ManifesT, Malang, (Jumat, 13/08/2021)- Baru-baru ini, muncul persoalan yang ramai dibicarakan mengenai Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (DPM RDM FH UB) yang mengeluarkan siaran pers terkait Rapat Pemanggilan Direktur Utama Satjipto Rahardjo Study Club (SRSC) oleh Komisi III DPM RDM FH UB pada Kamis (12/08).
Siaran pers tersebut dikeluarkan oleh DPM RDM FH UB setelah Luciano Adyadma (Direktur Utama SRSC) menolak hadir pada rapat pemanggilan Kamis, 12 Agustus 2021 untuk meminta penjelasan terkait kedudukan SRSC di FH UB. Luciano menolak hadir dengan alasan bahwa SRSC merupakan lembaga diluar internal FH UB yang bergerak secara mandiri, tidak menggunakan pagu dana dari FH UB dan bersifat swadaya. Ditambah olehnya pemanggilan tersebut tidak menunjukkan adanya itikad baik karena terkesan memaksa dan tidak patut. Hal ini ditegaskan kembali olehnya karena SRSC dipanggil melalui surat pemanggilan kurang dari 24 jam.
Sementara itu, Rafif Ananda Gusti (Ketua Komisi III DPM FH UB) menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena ada pencatutan nama institusi FH UB dan melakukan kegiatan yang langsung menyasar mahasiswa FH UB. Hal itulah yang menurutnya membuat DPM FH UB dapat melakukan pemanggilan terhadap Direktur Utama SRSC sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 17 ayat (1) huruf C TAP MUM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 02/MUM/V-2016 Tentang Amandemen Konstitusi RDM FH UB dan Pasal 8 UU RDM No 1 Tahun 2021.
Kegaduhan ini menciptakan berbagai pro dan kontra dari mahasiswa FH UB. Salah satu kritik tegas kepada DPM disampaikan oleh Raja Damanik (Mahasiswa FH UB) yang mengatakan bahwa, “Surat pemanggilan sampai SP 3 memang benar tidak diatur waktunya kapan dilayangkan, tetapi sebagai mahasiswa yang sudah berpikir dengan baik, dalam pelayangan SP 3 sampai ke press release hanya karena permasalahan penggunaan kata ‘fakultas’, itu merupakan sesuatu yang tidak bijak. Ada baiknya dibicarakan dulu dengan baik, kalau pemanggilannya tidak secara terburu-buru dan tidak terjadi kejanggalan serta dijelaskan pemanggilannya secara rinci, saya rasa ketua SRSC tidak akan menolak untuk hadir pada panggilan tersebut” ujar Raja.
Sementara itu ada juga mahasiswa yang mendorong SRSC untuk memenuhi panggilan DPM FH UB. “DPM itu apa sih tujuannya memanggil SRSC, ya untuk mendapatkan kejelasan dari pihak SRSC, ya hadiri saja pemanggilan tersebut lalu membuka komunikasi dengan pihak DPM FH UB untuk melakukan klarifikasi serta kejelasan kedudukan dan status dari SRSC” ujar Dedi (Mahasiswa FH UB). Ia menambahkan bahwa sangat mendukung kegiatan SRSC namun dengan catatan harus mematuhi peraturan yang ada.
Insiden ini kemudian dianggap telah menciderai iklim demokrasi di FH UB yang kemudian membuat kegaduhan berkelanjutan. Rafif pun menjawab tuduhan ini dengan menyampaikan bahwa “DPM tidak menghalangi kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, atau pun kebebasan untuk mengadakan diskusi atau forum-forum terbuka seperti pembelajaran atau pun webinar. DPM tidak menyinggung hal tersebut secara personal dan tidak mempermasalahkan tujuan dari SRSC sendiri. Pemanggilan tersebut murni karena DPM hanya ingin meminta penjelasan terkait status atau kedudukan dari SRSC” ujarnya.
Meskipun begitu, pihak SRSC merasa sangat dirugikan dengan adanya insiden ini. Salah satu alasannya adalah karena SRSC dituduh telah melakukan pembangkangan dalam siaran pers DPM FH UB. “Pada dasarnya kami tidak memiliki kewajiban untuk menghadiri panggilan tersebut. Kami ini komunitas informal, swadaya, dan mandiri. Bagaimana bisa dikatakan pembangkangan apabila kami sendiri tidak memiliki kewajiban terhadap DPM dan diluar internal FH UB,” ujar Luciano. Kedepannya ia mengharapkan dari pihak DPM maupun SRSC segera menemukan solusi yang tepat dalam menanggapi pemasalahan ini seperti mengadakan pertemuan secara terbuka sehingga permasalahan menjadi jelas dan dapat segera terselesaikan. (fap/aps/ss/ash)
