Malang, ManifesT – Permasalahan Pemilihan Umum yang menghujami Indonesia beberapa waktu yang lalu masih menuai banyak persoalan. Menghadapi perkara tersebut, Asian Law Students’ Association (ALSA) sebagai salah satu asosiasi mahasiswa hukum yang meninjau tentang persoalan hukum di Indonesia menyelenggarakan ALSA SYMPOSIUM 7.0 sebagai wadah diskusi terbuka antar mahasiswa maupun masyarakat dengan beberapa ahli.
ALSA SYMPOSIUM 7.0 pada tahun 2023 mengusung tema “Lika Liku Undang-Undang Pemilu” yang dilaksanakan pada Minggu (17/09/2023) di Gedung UBTV Rektorat Lantai 3.
Permasalahan Pemilihan Umum yang dimaksud adalah perkara ditolaknya gugatan permohonan uji materiil Pasal 168 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Dengan pemberlakuan sistem proporsional terbuka artinya secara langsung telah mengubah kedudukan dan eksistensi partai politik dari posisinya selaku peserta pemilu. Gugatan permohonan tersebut tentu diajukan dengan beberapa alasan yang dinilai mengakibatkan konflik. Namun, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya tidak mengabulkan gugatan permohonan tersebut.
Penyelenggaraan pemungutan suara pada Februari 2024 nanti masyarakat Indonesia tentu akan disuguhkan oleh informasi-informasi simpang siur yang bisa jadi akan memecah belah bangsa. Maka dari itu, dengan adanya ALSA SYMPOSIUM 7.0 dapat menjadi wadah diskusi atas keresahan masalah tersebut.
“Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebentar lagi mendatangi tahun pemilu, di bulan Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilu di seluruh Indonesia. Dan yang kita ketahui setiap pemilu kita selalu dihadapkan hiruk pikuk diskusi yang tidak tahu arahnya kemana. Sehingga masyarakat dibuat bingung dan ditambah adanya informasi-informasi yang beredar yang ditujukan untuk memecah belah bangsa kita. Oleh karena itu, menurut saya peran mahasiswa adalah memberikan jawaban oleh pertanyaan-pertanyaan,” jelas Tio Widaya selaku Project Officer ALSA SYMPOSIUM 7.0 yang disampaikan dalam sambutannya.
Kegiatan ini pun menghadirkan beberapa tokoh ahli dari berbagai perspektif legislatif, eksekutif, praktisi, dan akademisi. Adian Napitupulu, S.H. selaku anggota DPR RI hadir menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Diikuti pula dengan beberapa pembicara lain seperti Izzudin Fuad Fathony, S.T. selaku divisi hukum dan pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Farah Purwaningrum, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Partnership and Community Manager at Hukumonline, serta Dr. Dhia Al-Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen FH UB.
Hadirnya pembicara-pembicara dari berbagai sudut pandang menjadikan ALSA SYMPOSIUM 7.0 menyuguhkan pembahasan dan diskusi yang substansial yang dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru bagi seluruh peserta yang hadir.
(fad)
