntutan yang dihasilkan kemudian dieskalasikan melalui rencana yang akan segera direalisasikan, yaitu:
- Jumat, 14 Februari 2025 – Dilaksanakan seruan aksi.
- Sabtu, 15 Februari 2025 – Agenda masing-masing organ atau lingkar untuk menghimpun dan mengkaji hasil poin tuntutan konsolidasi.
- Minggu, 16 Februari 2025 – Membawa isu ke Aliansi Suara Rakdjat (Asura) Malang.
- Senin, 17 Februari 2025 – Pernyataan sikap di depan Gedung Rektorat Universitas Brawijaya dengan mengajak beberapa elemen. Mengajak civitas akademika untuk berpartisipasi dalam gerakan.
- Selasa, 18 Februari 2025 – Melakukan aksi di Kota Malang.
Agenda diakhiri dengan seruan aksi yang dilaksanakan di depan GOR Pertamina UB pukul 22.45 WIB.
Penulis : Kirana Cahya Qolbi
Editor : Zuchaira Pratiwi Tahir
Pimpinan Redaksi : Raynaldy Aulia Mahendra