Oleh:
Mirandha Lailatul (Manifestor 2021)<\/p>\n\n\n\n
Zakiyyatu Fadhilla (Manifestor 2021)<\/p>\n\n\n\n
Kenaikan BBM yang diumumkan pada Sabtu, 3 September 2022 menuai banyak kritikan dari masyarakat. Pasalnya hal ini tidak sinkron dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Pemerintah menyatakan bahwa alasan kenaikan harga BBM karena dipicu makin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM. Sementara itu, sebagian anggaran belanja yang sebelumnya digunakan untuk keseluruhan subsidi digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Padahal jika pemerintah memandang subsidi adalah sebuah bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka tentunya hal ini tidak akan menjadi beban dengan alasan memberikan bantuan sosial saja. Anggaran bantuan sosial seharusnya memiliki sumber dana dan jalurnya sendiri dengan tidak mencampurkan dengan anggaran subsidi BBM. Hal ini terlihat bahwa pemerintah memandang subsidi sebagai sebuah beban bukan upaya untuk menyejahterakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Menimbang<\/strong> kondisi minyak dunia yang bisa menjadi alasan <\/strong>kenaikan <\/strong>BBM<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seperti yang sudah dinyatakan bahwa minyak mentah dunia saat ini mengalami penurunan yang berada di bawah level US$ 100 per barel atau sekitar US$ 90 per barel. Angka ini mengalami penurunan jauh dari asumsi makro harga ICP yang ditetapkan APBN tahun ini, yaitu sebesar USD 100 per barel. Akan tetapi, kondisi BBM di Indonesia menunjukkan kebalikan dari fakta tersebut. Saat ini, BBM di Indonesia semakin naik harganya, padahal seharusnya karena kondisi minyak mentah selaku bahan dasar BBM turun, harga BBM pun juga seharusnya ikut turun. Alasan Pemerintah terkait masih besarnya beban subsidi kurang relevan dan perlu ditinjau ulang. Dengan turunnya harga minyak terlebih hingga 90 dollar AS (per barrel) maka keseluruhan tahunan ICP masih di 97 dollar AS (per barrel) yang artinya masih di bawah USD 100 per barel. Meskipun beban subsidi BBM pemerintah masih terasa sekalipun ICP turun, tetapi hal ini seharusnya tidak dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM.<\/p>\n\n\n\n Aspek Kondisi keuangan negara <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n Apabila memantau kondisi keuangan Indonesia saat ini, Indonesia pada paruh awal tahun 2022 mengalami peningkatan APBN. Menurut data Kementerian Keuangan, terdapat realisasi pendapatan negara yang baik pada semester pertama yakni bulan Januari – Juni secara signifikan yaitu tumbuh 48,5% dibanding periode semester pertama tahun 2021. Total pendapatan negara hingga akhir Juni 2022 yaitu mencapai Rp1.317,2 triliun yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.035 triliun dan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp 281 triliun. Selain itu, terdapat pula peningkatan jumlah transaksi ekonomi seperti penerimaan pajak dan non pajak, beberapa harga komoditas, dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pendapatan pada berbagai jenis layanan oleh Badan Layanan Umum (BLU). Pada sisi belanja negara, terdapat kenaikan sebesar Rp1.243,6 triliun rupiah atau lebih tinggi 6,3% dibanding periode yang sama pada 2021. Jadi total APBN pada semester pertama tahun 2022 mengalami surplus Rp73,6 triliun rupiah atau 0,39% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).<\/p>\n\n\n\n Permasalahan kebijakan <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n Naiknya harga BBM menimbulkan banyak kontra dalam masyarakat. Alasan yang tidak relevan adalah karena jumlah beban subsidi yang semakin besar dan tidak tepat sasarannya pemberian subsidi BBM. Apabila BBM naik, imbas dari hal ini tidak hanya pada persoalan bahan bakar saja. Akan tetapi, kebutuhan lainnya seperti logistik dan transportasi juga ikut meningkat. Komponen logistik di Indonesia dipengaruhi oleh komponen transportasi dimana BBM berkontribusi sebesar 40%-50% terhadap biaya transportasi. Keadaan ini nantinya juga akan menyebabkan komponen biaya produksi seperti bahan baku, bahan penolong, serta biaya lainnya juga meningkat. Apabila semuanya meningkat, maka hasil akhir dari produk yang dihasilkan yaitu harga jual beli produk juga akan mengalami inflasi atau kenaikan harga.<\/p>\n\n\n\n Implikasi kenaikan harga BBM pada berbagai sektor dapat menimbulkan tekanan atau keuntungan. Sektor transportasi jelas akan merasakan dampak langsung berupa tekanan dari kenaikan harga BBM secara signifikan. Bagaimana tidak, BBM adalah jantung dari sektor transportasi. Kenaikan Rp1000 hingga Rp1500 mengakibatkan transportasi umum seperti angkutan, bis, dan lainnya menaikkan tarifnya hingga 35% yang tentunya akan berdampak langsung bagi masyarakat. Dampak dari sektor transportasi berdampak pula pada sektor pangan. Sektor pangan mulai menaikkan harga bahan pangan yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.<\/p>\n\n\n\n Kenaikan BBM juga disinyalir akan menimbulkan potensi berupa peningkatan angka pengangguran di Indonesia yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Padahal, per Maret 2022, BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi. Melambungnya harga pada sektor transportasi dan pangan yang sangat signifikan tentu tidak sesuai dengan upah yang diterima masyarakat. Maka dari itu, pemerintah seharusnya tidak hanya melihat sebelah mata mengenai kenaikan harga BBM, tetapi juga memperhatikan upah minimum masyarakat yang harus diterima seiring dengan dampak dari kenaikan harga BBM ini.<\/p>\n\n\n\n Kebijakan kenaikan harga BBM memunculkan banyak kontra dari masyarakat, sehingga bisa dikatakann bahwa kebijakan ini kurang ideal jika hendak diterapkan di masyarakat. Apabila menggunakan alasan karena tidak tepat sasaran subsidi, seharusnya pemerintah tidak bisa apabila langsung menaikkan harga BBM dimana dampaknya akan mengenai semua kalangan. Apabila dirasa sasaran dari subsidi BBM kebanyakan orang yang mampu, maka perlu dilakukan evaluasi dan fokus memilih kembali sasaran yang tepat. Bukan malah menaikkan harga yang berimbas pada semua kalangan, termasuk orang-orang yang sejatinya sangat membutuhkan subsidi. Hal ini membuat pemerintah terkesan mencari solusi yang gampang agar keluar dari permasalahan dan semakin menambah beban masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Selanjutnya, Inflasi di Indonesia juga berpotensi akan meningkat secara drastis. Perkiraan hingga akhir tahun inflasi umum bisa 6,1% YoY dan akan terus melejit hingga akhir 2022 dengan puncak inflasi bisa mencapai 7,4% YoY. Tidak hanya inflasi umum yang melejit, inflasi inti dan fundamental pasti juga akan ikut meningkat. Apabila inflasi ini dibiarkan, maka Bank Indonesia akan lebih agresif untuk meningkatkan suku bunga acuannya. Keadaan ini semakin memperberat beban masyarakat. Apabila inflasi naik, dampaknya bisa ke semua sektor kehidupan mulai dari perdagangan, industri, transportasi, dan lain sebagainya. Masyarakat yang kurang mampu semakin menjerit atas dampak semua ini, apalagi jika subsidi dari pemerintah juga ikut dikurangi.<\/p>\n\n\n\n Kurang bijaknya pemerintah dalam memilih alasan mungkin masih bisa dihindari. Pemerintah bisa menggunakan solusi lain selain meningkatkan harga BBM sebagai kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Hadirnya kenaikan BBM ini juga tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Masyarakat juga tidak akan mengurangi intensitasnya dalam mengonsumsi BBM sekalipun harganya dinaikkan. Maka, atas dasar pertimbangan tersebut, seharusnya pemerintah dapat menciptakan solusi alternatif apabila memang beban subsidi semakin meningkat. Sebagai contoh seperti menyeleksi terlebih dahulu masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan subsidi atau menciptakan bahan bakar alternatif lainnya.<\/p>\n\n\n\n E<\/strong>fektifitas pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Tunai Langsung \u201cBLT\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n Subsidi BBM yang dianggap kurang merata dan tidak dirasakan oleh masyarakat kurang mampu harus mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebagai pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat kurang mampu dan miskin. Tujuan diadakannya BLT BBM adalah untuk memberikan penguatan perlindungan sosial dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan dasar dalam pemenuhan BBM. Selain itu, BLT BBM diadakan guna melindungi daya beli masyarakat kurang mampu yang secara langsung terdampak oleh kenaikan harga BBM. Penyaluran BLT dilaksanakan selama empat bulan ke depan mulai September hingga Desember tahun 2022 secara tunai melalui PT Pos Indonesia. BLT akan diberikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp150.000 dan akan disalurkan dua kali pada bulan September – Oktober dan November – Desember. Data KPM yang diterima bersumber dari penyaluran Bansos Program keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako.<\/p>\n\n\n\n Dalam prakteknya, banyak masyarakat kurang mampu yang terkena dampak dari kenaikan BBM terbantu kehidupannya selama menerima bantuan ini. Namun pemerintah harus selalu mengawasi dan memperhatikan proses penyaluran BLT tersebut karena dikhawatirkan terjadi permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran BLT. Sehingga perlunya pembentukan tim pengawas dalam penyaluran program BLT tersebut.<\/p>\n\n\n\n Langkah pemerintah dalam membuat kebijakan ini mendapat banyak tentangan menunjukkan bahwa pemerintah seperti terlalu terburu-buru dan terkesan kurang persiapan dalam menghadapi kenaikan subsidi. Seharusnya pemerintah dapat menyiapkan dengan matang solusi apa yang bisa diberikan tanpa membebani salah satu pihak. Selama ini pemerintah menyediakan infrastruktur, mekanisme dan alat kontrol sehingga subsidi BBM bisa tetap sasaran, akan tetapi Langkah yang diambil adalah jalan pintas, yaitu dengan menerapkan subsidi terbuka tanpa pembatasan yang jelas sehingga hal ini akan membebani negara.<\/p>\n\n\n\n Kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meredam dampak kenaikan BBM yakni menyediakan bantuan yang tepat sasaran guna melindungi masyarakat kurang mampu dan miskin. Kemudian diperlukannya sinergi antara POLRI dan Pemda untuk menjaga dan mengawasi pada titik-titik yang berpotensi memicu terhambatnya penyaluran bantuan dengan memperkuat fungsi Satgas Pangan dan lainnya. Pemerintah juga harus mulai mencari alternatif bahan bakar lainnya yang bisa digunakan sehingga apabila terjadi kenaikan ICP, ikut naiknya harga BBM sudah tidak bisa menjadi alasan.<\/p>\n\n\n\n DAFTAR PUSTAKA<\/strong><\/p>\n\n\n\n Kompas.com. 2022. \u201cMengapa Harga BBM Naik Saat Tren Harga Minyak Dunia Turun? Ini Penjelasan Sri Mulyani\u201d. https:\/\/money.kompas.com\/read\/2022\/09\/03\/171500126\/mengapa-harga-bbm-naik-saat-tren-harga-minyak-dunia-turun-ini-penjelasan-sri<\/a>. Diakses pada 5 Oktober 2022.<\/p>\n\n\n\n Kompas.com. 2022. \u201cDampak Kenaikan Harga BBM, Pengamat Ekonomi: Inflasi Diprediksi Melaju Hingga Tujuh Persen\u201d. https:\/\/regional.kompas.com\/read\/2022\/09\/07\/212047978\/dampak-kenaikan-harga-bbm-pengamat-ekonomi-inflasi-diprediksi-melaju-hingga?page=all<\/a>. Diakses pada 7 Oktober 2022.<\/p>\n\n\n\n Kontan.co.id. 2022. \u201c5 Dampak Dari kenaikan Harga BBM yang Bakal Dirasakan Langsung Masyarakat\u201d. https:\/\/nasional.kontan.co.id\/news\/5-dampak-dari-kenaikan-harga-bbm-yang-bakal-dirasakan-langsung-masyarakat<\/a>. Diakses pada 3 Oktober 2022.<\/p>\n\n\n\n Purwanti, Teti. 2022. \u201cDampak Kenaikan BBM Bagi Masyarakat, Harga-Harga Selangit?\u201d. https:\/\/www.cnbcindonesia.com\/market\/20220905113920-17-369292\/dampak-kenaikan-bbm-bagi-masyarakat-harga-harga-selangit<\/a>. Diakses pada 8 Oktober 2022.<\/p>\n\n\n\n Sintong Arfiyansyah, (2022), Membaiknya Keuangan Negara pada Separuh 2022. https:\/\/news.detik.com\/kolom\/d-6209556\/membaiknya-keuangan-negara-pada-separuh-2022 diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.<\/p>\n\n\n\n Wijaya, Agus Rendy. 2022. \u201cMenolak Kenaikan Harga BBM, Kesalahan Tata Kelola Subsidi, Masyarakat Terkorbankan.\u201d https:\/\/pks.id\/content\/menolak-kenaikan-harga-bbm-kesalahan-tata-kelola-subsidi-rakyat-terkorbankan<\/a>. Diakses pada 9 OKtober 2022.<\/p>\n\n\n\n Willia Wahyuni, (2002), Kenaikan Harga BBM Serta Dampak di Berbagai Sektor, https:\/\/www.hukumonline.com\/berita\/a\/kenaikan-harga-bbm-serta-dampak-di-berbagai-sektor-lt6258ef72288b2\/?page=2 diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.<\/p>\n\n\n\n Willia Wahyuni, (2002), Kenaikan Harga BBM Serta Dampak di Berbagai Sektor, https:\/\/www.hukumonline.com\/berita\/a\/kenaikan-harga-bbm-serta-dampak-di-berbagai-sektor-lt6258ef72288b2\/?page=2 diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.<\/p>\n