Home OPINI REBUT REFORMASI DARI OLIGARKI

REBUT REFORMASI DARI OLIGARKI

563
0
SHARE

Oleh : Edo Adhitama

Demokrasi yang hakiki adalah bahwa kelas politik, yaitu para pemimpin, para wakil rakyat, “dikepung” oleh “arena publik” (publik sphere) yang terus mendiskusikan masalah-masalah politik yang dihadapi bangsa,yang tidak dapat diabaikan. –Jurgen Habermas

Demokrasi Harus Mengakar
Sudah lebih dari 20 tahun bangsa ini terlepas dari belenggu kekuasaan orde baru yang menindas dan membungkam kebebasan rakyat. Kursi rezim kekuasaan Soeharto yang saat itu dianggap korup dan nepotisme pada akhirya runtuh setelah berkuasa hampir sekitar 32 tahun lamanya oleh gejolak dan hantaman gelombang aksi mahasiswa pada saat itu. Kabar tersebut memberikan angin segar dan menjadi pintu gerbang agar supaya bangsa ini semakin demokatis. Oknum-oknum kelas dua ataupun kelas tiga mendapatkan peluang dan mendapatkan jalan baru untuk melayani diri sendiri yang sudah pasti tidak didapatkannya pada saat Soeharto berkuasa pada saat itu.
Setelah orde baru selesai dan negara Indonesia memilih secara konsekuen bahwa negara harus dijalankan secara demokratis dan berjalan sesuai apa yang digariskan oleh cita-cita reformasi. Bangsa ini memiliki harapan terhadap suatu sistem tatanan kekuasaan yang baru agar tidak lagi terjebak pada jurang kepemimpinan yang otoritarian. Pengelolaan negara yang lebih terbuka dan terciptanya negara hukum yang mengedepankan keadilan (justice) bagi setiap warganegaranya tanpa melihat status sosial tertentu. Tidak ada lagi yang dibungkam dengan dihilangkan nyawanya atau didiskriminasi karena mereka memperjuangkan keadilan.
Demokrasi harus tetap mengakar. Prof Nurcholis Madjid pernah memperingatan “bahwa indonesia harus teruslah mengembangkan budaya demokratis” tentu kita harus dapat terus belajar berdemokrasi dan mempraktekkannya. Menegakkan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang paling fundamental dalam demokrasi, demokrasi dan hak asasi manusia menjadi hal yang istimewa hasil dari reformasi karena selama kekuasaan orde baru terlalu banyak sisi gelap pelangaran tehadap hak asasi manusia.
Oleh karenanya yang dapat mendegradasi hak asasi manusia haruslah kita tinggalkan sebagai bangsa yang telah konsekuen tehadap tegaknya kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Negara tidak boleh gagap ataupun gugup terhadap suatu isu hak asasi manusia, negara harus menjamin hidup serta melindungi segala bentuk hak asasi manusia setiap rakyatnya karena sudah menjadi tugas yang telah diamanahkan oleh kontitusi. Dengan begitu, semua masyarakat dapat hidup dalam bingkai demokrasi yang utuh dan berkemanusiaan. Demokrasi jangan hanya dijadikan sebuah ajang lima tahunan apalagi disempitan seperti yang ditulis oleh Romo Franz Magnis-Suseno demokrasi bukan hanya sebatas “5 detik” saja atau sebuah kegiatan seremonial ketika kita memilih para pemimpin kita dibalik kotak pemilihan umum.
Sudah cukup lebih dari tiga dasawarsa orde baru berkuasa dengan kepemimpinan yang otoritarian memaksa para rakyatnya untuk patuh dan tunduk dibawah sistem militeristik, rakyat dibuat bungkam dengan berbagai cara cerdik Soeharto. Pandangan dan pikiran yang tidak sejalan dengan kepemimpinan orde baru akan dituduh ataupun dicap sebagai seorang pemberontak yang akan merusak kemapanan negara oleh karena itu dihalalkan untuk diculik, disiksa ataupun dibunuh tanpa proses atau mekanisme hukum. Tidak luput dari ingatan kita banyak peristiwa berdarah di era zaman soeharto dari mulai pembantaian terhadap rakyat yang dituduh sebagai simpatisan PKI pada 1966 sampai dengan penembakan terhadap mahasiswa trisakti pada 1998.
Selain itu kebebasan pers yang harusnya dijamin oleh negara ternyata tidak begitu indah di era orde baru, setiap pemberitaan harus melaui sensor dari pemerintah tentunya untuk melanggengkan kekuasaan orde baru saat itu, rakyat disuguhkan oleh citra buatan orde baru. Pers dilarang untuk memberitakan berita miring yang berkaitan dengan negara, semua pemberitaan dibuat seragam dengan tema utama “Pro Terhadap Kebijakan Pemerintah” tentunya hal ini akan menciderai kebebasan pers yang seharusnya menjadi mata untuk mengawasi setiap kebijakan penguasa.

Pasca Revormasi Korupsi Masih Laku

Melenyapkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu semangat dari reformasi, namun pada saat ini setiap hari kita dipertontonkan drama para elite politik yang masuk menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah 20 tahun lebih bangsa ini menghirup udara reformasi penyakit rasuah di negeri ini belum kunjung lenyap. Romo Fanz Magnis Suseno pernah memberikan definisi terkait dengan korupsi didalam bukunya, ”Korupsi merupakan kejahatan, pencurian dan perampokan” selain itu Romo Franz Magnis Suseno mengkritik terhadap kelas politik yang dibayar rakyat untuk membawa bangsa ini kemasa yang lebih baik malah memanfaatkan kekuasaan mereka untuk melayani diri sendiri dan seakan-akan mereka memperlihatkan kepada kita bahwa masa depan bangsa ada ditangan para bajingan. Kemudian menurut penulis buku etika politik itu, korupsi itulah yang mencegah bangsa kita membuka sayapnya untuk terbang, karena korupsi tersebut potensi-potensi bangsa indonesia tidak kunjung menjadi kenyataan.
Ditahun 2019 lalu seperti menjadi mimpi buruk bagi pemberantasan korupsi dinegeri ini, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suara rakyat yang direpresentasikan oleh mahasiswa menjadi bentuk penolakan terhadap revisi tersebut, karena Undang-Undang tersebut berpotensi dapat melemahkan atau mengebiri independensi lembaga anti-rasuah tersebut. Nyatanya memang potensi tersebut benar-benar menjadi nyata setelah lembaga tersebut seperti gugup dalam menyelesaikan kasus yang berhadapan langsung terhadap partai penguasa.
Janji terhadap terhadap pemberantasan korupsi jangan hanya dijadikan sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas, mencari simpati yang pada akhirnya ternyata menghianati kepercayaan rakyat, rakyat miskin semakin tercekik sedangkan para penikmat harta negara berlalu-lalang menggunakan mobil mewah mereka itulah penjahat pembunuh rakyat.

Reformasi Kita Tak Percuma
Reformasi puluhan tahun lalu tidak percuma, suara rakyat haruslah mengambil peran dalam setiap kebijakan publik dan menentang ataupun mengkritik kelas elite politik kita yang berkhianat terhadap nilai-nilai demokrasi. Rakyat bebas dalam menyuarakan pendapat dimuka umum dan mengkritik para wakilnya yang duduk di atas kemewahan fasilitas negara jika para wakilnya tidak bekerja sesuai dengan kehendak rakyat tanpa harus takut ada tindakan represif dari aparat negara.
Bisik bisik dan nostalgia terhadap era orde baru nampaknya masih terdengar dikalalangan masyarakat saat ini karena jenuhnya masyarakat terhadap pengelolaan negara pada era ini, namun kembali kepada zaman otoriter orde baru bukanlah sebuah pilihan yang tepat dan bahkan harus kita tolak, bukan hanya nantinya akan mendegradasi atau mengabaikan kebebasan dan kemanusiaan, betapapun jeleknya sekarang namun kita mempunyai kebebasan yang telah diperjuangkan untuk melepaskan diri dari kekangan yang membelenggu rakyat, rakyat sipil harus membangun kritik dan tekanan terhadap para pemimpin dinegara ini sehingga para mengambil kebijakan dapat membuat aturan dan tinakan yang diperlukan oleh rakyat.
Maju dijalan demokratis yang sesuai dengan cita-cita reformasi, dapat membuat masyarakat indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan akan kokoh bersatu tanpa ada dikriminasi, sehingga negara ini dapat menuju kepada jalan kesejahteraan sosial yang adil serta beradab dengan menjamin harkat dan martabat manusia. Dengan hal tersebut tindakan represif tidak lagi diperlukan dalam menangani isu-isu kemanusian atas dasar keamanan dan kepentingan, karena pada dasarnya perubahan dinegara ini harus dilaksanaka dengan kemerdekaan dari setiap sebuah pikiran, tidak boleh kebenaran pikiran hanya dimonopoli oleh suatu golongan tertentu apalagi memaksakan dengan membunuh ataupun menciderai hak-hak asasi manusia. Pemerintah harus mendengar setiap kehendak rakyat dan berjalan sesuai jalur hukum yang diberikan kepadanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here