Malang, ManifesT – Jumat (08/05/2026). Kegiatan nonton bersama film “Pesta Babi” kembali diadakan untuk sekian kalinya di Kota Malang. Kegiatan nonton bersama dan forum diskusi kali ini diselenggarakan secara kolektif oleh berbagai lembaga dan organisasi berbeda, yaitu KP Alternatif, Serikat Pekerja Kampus, Aliansi Mahasiswa Papua, dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan BEM RDM FH UB.
Untuk kali ini, forum diskusi dijalankan dengan mengundang berbagai narasumber dari berbagai organisasi penyelenggara, yaitu Dhia al-Uyun (dosen FH UB dan bagian dari Serikat Pekerja Kampus), A.F. Hamdhani (KP-Alternatif), dan Erwin (Aliansi Mahasiswa Papua).
“Dengan forum ini, kawan-kawan membuka ruang dengan melihat kondisi realita kita hari ini,” ujar Erwin.
Dalam forum diskusi, salah satu narasumber menyampaikan substansi unik yang dimiliki oleh film “Pesta Babi”, yang mana film ini menyoroti aspek kolonial Indonesia terhadap Papua yang jarang dibahas oleh media-media lainnya.
“Mungkin itu film satu satunya yang menjelaskan tentang Papua dengan kolonialisme,” ujar Hamdhani dalam forum diskusi.
Hamdhani kemudian lebih lanjut menjelaskan konteks historis kolonialisme Indonesia di Papua, dengan menekankan pentingnya untuk memahami kondisi saat ini dengan melihat kembali Papua di tahun 1950 hingga 1960-an.
“Untuk melihat kondisi di Papua sekarang, tidak akan mungkin, tidak akan pernah, kalau kita tidak kembali kepada masa lalu,” jelas Hamdhani.
Diskusi bersama Hamdhani berjalan dengan membahas terkait referendum Pepera, kecurangan pada masa Orde Baru yang berakhir membuat Papua jatuh ke tangan Indonesia, hingga operasi militer yang terus berjalan di Papua, hingga pada dampak negatif Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat Papua saat ini.
Dampak yang dibawakan oleh PSN kepada masyarakat adat dan tanah Papua sendiri merupakan fokus dari “Pesta Babi”, film dokumenter investigatif karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale.
Di dalam film tersebut, digambarkan perjuangan masyarakat adat Papua melawan ekspansi industrial yang dibawakan oleh PSN Indonesia, mengangkat naik diskusi terkait karakteristik kolonial Indonesia di tanah Papua.
Dhia Al Uyun dari Serikat Pekerja Kampus menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan penerapan hukum dalam menyikapi hak masyarakat adat Papua, di mana penguasaan oleh negara yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 jauh lebih diutamakan ketimbang perlindungan hak masyarakat adat yang dimuat dalam Pasal 18B UUD NRI 1945.
“Di film ini, kita melihat bahwa negara tidak memenuhi kewajiban terhadap masyarakat yang ada di Papua,” Dhia menyampaikan.
Pelaksanaan nonton bersama dan forum diskusi sendiri berlangsung dari mendekati sore hingga ke malam hari, menunjukkan semangat hadirin selama jalannya diskusi terkait isu kemanusiaan yang tengah berlangsung di Papua.
Dalam wawancaranya dengan LPM ManifesT setelah sesi diskusi berakhir, Erwin dari Aliansi Mahasiswa Papua menegaskan bahwa persoalan isu Papua sendiri tidaklah terlepas dari hakikat kemanusiaan.
Erwin menekankan bahwa antusiasme orang-orang terhadap penayangan film “Pesta Babi” ini menunjukkan kesadaran rakyat terhadap akumulasi pelanggaran HAM di Indonesia yang telah begitu masif, tidak terkecuali di Papua.
“Persoalan isu di Papua ini bukan hanya persoalan rakyat Papua saja, tetapi ini persoalan bagaimana kita sebagai manusia, hakikat esensi daripada manusia itu seperti apa, sehingga kita bagaimana sama-sama memperjuangkan itu sebagai kaum yang tertindas itu,” ujar Erwin.
Penulis: Gery Andriano
Editor: Andi Imam Rafi
Pimpinan Redaksi: Husein Kurnia Hoetomo