{"id":5017,"date":"2026-06-19T07:39:22","date_gmt":"2026-06-19T07:39:22","guid":{"rendered":"http:\/\/manifestpers.id\/?p=5017"},"modified":"2026-06-19T07:39:23","modified_gmt":"2026-06-19T07:39:23","slug":"diaspora-indonesia-di-belanda-deklarasikan-blok-politik-alternatif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/manifestpers.id\/?p=5017","title":{"rendered":"Diaspora Indonesia di Belanda Deklarasikan Blok Politik Alternatif"},"content":{"rendered":"\n

Malang, ManifesT \u2013 <\/strong>Kamis (18\/06\/2026). Sejumlah elemen masyarakat sipil Indonesia di Belanda yang terdiri atas diaspora, pelajar, pekerja, dan profesional mendeklarasikan pembentukan Blok Politik Alternatif pada Rabu (17\/6\/2026). Dalam deklarasi tersebut, mereka juga mendaulat Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin fase awal konsolidasi gerakan bersama Gerakan Reset Indonesia, Indonesia Baru, dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Deklarasi yang diberi nama Deklarasi Amsterdam itu dilandasi pandangan bahwa sistem politik Indonesia tengah mengalami krisis representasi. Para penggagas menilai partai politik semakin didominasi elite dan pemodal sehingga kehilangan hubungan dengan konstituen yang seharusnya mereka wakili.<\/p>\n\n\n\n

Dalam dokumen deklarasi, mereka mengutip penilaian Varieties of Democracy (V-Dem) yang menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia berada pada angka 0,30. Kondisi tersebut disebut sebagai indikasi kerusakan sistemik yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui perubahan kosmetik, melainkan membutuhkan transformasi struktural yang lebih mendasar.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, deklarasi tersebut menyoroti hasil riset Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam Oligarchy and the End of Reformasi<\/em> yang menyebut oligarki pasca-Reformasi semakin terkonsolidasi di dalam institusi demokrasi. Berdasarkan kondisi tersebut, para deklarator menilai perubahan perlu dipimpin oleh masyarakat sipil yang terorganisasi melalui wadah politik alternatif.<\/p>\n\n\n\n

Mereka menyatakan bahwa pembentukan Blok Politik Alternatif bertujuan mengonsolidasikan kekuatan rakyat, merebut kembali ruang politik secara demokratis, serta mempersiapkan lahirnya partai politik alternatif dalam jangka panjang. Para deklarator juga menegaskan bahwa kepemimpinan diperlukan untuk mengawal kerja organisasi dan bukan untuk membangun kultus individu.<\/p>\n\n\n\n

Dalam deklarasi tersebut, Dandhy Dwi Laksono didaulat sebagai Pemimpin Konsolidasi. Para deklarator menegaskan bahwa pendaulatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan Dandhy sebagai calon presiden, mesias politik, maupun pemilik gerakan, melainkan sebagai pemimpin fase awal konsolidasi gerakan rakyat.<\/p>\n\n\n\n

Menurut deklarasi itu, pemilihan Dandhy didasarkan pada rekam jejaknya dalam berbagai perjuangan sosial, keterlibatannya dalam isu publik di berbagai wilayah Indonesia, serta kemampuannya menjembatani beragam kelompok masyarakat mulai dari komunitas keagamaan, masyarakat adat, budayawan, buruh, hingga mahasiswa.<\/p>\n\n\n\n

Deklarasi Amsterdam juga memuat tiga poin utama, yakni pernyataan darurat politik, konsolidasi Blok Politik Rakyat melalui penyelenggaraan Kongres Rakyat yang demokratis dan damai, serta seruan aksi nasional kepada berbagai elemen masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi serupa di wilayah masing-masing. Para deklarator mengajak masyarakat untuk terlibat melalui pernyataan sikap, unggahan video dukungan di media sosial, penyelenggaraan diskusi publik, dan konsolidasi basis massa.<\/p>\n\n\n\n

Penulis: Andi Imam Rafi<\/p>\n\n\n\n

Editor: Andi Imam Rafi<\/p>\n\n\n\n

Pimpinan Redaksi: Husein Kurnia Hoetomo<\/p>\n

\n