Malang, ManifesT – Kamis (21/05/2025). Aksi Kamisan Malang kembali digelar di Malang dalam rangka memperingati 28 tahun Reformasi 1998. sekaligus menyuarakan kritik terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Aksi yang berlangsung pada Kamis sore tersebut mengangkat tema penolakan terhadap militerisme, tuntutan supremasi sipil, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Koordinator lapangan (korlap) menjelaskan bahwa tuntutan aksi berangkat dari enam agenda Reformasi 1998 yang dinilai belum sepenuhnya terwujud hingga saat ini.
“Jadi untuk poin tuntutan itu berangkat dari enam agenda reformasi yang sebelumnya, atau bisa dibilang enam poin tuntutan reformasi yang mana pada tahun 1998 itu dilontarkan oleh masyarakat. Mulai dari Soeharto dan kroni-kroninya, supremasi hukum, dan lain sebagainya,” ujar Lea selaku koordinator lapangan.
Menurut Lea, aksi kali ini tidak hanya dimaksudkan sebagai peringatan Reformasi 1998, tetapi juga berkaitan dengan kondisi negara saat ini yang dinilai memiliki pola serupa dengan situasi sebelum reformasi.
“Bahkan enam poin tuntutan reformasi 98 itu bisa dibilang polanya terulang dan terjadi lagi,” lanjutnya.
Aksi yang berlangsung di Kota Malang tersebut melibatkan berbagai pihak di Malang, seperti mahasiswa Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, serta jaringan aksi Kamisan Malang. Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai tuntutan terkait supremasi sipil, pelanggaran HAM, kesejahteraan rakyat, hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di tengah aksi, massa menyebut Reformasi 1998 telah mengalami pengkhianatan. Mereka menilai cita-cita reformasi mengenai kebebasan sipil, supremasi hukum, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Hari ini kita berdiri di atas tanah yang sedang menyaksikan pengkhianatan terbesar terhadap sejarah modern bangsa ini,” ujar massa aksi pada saat pernyataan sikap.
Massa juga menyoroti persoalan ekonomi rakyat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, upah yang dinilai tidak layak, sistem kerja yang dianggap eksploitatif, hingga persoalan pangan dan agraria.
Selain itu, Lea menyebut terdapat sejumlah pernyataan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Ia mencontohkan salah satu pidato Presiden Prabowo Subianto yang menurut massa aksi menjadi sorotan.
“Kita ambil contoh dari statement-nya dalam pidato kemarin yang menyatakan bahwa masyarakat desa itu tidak pakai dolar. Jadi ada banyak statement sendiri yang bisa dikatakan mengkhianati rakyat sendiri,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Menghentikan praktik teror, segala bentuk kriminalisasi, dan militerisme negara serta menjamin kebebasan ruang berpendapat.
- Menegakkan supremasi sipil dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui penegakan keadilan bagi korban.
- Menolak penghapusan atau penulisan ulang sejarah tragedi 1998, termasuk tragedi pemerkosaan massal dan penculikan aktivis.
- Menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
- Menurunkan harga kebutuhan dasar rakyat dan menaikkan upah minimum secara layak.
- Menghapus sistem kerja kontrak, magang, mitra, dan bentuk eksploitasi tenaga kerja lainnya serta menyediakan pekerjaan layak sesuai janji politik.
- Memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.
- Mendorong kedaulatan pangan nasional melalui pembenahan distribusi, subsidi, dan regulasi pertanian serta mendukung 17 poin catatan Serikat Petani Indonesia.
- Mendorong reforma agraria sejati, termasuk evaluasi total terhadap izin pertambangan, perkebunan, dan sistem kontrak.
- Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk tata kelola dan pelaksanaannya di lingkungan kampus.
- Menolak kebijakan yang dinilai memperluas kewenangan instrumen kekuasaan negara.
- Merevisi minimnya keterlibatan perempuan dalam kabinet pemerintahan.
- Menolak BOP dan hubungan bilateral tertentu yang dinilai merugikan Indonesia dan mengecam sikap pemerintah yang kurang responsif terhadap penangkapan jurnalis serta konflik internasional yang disorot dalam aksi.
Lea mengatakan aksi tersebut dipersiapkan dalam waktu singkat, tetapi tetap berjalan kondusif. Melalui aksi itu, massa berharap pemerintah dapat mendengarkan berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
“Harapannya dari pemerintah sendiri bisa mendengar poin tuntutan aksi pada hari ini, dan mungkin bisa menjadi evaluasi untuk sistem kerja pemerintahan sekarang,” tutup Lea.
Penulis: Faricha Barorotun Nuroniyah
Editor: Andi Imam Rafi
Pimpinan Redaksi: Husein Kurnia Hoetomo