{"id":4387,"date":"2024-08-24T11:11:10","date_gmt":"2024-08-24T11:11:10","guid":{"rendered":"http:\/\/manifestpers.id\/?p=4387"},"modified":"2024-08-24T11:11:13","modified_gmt":"2024-08-24T11:11:13","slug":"guru-besar-dan-dosen-fh-ub-ikut-turun-aksi-demonstrasi-kawal-putusan-mk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/manifestpers.id\/?p=4387","title":{"rendered":"Guru Besar dan Dosen FH UB Ikut Turun Aksi Demonstrasi Kawal Putusan MK"},"content":{"rendered":"\n

Malang, ManifesT<\/strong>-Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60\/PUU-XXII\/2024 dan Nomor 70\/PUU-XXII\/2024 memicu gelombang protes besar-besaran di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Kota Malang.<\/p>\n\n\n\n

Setidaknya selama dua hari berturut-turut, yakni Kamis (22\/08) dan Jumat (23\/08), masyarakat Kota Malang dari lintas elemen, utamanya mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (DPRD Kota Malang). Aksi ini ditujukan untuk mengecam langkah DPR RI yang dinilai membajak konstitusi serta menuntut DPR RI maupun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melaksanakan Pilkada 2024 sesuai dengan Putusan MK.<\/p>\n\n\n\n

Tak hanya diikuti oleh mahasiswa, aksi ini juga turut dihadiri oleh dosen dan guru besar dari universitas yang ada di Kota Malang. Salah satu diantaranya yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Prof. Dr. Rachmad Safa\u2019at, S.H., M.H. Dirinya menyatakan jika persoalan bangsa sejatinya merupakan persoalan bersama bagi seluruh warga negara, tidak terbatas pada mahasiswa saja.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPersoalan bangsa itu persoalan kita semua. Saya lebih menyempatkan ikut bersama mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi tentang persoalan kebangsaan meskipun saya dosen. Sehingga mahasiswa saya liburkan. Mana yang penting? Saat ini lebih penting demo. Kelas kan setiap hari, demo seperti ini kan menyuarakan aspirasi bangsa itu beda urgensinya,\u201d terang Prof. Rachmad Safa\u2019at<\/p>\n\n\n\n

Lebih lanjut, Prof. Rachmad Safa\u2019at juga menekankan kekuasaan oligarki yang sedang berlangsung pada saat ini. Dirinya menegaskan jika perlunya pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya manusia secara demokratif di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNasib negeri ini ada dalam tangan kekuasaan. Demokratif dalam mengambil keputusan, demokratif dalam sumber daya manusia. Sekarang kan terjadi oligarki. Bayangkan ada sekitar 95 buruh dibayar paling mahal 3 juta. Tapi kayak Malang dan daerah lain itu 1,8 atau 2 juta. Untuk hidup bisa tapi untuk memenuhi kebutuhan seperti rekreasi tidak akan bisa,\u201d tegas Prof. Rachmad Safa\u2019at.<\/p>\n\n\n\n

Senada dengan Prof. Rachmad Safa\u2019at, dosen Hukum Administrasi Negara FH UB Mohamad Rifan, S.H., M.H., juga ikut serta dalam aksi demonstrasi pada Jumat (23\/08). Menanggapi langkah kontroversial DPR RI kali ini, Mohamad Rifan menyoroti kinerja DPR RI yang secara cepat melakukan pembahasan RUU Pilkada. Sedangkan, saat terdapat UU lainnya yang dinilai lebih urgent<\/em>, DPR RI terkesan bekerja lebih lama.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDari ketika kita melakukan tuntutan seperti UU lain yang mangkrak yang tidak pernah dikebut sebelumnya yang sangat kita dukung seperti (UU) kekerasan seksual. Mirisnya UU Pilkada dapat dikeluarkan dengan cepat oleh DPR secepat itu,\u201d sorot Mohammad Rifan.<\/p>\n\n\n\n

Penulis: Raynaldy Aulia Mahendra<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Editor: Marvella Nursyah Putri<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pimpinan Redaksi: Marvella Nursyah Putri<\/strong><\/p>\n

\n